Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tiga Anak dan Tujuh Keponakan Ditipu Masuk CPNS

Kompas.com - 07/10/2015, 17:13 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com – Dua warga Kendari, Sulawesi Tenggara, bernama Basir dan Ali Makati melaporkan seorang pria berinisial TP ke Bareskrim Mabes Polri, Rabu (7/10/2015) siang. TP dituduh menjadi dalang penipuan ratusan warga Kendari yang hendak mendaftar Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

Basir menjelaskan, TP beraksi bersama sejumlah orang yang ditunjuk sebagai koordinator. Dari mulut ke mulut, mereka menyebarkan informasi bahwa TP dapat membantu meloloskan seseorang menjadi PNS dan dapat ditempatkan sesuai kemauan.

"TP ini mengaku sebagai staf Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Oleh sebab itu orang-orang di kampung percaya saja,” ujar Basir sesaat setelah melapor.

Dalam iming-imingnya tersebut, TP melalui koordinator meminta sejumlah uang kepada korbannya. Jumlahnya bervariasi dari Rp 10 juta hingga Rp 25 juta. Setelah memberikan uang, TP kemudian memberikan Surat Keputusan (SK) pengangkatan PNS sesuai penempatan yang diinginkan korban.

"Tapi nyatanya tidak kunjung dilantik-lantik. Ternyata setelah kita cek ke lembaga negara SK itu, SK itu palsu. Mereka tidak pernah mengeluarkan SK seperti itu," lanjut Basir.

Basir sendiri bukanlah korban langsung. Ia mewakili tiga anaknya dan tujuh keponakannya yang jadi korban penipuan TP. Mereka ditipu pada akhir era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, 2014 lalu.

Total, kesepuluh orang yang diwakilinya tersebut merugi senilai Rp 500 juta. Basir menambahkan, korban penipuan TP tidak hanya sanak familinya. Ada ratusan warga Kendari yang turut menjadi korban. Bahkan, mereka pernah dikumpulkan di Jakarta untuk dijanjikan masuk menjadi PNS. Namun, kebanyakan korban enggan melapor.

"Kita berharap polisi segera menangkap pemain-pemain seperti ini sebelum ada korban lagi. Karena saya dengar masih ada korban dia lagi sekarang," ujar Basri.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Klaim Program Bantuan Pompa Sudah Mampu Menambah Hasil Panen Padi

Jokowi Klaim Program Bantuan Pompa Sudah Mampu Menambah Hasil Panen Padi

Nasional
Soal Izin Usaha Tambang Ormas Keagamaan, Pimpinan Komisi VII Ingatkan Prinsip Kehati-hatian dan Kepatutan

Soal Izin Usaha Tambang Ormas Keagamaan, Pimpinan Komisi VII Ingatkan Prinsip Kehati-hatian dan Kepatutan

Nasional
Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

Nasional
Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Nasional
Terima Kunjungan Delegasi Jepang, Kepala BNPT Perkenalkan Program Deradikalisasi

Terima Kunjungan Delegasi Jepang, Kepala BNPT Perkenalkan Program Deradikalisasi

Nasional
Mutasi Polri, Brigjen Suyudi Ario Seto Jadi Kapolda Banten, Brigjen Whisnu Hermawan Jadi Kapolda Sumut

Mutasi Polri, Brigjen Suyudi Ario Seto Jadi Kapolda Banten, Brigjen Whisnu Hermawan Jadi Kapolda Sumut

Nasional
Pakar Hukum Minta Bandar Judi Online Dijerat TPPU

Pakar Hukum Minta Bandar Judi Online Dijerat TPPU

Nasional
Pemerintah Tak Bayar Tebusan ke Peretas PDN, Data Kementerian/Lembaga Dibiarkan Hilang

Pemerintah Tak Bayar Tebusan ke Peretas PDN, Data Kementerian/Lembaga Dibiarkan Hilang

Nasional
Pimpinan Komisi VII Wanti-wanti Pengelolaan Tambang Ormas Rentan Ditunggangi Konglomerat

Pimpinan Komisi VII Wanti-wanti Pengelolaan Tambang Ormas Rentan Ditunggangi Konglomerat

Nasional
745 Personel Polri Dimutasi, Kadiv Propam Irjen Syahardiantono Naik Jadi Kabaintelkam

745 Personel Polri Dimutasi, Kadiv Propam Irjen Syahardiantono Naik Jadi Kabaintelkam

Nasional
Pesan Panglima TNI untuk Pilkada 2024: Jika Situasi Mendesak, Tugas Prajurit Melumpuhkan, Bukan Mematikan

Pesan Panglima TNI untuk Pilkada 2024: Jika Situasi Mendesak, Tugas Prajurit Melumpuhkan, Bukan Mematikan

Nasional
Pemerintah Akui Tak Bisa Pulihkan Data Kementerian/Lembaga Terdampak Peretasan PDN

Pemerintah Akui Tak Bisa Pulihkan Data Kementerian/Lembaga Terdampak Peretasan PDN

Nasional
Pilkada 2024, TNI Siapkan Personel Cadangan dan Alutsista jika Situasi Mendesak

Pilkada 2024, TNI Siapkan Personel Cadangan dan Alutsista jika Situasi Mendesak

Nasional
Soal Anggota Dewan Main Judi Online, Johan Budi: Bukan Lagi Sekadar Kode Etik, tapi Sudah Pidana

Soal Anggota Dewan Main Judi Online, Johan Budi: Bukan Lagi Sekadar Kode Etik, tapi Sudah Pidana

Nasional
Belum Ada Pendaftar di Hari Pertama Pendaftaran Capim dan Dewas KPK

Belum Ada Pendaftar di Hari Pertama Pendaftaran Capim dan Dewas KPK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com