Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kemensos Berencana Evakuasi 2.600 Warga Terdampak Kabut Asap di Kalteng

Kompas.com - 23/10/2015, 18:09 WIB
Abba Gabrillin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah melalui Kementerian Sosial berencana mengevakuasi sebanyak 2.600 warga yang terdampak kabut asap cukup parah di Kalimantan Tengah.

Rencananya, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa beserta beberapa menteri terkait lainnya akan mengunjungi langsung para korban kabut asap di Kalteng.

"Kemendikbud, Kemensos, dan Kemenkes yang tergabung dalam tugas aksi kemanusiaan akan menyiapkan tempat evakuasi di tujuh provinsi, khususnya di Kalimantan Tengah," ujar Khofifah kepada Kompas.com, Jumat (23/10/2015).

Menurut Khofifah, di tempat-tempat lain yang juga terdampak kabut asap, upaya evakuasi juga telah dilakukan. Evakuasi bisa dilakukan di tempat khusus yang dinilai memadai maupun di kantor-kantor pemerintah daerah setempat.

Menjamin kebutuhan

Selama proses evakuasi, menurut Khofifah, pemerintah menjamin pemenuhan kebutuhan masyarakat, seperti makanan dan obat-obatan. Selain itu, saat ini Kemensos bersama kementerian lain sedang mengupayakan pengadaan air purifier atau alat penyaring udara.

"Kami upayakan juga tempat evakuasi dilengkapi air purifier. Ada ahli yang menemukan alat tersebut, yang lebih terjangkau harganya dan bisa digunakan hingga 20 orang untuk satu alat," kata Khofifah.

Adapun koordinasi penanganan kabut asap berada di bawah Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan. Penanganan dibagi secara pararel menjadi tiga bidang, yaitu pemadaman, proses hukum, dan aksi kemanusiaan.

Rencananya, Sabtu (24/10/2015) besok, Khofifah bersama Menko Polhukam dan beberapa menteri terkait akan menuju Kalimantan Tengah.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

Nasional
Kualitas Menteri Syahrul...

Kualitas Menteri Syahrul...

Nasional
Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Nasional
Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com