Kejar Tenggat Pemilu Serentak 2019

Oleh: Didik Supriyanto

JAKARTA, KOMPAS - Senin (19/10/2015), Badan Legislasi DPR bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang mewakili pemerintah semestinya mulai membahas Program Legislasi Nasional 2016. Namun, rapat urung digelar karena menteri berhalangan hadir.

Semoga ini bukan pertanda buruk mengingat tahun lalu merupakan periode terjelek Program Legislasi Nasional (Prolegnas). DPR dan pemerintah hanya mengesahkan tiga rancangan undang-undang (RUU) dari 37 RUU prioritas.

Itu artinya, 34 RUU akan jadi bagian Prolegnas 2016. Padahal, banyak RUU yang mendesak dibahas, salah satunya RUU Pemilu.

Melalui Putusan Nomor 14/PUU-XI/2013 tertanggal 23 Januari 2014, Mahkamah Konstitusi memerintahkan agar pemilu legislatif dan pemilu presiden pada 2019 dilakukan secara serentak.

Konsekuensinya, UU No 42/2008 tentang Pemilu Presiden dan UU No 8/2012 tentang Pemilu Legislatif harus diubah dan disatukan atau dikodifikasi.

Sebab, tak logis dan akan menimbulkan banyak masalah dalam implementasi jika pemilu legislatif dan pemilu presiden diselenggarakan serentak, tetapi UU-nya berbeda.

Masa 30 bulan

Sesungguhnya semakin cepat RUU Pemilu disahkan semakin baik bagi kualitas penyelenggaraan pemilu.

Jarak pengesahan UU No 12/2003 dengan hari-H Pemilu Legislatif 2014 adalah 13 bulan. Jarak yang sama juga terjadi antara pengesahan UU No 10/2008 dan hari-H Pemilu Legislatif 2019.

Pendeknya waktu persiapan menyebabkan penyelenggaraan dua pemilu tersebut menuai banyak masalah: daftar pemilih tak akurat, kampanye tidak tertib, surat suara belum tersedia atau tertukar, rekapitulasi penghitungan suara salah, dan gugatan hasil pemilu ke MK berjibun.

Masa persiapan pendek tidak hanya merepotkan penyelenggara pemilu, tetapi juga partai politik dan para calon.

Partai politik, misalnya, kesulitan menyusun daftar calon sehingga terpaksa memasukkan orang dengan reputasi tidak jelas.