Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hary Tanoe: Perekonomian Jokowi-JK dalam Setahun Kurang Cepat

Kompas.com - 19/10/2015, 16:30 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Hary Tanoesoedibjo menilai bahwa pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla berjalan lambat, khususnya di sektor ekonomi.

"Bagaimana saya memandang perekonomian dalam setahun Jokowi-JK ini kurang cepat," kata Hary Tanoe, seusai bertemu dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Senin (19/10/2015).

Hary menyebutkan bahwa kesenjangan sosial yang masih tinggi merupakan salah satu masalah utama yang mendera bangsa Indonesia. Menurut Hary, kesenjangan sosial tetap hidup karena pemerintah mengutamakan proyek-proyek besar yang dinilainya lebih menyasar masyarakat menengah ke atas.

"Masyarakat menengah ke bawah kecipratan, tetapi lebih kecil. Nah kita harus ingat, sebelum kita mengalami penurunan ekonomi seperti ini, masalah bangsa kita adalah kesenjangan sosial," ucap Hary.

Menyentuh masyarakat bawah

Ia juga menilai bahwa nilai-nilai kapitalisme atau pasar bebas belum cocok diterapkan di Indonesia. Terlebih, kesejahteraan hidup belum menyentuh masyarakat menengah ke bawah.

Atas dasar itu, Hary menilai bahwa pemerintah perlu fokus menggagas program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat menengah ke bawah. Dengan demikian, pertumbuhan di kalangan masyarakat menengah ke bawah diharapkan bisa lebih cepat dibandingkan dengan lapisan menengah ke atas.

"Artinya pemerintah harus fokus programnya yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat ini. Bagaimana mereka dapat akses modal dengan cepat, murah, bagaimana mereka diberikan pelatihan, terampil karena banyak dari mereka yang pendidikannya kurang, bagaimana mereka dilindungi, jangan diadu di pasar bebas karena pasti kegilas," tutur Hary.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kondisi Tenda Jemaah Haji Memprihatikan, Gus Muhaimin Serukan Revolusi Penyelenggaraan Haji

Kondisi Tenda Jemaah Haji Memprihatikan, Gus Muhaimin Serukan Revolusi Penyelenggaraan Haji

Nasional
Pakar Sebut Tak Perlu Ada Bansos Khusus Korban Judi 'Online', tapi...

Pakar Sebut Tak Perlu Ada Bansos Khusus Korban Judi "Online", tapi...

Nasional
Harun Masiku Disebut Nyamar jadi Guru di Luar Negeri, Pimpinan KPK: Saya Anggap Info Itu Tak Pernah Ada

Harun Masiku Disebut Nyamar jadi Guru di Luar Negeri, Pimpinan KPK: Saya Anggap Info Itu Tak Pernah Ada

Nasional
Eks Penyidik: KPK Tak Mungkin Salah Gunakan Informasi Politik di Ponsel Hasto

Eks Penyidik: KPK Tak Mungkin Salah Gunakan Informasi Politik di Ponsel Hasto

Nasional
Jemaah Haji Diimbau Tunda Thawaf Ifadlah dan Sa'i Sampai Kondisinya Bugar

Jemaah Haji Diimbau Tunda Thawaf Ifadlah dan Sa'i Sampai Kondisinya Bugar

Nasional
Kasus WNI Terjerat Judi 'Online' di Kamboja Naik, RI Jajaki Kerja Sama Penanganan

Kasus WNI Terjerat Judi "Online" di Kamboja Naik, RI Jajaki Kerja Sama Penanganan

Nasional
Eks Penyidik KPK: Ponsel Hasto Tidak Akan Disita Jika Tak Ada Informasi soal Harun Masiku

Eks Penyidik KPK: Ponsel Hasto Tidak Akan Disita Jika Tak Ada Informasi soal Harun Masiku

Nasional
Soal Duet Anies-Kaesang, Relawan Anies Serahkan ke Partai Pengusung

Soal Duet Anies-Kaesang, Relawan Anies Serahkan ke Partai Pengusung

Nasional
MPR Khawatir Bansos yang Akan Diberikan ke Korban Judi Online Malah Dipakai Berjudi Lagi

MPR Khawatir Bansos yang Akan Diberikan ke Korban Judi Online Malah Dipakai Berjudi Lagi

Nasional
Eks Penyidik KPK: Kasus Harun Masiku Perkara Kelas Teri, Tapi Efeknya Dahsyat

Eks Penyidik KPK: Kasus Harun Masiku Perkara Kelas Teri, Tapi Efeknya Dahsyat

Nasional
Siapa Anggota DPR yang Diduga Main Judi Online? Ini Kata Pimpinan MKD

Siapa Anggota DPR yang Diduga Main Judi Online? Ini Kata Pimpinan MKD

Nasional
Eks Penyidik KPK Anggap Wajar Pemeriksaan Hasto Dianggap Politis, Ini Alasannya

Eks Penyidik KPK Anggap Wajar Pemeriksaan Hasto Dianggap Politis, Ini Alasannya

Nasional
Rupiah Alami Tekanan Hebat, Said Abdullah Paparkan 7 Poin yang Perkuat Kebijakan Perekonomian

Rupiah Alami Tekanan Hebat, Said Abdullah Paparkan 7 Poin yang Perkuat Kebijakan Perekonomian

Nasional
DPR Sebut Ada Indikasi Kemenag Langgar UU Karena Tambah Kuota Haji ONH Plus

DPR Sebut Ada Indikasi Kemenag Langgar UU Karena Tambah Kuota Haji ONH Plus

Nasional
Punya Kinerja Baik, Pertamina Raih Peringkat 3 Perusahaan Terbesar Fortune 500 Asia Tenggara 2024

Punya Kinerja Baik, Pertamina Raih Peringkat 3 Perusahaan Terbesar Fortune 500 Asia Tenggara 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com