Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Komisi I: Bela Negara Beda dengan Wajib Militer

Kompas.com - 13/10/2015, 07:09 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Rencana perekrutan 100 juta personel bela negara dalam 10 tahun ke depan yang digagas Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu dipandang positif. Namun, harus dibedakan pemahaman antara bela negara dengan wajib militer. (baca: Menhan Targetkan Rekrut 100 Juta Kader Bela Negara)

"Ini bukan wajib militer," kata anggota Komisi I DPR Mayjen TNI (Purn) Supiadin Aries Saputra di Kompleks Parlemen, Senin (12/10/2015) malam.

Ia menjelaskan, konsep dasar bela negara merupakan latihan keprajuritan. Setiap warga yang mengikuti pelatihan itu akan ditanamkan rasa patriotisme, cinta Tanah Air, dan latihan baris berbaris.

"Kemudian dilatih kedisiplinan, soliditas, dan diajarkan kebersamaan," ujarnya.

Sementara, wajib militer merupakan pelatihan yang diberikan negara kepada warganya untuk persiapan perang. Dalam pelatihan ini, titik berat latihan yang diberikan yakni taktik dan teknik bertempur dengan latihan dasar keprajuritan. (baca: Menko Plhukam Akan Koreksi Program Bela Negara)

Dihubungi terpisah, Wakil Ketua Komisi I DPR Hanafi Rais mengapresiasi ide Ryamizard tersebut. Menurut dia, jika melihat munculnya berbagai ancaman baik tradisional maupun nontradisional, kebutuhan atas pelatihan bela negara diperlukan.

"Ide yang baik ini sayang kalau kemudiam disalahpahami sebatas dengan konsep wajib militer," ujarnya.

Hanafi menyarankan, sebaiknya ada kurikulum bela negara baik itu yang bersifat umum maupun khusus. Untuk yang bersifat umum, penanaman doktrin wawasan nusantara cara pengambilan keputusan strategis dapat menjadi salah satu fokusnya.

"Sementara yang bersifat khusus dapat terkait sesuai profesi yang menjadi latar belakang peserta bela negara," ujar Hanafi.

Ia juga menyarankan agar konsep bela negara dapat diperkaya dengan program "Peace Corps" ala Amerika Serikat. Sehingga, bela negara tak hanya berorientasi pada pertahanan dan keamanan, tetapi juga mempunyai relevansi untuk keperluan pembangunan nasional dan ekonomi masyarakat.

Sementara itu, mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Moeldoko mengatakan, sistem pertahanan negara dibangun secara dini. Sistem itu menganut tiga lapis, TNI sebagai komponen utama, dibantu dengan komponen cadangan dan komponen pendukung.

"Untuk kesiapan komponen cadangan dan komponen pendukung maka dibutuhkan upaya-upaya memberikan kesadaran bela negara kepada seluruh rakyat Indonesia. Jadi, apa yang dilakukan Presiden adalah suatu yang sudah tepat," kata dia, pada diskusi 'Operasi Militer Selain Perang: Sumber atau Solusi Masalah?' di Kompleks Parlemen, Senin (12/10/2015).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 7 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 7 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Gunung Raung Erupsi, Ma'ruf Amin Imbau Warga Setempat Patuhi Petunjuk Tim Penyelamat

Gunung Raung Erupsi, Ma'ruf Amin Imbau Warga Setempat Patuhi Petunjuk Tim Penyelamat

Nasional
Cak Imin: Bansos Cepat Dirasakan Masyarakat, tapi Tak Memberdayakan

Cak Imin: Bansos Cepat Dirasakan Masyarakat, tapi Tak Memberdayakan

Nasional
Cak Imin: Percayalah, PKB kalau Berkuasa Tak Akan Lakukan Kriminalisasi...

Cak Imin: Percayalah, PKB kalau Berkuasa Tak Akan Lakukan Kriminalisasi...

Nasional
Gerindra Lirik Dedi Mulyadi untuk Maju Pilkada Jabar 2024

Gerindra Lirik Dedi Mulyadi untuk Maju Pilkada Jabar 2024

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati soal Susunan Kabinet, Masinton: Cuma Gimik

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati soal Susunan Kabinet, Masinton: Cuma Gimik

Nasional
Kementerian KP Perkuat Standar Kompetensi Pengelolaan Sidat dan Arwana

Kementerian KP Perkuat Standar Kompetensi Pengelolaan Sidat dan Arwana

Nasional
Bupati Sidoarjo Berulang Kali Terjerat Korupsi, Cak Imin Peringatkan Calon Kepala Daerah Tak Main-main

Bupati Sidoarjo Berulang Kali Terjerat Korupsi, Cak Imin Peringatkan Calon Kepala Daerah Tak Main-main

Nasional
Wapres Ajak Masyarakat Tetap Dukung Timnas U-23 demi Lolos Olimpiade

Wapres Ajak Masyarakat Tetap Dukung Timnas U-23 demi Lolos Olimpiade

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati terkait Susunan Kabinet

Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati terkait Susunan Kabinet

Nasional
Soal Dukungan PKB untuk Khofifah, Cak Imin: Kalau Daftar, Kita Sambut

Soal Dukungan PKB untuk Khofifah, Cak Imin: Kalau Daftar, Kita Sambut

Nasional
Jubir Sebut Luhut Hanya Beri Saran ke Prabowo soal Jangan Bawa Orang 'Toxic'

Jubir Sebut Luhut Hanya Beri Saran ke Prabowo soal Jangan Bawa Orang "Toxic"

Nasional
Muslimat NU Kirim Bantuan Kemanusiaan Rp 2 Miliar ke Palestina

Muslimat NU Kirim Bantuan Kemanusiaan Rp 2 Miliar ke Palestina

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang 'Toxic', Projo: Nasihat Bagus

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang "Toxic", Projo: Nasihat Bagus

Nasional
Buktikan Kinerja Unggul, Pertamina Hulu Energi Optimalkan Kapabilitas Perusahaan

Buktikan Kinerja Unggul, Pertamina Hulu Energi Optimalkan Kapabilitas Perusahaan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com