Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
ADVERTORIAL

Pendalaman Pembukaan UUD NRI 1945 dalam Rapat Pleno Lembaga Pengkajian MPR RI

Kompas.com - 20/10/2015, 16:43 WIB
advertorial

Penulis

Anggota Lembaga Pengkajian MPR RI melaksanakan Rapat Pleno hari Selasa (20/10/2015) di Ruang GBHN, Gedung Nusantara V, Kompleks MPR/DPR/DPD RI, Jakarta. Tugas ini adalah membahas berbagai masalah soal ketatanegaraan.

Ketua Lembaga Pengkajian MPR RI Ir. H. Rully Chairul Azwar, M.SI.IPU mengajak para anggota rapat untuk menyamakan pemahakan mengenai pendalaman Pembukaan. Menurutnya, Pembukaan UUD harus menjadi pegangan bersama yang tidak diubah. “Saya yakin, kita semua mempunyai pandangan yang sama terhadap Pembukaan. Sudut pandangnya harus sama,” ujar beliau.

Tak hanya Rully Chairul, rapat ini juga dihadiri oleh Prof. Dr. H. Soedjarto,MA, Prof. Dr. Syamsul Bahri, M.Sc, Dr. Ir. H. M. Jafar Hafsah dan 60 Anggota Lembaga Kajian MPR RI. Acara ini akan menyamakan pendapat mengenai Pembukaan UUD dari empat, yaitu G.Seto Harianto, Jakob Tobing, AB Kusuma, dan Prof. Dr. H. Soedjarto,MA. Keempat pemakalah ini memaparkan pandangan mereka mengenai Pembukaan UUD dan pancasila sebagai ideologi negara

Pemakalah pertama, G. Seto Harianto dengan judul Pembukaan UUD 1945 sebagai ‘Pokok Kaidah Fundamental Negara’ menyatakan bahwa dengan disahkannya Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia maka diterima pulalah fungsi utama Pancasila sebagai pandangan hidup dan dasar negara. Pandangan hidup yang dimaksud ialah pandangan hidup sebagai warga negara. Beliau juga menjelaskan bahwa secara filosofis, kemerdekaan bukanlah sekedar bebas dar penjajahan, akan tetapi juga bebas untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan dan tujuan nasional.

Jakob Tobing menyampaikan makalah dengan judul ‘Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Sebuah ulasan ringkas’. Menurutnya, Pembukaan UUD 1945 mengandung dasar negara, nilai-nilai dasar, tujuan dan seperangkat perintah apa yang harus dilakukan dan dicapai oleh Indonesia merdeka.

AB Kusuma yang menjadi pemakalah ketiga dengan judul ‘Weltanschauung dan Dasar Negara’ membahas mengenai pandangan Bung Karno mengenai Dasar Negara . Beliau memaparkan pengertian Weltanschauung yang menurut Bung Karno dapat dapat dipakai untuk menyatakan Dasar Negara.

Dan sebagai pemakalah terakhir Prof. Dr. H. Soedijarto,MA memaparkan pandangannya dengan judul ‘Pancasila Sebagai Filsafat Dasar dan Ideologi Negara Kebangsaan Indonesia dan UUD 1945’. Beliau menghimbau para Elit Politik yang Pancasilais untuk berjuang mewujudkan cita-cita negara kebangsaan yang Demokratis Berkesejahteraan, Menghormati Ham, dan ber Ketuhanan YME, sebagai yang digariskan dalam pidato 1 Juni 1945 dan diterjemahkan dalam Pembukaan UUD 1945.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com