Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Fahri Hamzah: Harus Ada Pengakuan Penuh terhadap Kedaulatan Palestina

Kompas.com - 02/10/2015, 11:44 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menilai pengibaran bendera Palestina di markas Perserikatan Bangsa-Bangsa tidak berarti bila tidak dilanjutkan dengan dukungan negara-negara lain agar Palestina merdeka.

"Saya anggap ini baru peristiwa simbolis, harus ada yang lebih substantif, yaitu pengakuan penuh terhadap kedaulatan negara Palestina," kata Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (2/10/2015).

Fahri mengatakan, yang dibutuhkan Palestina saat ini adalah pembentukan pemerintahan secara medeka dan keluar dari intervensi Israel dan negara lain. Palestina juga perlu menyiapkan pemilu independen dengan bantuan dari dunia internasional.

"Kalau sekadar pengibaran bendera, tapi Palestina tidak dibantu membangun negara yang independen dan bebas merdeka, sama juga bohong. Ini simbol saja," ucap politisi Partai Keadilan Sejahtera ini.

Oleh karena itu, Fahri meminta Pemerintah Indonesia tidak mudah puas dengan pengibaran bendera ini. Indonesia harus tetap melakukan berbagai upaya diplomatik yang dapat membuat Palestina bebas merdeka.

"Kita tidak mungkin goyah dari komitmen UUD 1945 bahwa kita mendukung segala bangsa untuk merdeka dan lepas dari penjajahan dan tidak terkecuali tentu dan utamanya adalah Palestina. Karena Bung Karno ingatkan kita, kemerdekaan Palestina adalah perjuangan abadi bangsa Indonesia," ucapnya.

Pengibaran bendera Palestina di markas PBB dilakukan pada Kamis (1/10/2015) kemarin. Pengibaran ini dilakukan tidak lama setelah Presiden Palestina Mahmoud Abbas berpidato dalam Majelis Umum PBB, yang menyerukan solusi bagi dua negara, yaitu Palestina dan Israel.

Abbas bersama Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon memimpin seremoni pengibaran bendera negara Palestina di Rose Garden. Dengan demikian, PBB secara resmi mengakui Palestina sebagai negara pemantau non-anggota yang benderanya berkibar di markas PBB.

Selain Palestina, negara pemantau non-anggota lain yang benderanya dapat dikibarkan di markas PBB adalah Vatikan. Palestina bisa mengibarkan benderanya di markas PBB setelah proses pemungutan suara dalam sidang Majelis Umum PBB. Proses pemungutan suara itu disetujui 119 suara.

Israel dan AS berada di antara delapan negara yang tidak setuju dengan langkah tersebut. Israel menentang keras langkah tersebut dan mendesak negara-negara anggota agar memilih tidak setuju dengan pengibaran bendera Palestina. (Baca: Sejarah Tercipta, Bendera Palestina Kini Berkibar di Markas PBB)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jemaah Haji Diimbau Tidak Umrah Sunah Berlebihan, Masih Ada Puncak Haji

Jemaah Haji Diimbau Tidak Umrah Sunah Berlebihan, Masih Ada Puncak Haji

Nasional
Polisi Arab Saudi Tangkap 37 WNI Pakai Visa Ziarah untuk Berhaji di Madinah

Polisi Arab Saudi Tangkap 37 WNI Pakai Visa Ziarah untuk Berhaji di Madinah

Nasional
Temani Jokowi Peringati Hari Pancasila, AHY: Jangan Hanya Peringati, tapi Dijiwai

Temani Jokowi Peringati Hari Pancasila, AHY: Jangan Hanya Peringati, tapi Dijiwai

Nasional
Tak Persoalkan Anies dan Sudirman Said Ingin Maju Pilkada Jakarta, Refly Harun: Kompetisinya Sehat

Tak Persoalkan Anies dan Sudirman Said Ingin Maju Pilkada Jakarta, Refly Harun: Kompetisinya Sehat

Nasional
Peringati Hari Lahir Pancasila, AHY: Pancasila Harus Diterapkan dalam Kehidupan Bernegara

Peringati Hari Lahir Pancasila, AHY: Pancasila Harus Diterapkan dalam Kehidupan Bernegara

Nasional
Prabowo Sebut Diperintah Jokowi untuk Bantu Evakuasi Warga Gaza

Prabowo Sebut Diperintah Jokowi untuk Bantu Evakuasi Warga Gaza

Nasional
Simpul Relawan Dorong Anies Baswedan Maju Pilkada Jakarta 2024

Simpul Relawan Dorong Anies Baswedan Maju Pilkada Jakarta 2024

Nasional
Pemerintah Klaim Dewan Media Sosial Bisa Jadi Forum Literasi Digital

Pemerintah Klaim Dewan Media Sosial Bisa Jadi Forum Literasi Digital

Nasional
Prabowo Kembali Serukan Gencatan Senjata untuk Selesaikan Konflik di Gaza

Prabowo Kembali Serukan Gencatan Senjata untuk Selesaikan Konflik di Gaza

Nasional
Kloter Terakhir Jemaah Haji Indonesia di Madinah Berangkat ke Mekkah

Kloter Terakhir Jemaah Haji Indonesia di Madinah Berangkat ke Mekkah

Nasional
PKB Beri Rekomendasi Willem Wandik Maju Pilkada Papua Tengah

PKB Beri Rekomendasi Willem Wandik Maju Pilkada Papua Tengah

Nasional
Mengenal Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran, Diisi Petinggi Gerindra

Mengenal Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran, Diisi Petinggi Gerindra

Nasional
Sebut Serangan ke Rafah Tragis, Prabowo Serukan Investigasi

Sebut Serangan ke Rafah Tragis, Prabowo Serukan Investigasi

Nasional
Refly Harun Sebut Putusan MA Sontoloyo, Tak Sesuai UU

Refly Harun Sebut Putusan MA Sontoloyo, Tak Sesuai UU

Nasional
Mendag Apresiasi Gerak Cepat Pertamina Patra Niaga Awasi Pengisian LPG 

Mendag Apresiasi Gerak Cepat Pertamina Patra Niaga Awasi Pengisian LPG 

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com