Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei: Mayoritas Publik di Daerah Terdampak Asap Tak Puas Kinerja Pemerintah

Kompas.com - 26/10/2015, 16:06 WIB
Abba Gabrillin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Hasil survei yang dilakukan lembaga Populi Center terkait satu tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo menunjukkan sebagian besar publik merasa tidak puas atas kinerja pemerintah.

Angka kepuasan terendah terdapat di daerah-daerah yang terdampak kabut asap.

"Persentase responden yang menyatakan tidak puas terhadap satu tahun pemerintahan Jokowi-JK paling banyak di daerah yang terdampak kabut asap," ujar Direktur Eksekutif Populi Center Nico Harjanto, dalam pemaparan hasil survei di Hotel Kartika Chandra, Jakarta, Senin (26/10/2015).

Melalui data survei yang dipublikasikan Populi Center, sebanyak 35,6 persen publik di kawasan terdampak asap menyatakan puas terhadap kinerja pemerintah.

Sementara, sebanyak 60,8 persen responden menyatakan tidak puas dan sangat tidak puas. (baca: Gerindra: Presiden Anggap Masalah Asap Kurang Penting)

Adapun, di daerah yang tidak mengalami dampak kabut asap, tingkat kepuasan publik hanya sebesar 45,6 persen.

Sementara, sebanyak 50,8 persen menyatakan tidak puas dan sangat tidak puas. (baca: Menhut: Tak Perlu Pansus Asap, Beri Kami Kesempatan)

"Ini menunjukkan bahwa kabut asap yang belum terselesaikan membuat publik tidak puas terhadap kinerja pemerintahan," kata Nico.

Daerah yang dikategorikan sebagai daerah terdampak kabut asap, yaitu Riau, Jambi, Bengkulu, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, dan Bangka Belitung. Selain itu, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat.

Survei ini dilakukan Populi Center pada 15-22 Oktober 2015, melalui metode wawancara tatap muka 1.200 responden secara acak di 34 Provinsi seluruh Indonesia. (baca: Survei Poltracking: Elektabilitas Jokowi Merosot di Bawah Prabowo)

Adapun margin of error dalam penelitian ini sebesar 2,9 persen, pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

BNPB Bakal Pasang Rambu Rawan Banjir Lahar di 3 Desa Terdampak Erupsi Gunung Ibu

BNPB Bakal Pasang Rambu Rawan Banjir Lahar di 3 Desa Terdampak Erupsi Gunung Ibu

Nasional
Indonesia Mulai Bangun Kapal Fregat Merah Putih Unit Kedua

Indonesia Mulai Bangun Kapal Fregat Merah Putih Unit Kedua

Nasional
Lari Pagi Bareng Zita Anjani, Sandiaga Uno Optimis Kepemimpinan Perempuan di Jakarta Berikan Efek Positif

Lari Pagi Bareng Zita Anjani, Sandiaga Uno Optimis Kepemimpinan Perempuan di Jakarta Berikan Efek Positif

Nasional
Pihak Gus Muhdlor Hormati Putusan Hakim yang Tolak Gugatan Praperadilan Mereka

Pihak Gus Muhdlor Hormati Putusan Hakim yang Tolak Gugatan Praperadilan Mereka

Nasional
Status Gunung Ibu Masih Awas, Warga Diminta Tetap Mengungsi

Status Gunung Ibu Masih Awas, Warga Diminta Tetap Mengungsi

Nasional
Mahfud: MA Jauh Lampaui Kewenangan, Jangan-jangan Hakim Ini Tidak Baca...

Mahfud: MA Jauh Lampaui Kewenangan, Jangan-jangan Hakim Ini Tidak Baca...

Nasional
Kemenko Polhukam Sebut Pidana Bersyarat untuk Hukuman Maksimal 1 Tahun Penjara

Kemenko Polhukam Sebut Pidana Bersyarat untuk Hukuman Maksimal 1 Tahun Penjara

Nasional
Anak SYL Beli Bakso hingga Belanja 'Online' Pakai Uang dari Pegawai Kementan

Anak SYL Beli Bakso hingga Belanja "Online" Pakai Uang dari Pegawai Kementan

Nasional
Mahfud Sebut Putusan MA Salah, Peraturan KPU Sudah Sesuai dengan UU Pilkada

Mahfud Sebut Putusan MA Salah, Peraturan KPU Sudah Sesuai dengan UU Pilkada

Nasional
Ke Anak SYL, Hakim Tipikor: Nama Sudah Tercemar, Tak Perlu Menangis

Ke Anak SYL, Hakim Tipikor: Nama Sudah Tercemar, Tak Perlu Menangis

Nasional
Lahirkan SDM Berkualitas, Kementerian KP Benahi Satuan Pendidikan KP dengan Pendekatan Teknologi

Lahirkan SDM Berkualitas, Kementerian KP Benahi Satuan Pendidikan KP dengan Pendekatan Teknologi

Nasional
Kasus Pemalsuan Akta RUPSLB, Komut Bank Sumsel Babel Diperiksa Bareskrim

Kasus Pemalsuan Akta RUPSLB, Komut Bank Sumsel Babel Diperiksa Bareskrim

Nasional
Polisi Tetapkan Sopir Gran Max yang Kecelakaan di Km 58 Tersangka, tetapi Perkaranya Dihentikan

Polisi Tetapkan Sopir Gran Max yang Kecelakaan di Km 58 Tersangka, tetapi Perkaranya Dihentikan

Nasional
Hari Lingkungan Hidup Sedunia, Fahira Idris Serukan Tinjauan Kembali Kebijakan Pembangunan 

Hari Lingkungan Hidup Sedunia, Fahira Idris Serukan Tinjauan Kembali Kebijakan Pembangunan 

Nasional
Anak SYL Gunakan Nama Pembantu di STNK Mobil untuk Hindari Pajak

Anak SYL Gunakan Nama Pembantu di STNK Mobil untuk Hindari Pajak

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com