Mendagri: Daerah Harus Susun Perencanaan yang Sinergis dengan Pusat

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri Tjahyo Kumolo mengatakan, para kepala daerah harus menyusun perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dengan perencanaan pembangunan nasional.

Ia menyayangkan sejumlah program dan anggaran daerah tidak terencana dengan baik, serta tidak sesuai dengan skala prioritas daerah.

"Makanya saya minta, merencanakan anggaran itu harus fix. Tidak boleh main-main. Dana hibah dan bansos juga harus clear. Dana retribusi pajak jangan digunakan yang tidak-tidak," tutur Tjahyo saat ditemui usai acara Rapat Koordinasi Nasional di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat, Rabu (28/10/2015).

Perencanaan anggaran, menurut Tjahyo, juga termasuk rencana anggaran bencana. Sehingga daerah tidak mengalami kesulitan saat datang bencana tiba-tiba.

"Kalau daerahnya rawan bencana ya harusnya ada anggarannya. Tidak kayak begini, banyak bencana, kebakaran saja tidak siap," kata dia.

Tjahjo mencontohkan, penganggaran yang tidak baik adalah pembangunan waduk Jatigede yang perencanaannya telah dilakukan sejak era Presiden Soekarno namun pembebasan tanahnya baru selesai pada era Presiden SBY.

"Ini contoh tidak terencana dengan baik, tidak dianggarkan dengan baik," ujar Tjahyo.

Ia menegaskan, perencanaan pembangunan dan anggaran daerah juga harus komprehensif. Pemda dituntut untuk setidaknya memahami secara geografis, kultur, budaya serta perencanaan apa yang dibutuhkan masyarakat.

Namun, ia mengaku menemui dilema jika pemerintah harus memberikan hukuman bagi pemerintah-pemerintah daerah yang penyerapan anggarannya tidak beres. Karena jika hukumannya berupa pemotongan anggaran, maka yang terkena imbasnya adalah masyarakat.

"Memberi sanksi ke pimpinan, yang rugi kan masyarakat. Jadi harus arif. Ini akan diterapkan dengan bijak," ucapnya.