Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Politisi PDI-P: Pelindo II Lakukan Kebohongan Publik

Kompas.com - 17/10/2015, 10:01 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Panitia Khusus Pelindo II Masinton Pasaribu mengaku, pihaknya sudah mengumpulkan sejumlah data dan informasi terkait masalah di Pelindo II.

Data dan informasi tersebut, kata dia, menunjukkan ketidakcocokan dengan iklan-iklan Pelindo II yang selama ini digembar-gemborkan di media massa dengan biaya miliaran rupiah.

"Ada kebohongan publik yang direproduksi secara terus-menerus dan tersistematis oleh Pelindo II yang dipublikasi kepada rakyat, pejabat, pengusaha, hingga presiden," kata Masinton dalam keterangan tertulisnya kepada Kompas.com, Minggu (17/10/2015).

Fakta yang diputarbalikkan itu, kata Masinton, seperti tata kelola pelabuhan yang korup, pengadaan barang yang tidak sesuai kebutuhan dan tanpa tender, hingga pembangunan pelabuhan baru yang bermasalah. (Baca: Politisi PDI-P: Sikap Angkuh dan Arogan RJ Lino Sudah Keterlaluan)

Perpanjangan konsesi kontrak anak perusahaan Pelindo II, PT Jakarta Internasional Container Terminal, kepada perusahaan Hongkong, Hutchison Port Holdings, juga dianggap melanggar Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008.

Ada juga intimidasi pegawai Pelindo II dan pekerja JICT. Selain itu, tambah Masinton, adanya dugaan gratifikasi dan suap, menyalahgunakan opini Jamdatun Kejaksaan Agung, hingga memutarbalikkan temuan investigatif BPKP dan BPK.

"Pencitraan palsu dan kebohongan yang disampaikan RJ Lino yang diamini oleh Rini Sumarno sebagai Menteri BUMN jelas bertolak belakang dengan informasi dan data yang masuk ke Pansus Pelindo II," ucap anggota Fraksi PDI-P ini.

Selanjutnya, ujar Masinton, Pansus Pelindo II akan segera memanggil RJ Lino untuk meminta penjelasan soal ketidaksesuaian fakta ini. Dia meyakini bahwa Pansus akan segera mengungkap kebohongan publik yang dilakukan Pelindo II.

"Kami akan gelar rapat-rapat Pansus Pelindo II secara terbuka kepada publik agar publik tahu fakta-fakta kebohongan dan kebobrokan RJ Lino selama menjabat Dirut Pelindo II," ucap Masinton.

RJ Lino sebelumnya mengaku heran dengan perlakuan beberapa pihak yang terus menyudutkan Pelindo II. (Baca: RJ Lino: Pelindo II Begitu Dipercaya Internasional, tetapi Kok Disudutkan di Sini)

Padahal, ucap Lino, Pelindo II dipercaya oleh pihak internasional dengan menerbitkan global bond perdana sebesar 1,6 miliar dollar AS dengan bunga yang diklaim terendah sepanjang sejarah Indonesia, yakni 4,25 persen.

"Jadi artinya apa? Yang beli bond ini 245 perusahaaan seluruh dunia. Untuk issue bond ini kan kami dicek dengan ketat. Ada 3 rating company yang kasih rating terus kok malah (Pelindo II) disudutkan gitu loh. Ini gimana sih negeri ini, kok kebalik-balik," ujar Lino kepada Kompas.com di kantor Pelindo II, Jakarta, Selasa (13/10/2015).

"Makanya saya bilang Presiden, 'Kalau aku enggak di-support, aku berhenti besok'. Saya dipercaya seluruh dunia dengan dikasih bunga terendah, enggak ada di negeri ini yang serendah ini, mau Pertamina, Antam, PLN, semua, enggak ada yang sebegini rendah bunganya," lanjut dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Hardiknas 2024, Puan Maharani Soroti Ketimpangan Pendidikan hingga Kesejahteraan Guru

Hardiknas 2024, Puan Maharani Soroti Ketimpangan Pendidikan hingga Kesejahteraan Guru

Nasional
Rakornis, Puspom dan Propam Duduk Bersama Cegah Konflik TNI-Polri Terulang

Rakornis, Puspom dan Propam Duduk Bersama Cegah Konflik TNI-Polri Terulang

Nasional
Hardiknas 2024, Pertamina Goes To Campus 2024 Hadir di 15 Kampus Terkemuka

Hardiknas 2024, Pertamina Goes To Campus 2024 Hadir di 15 Kampus Terkemuka

Nasional
Atasan Tak Tahu Brigadir RAT Kawal Pengusaha di Jakarta, Kompolnas: Pimpinannya Harus Diperiksa

Atasan Tak Tahu Brigadir RAT Kawal Pengusaha di Jakarta, Kompolnas: Pimpinannya Harus Diperiksa

Nasional
Harap PTUN Kabulkan Gugatan, PDI-P: MPR Bisa Tidak Lantik Prabowo-Gibran

Harap PTUN Kabulkan Gugatan, PDI-P: MPR Bisa Tidak Lantik Prabowo-Gibran

Nasional
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Absen Sidang Etik Perdana

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Absen Sidang Etik Perdana

Nasional
Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

Nasional
Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Nasional
Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Nasional
Hakim MK Berang KPU Tak Hadiri Sidang Sengketa Pileg, Tuding Tak Pernah Serius sejak Pilpres

Hakim MK Berang KPU Tak Hadiri Sidang Sengketa Pileg, Tuding Tak Pernah Serius sejak Pilpres

Nasional
PTUN Gelar Sidang Perdana PDI-P Kontra KPU Hari Ini

PTUN Gelar Sidang Perdana PDI-P Kontra KPU Hari Ini

Nasional
Profil Andi Gani, Tokoh Buruh yang Dekat dengan Jokowi Kini Jadi Staf Khusus Kapolri

Profil Andi Gani, Tokoh Buruh yang Dekat dengan Jokowi Kini Jadi Staf Khusus Kapolri

Nasional
Timnas Lawan Irak Malam Ini, Jokowi Harap Indonesia Menang

Timnas Lawan Irak Malam Ini, Jokowi Harap Indonesia Menang

Nasional
Peringati Hardiknas, KSP: Jangan Ada Lagi Cerita Guru Terjerat Pinjol

Peringati Hardiknas, KSP: Jangan Ada Lagi Cerita Guru Terjerat Pinjol

Nasional
Kekerasan Aparat dalam Peringatan Hari Buruh, Kontras Minta Kapolri Turun Tangan

Kekerasan Aparat dalam Peringatan Hari Buruh, Kontras Minta Kapolri Turun Tangan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com