Putusan MK soal Calon Tunggal Dianggap Tepat, tetapi Tak Bisa Berlaku Surut

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Badan Pengawas Pemilu, Nelson Simanjuntak, menganggap tepat putusan Mahkamah Konstitusi terkait pengajuan calon tunggal dalam pilkada. Namun, putusan itu tidak dapat berlaku surut sehingga tidak dapat membatalkan penundaan pilkada di tiga daerah.

Menurut Nelson, penundaan pilkada di tiga kabupaten, yakni Tasikmalaya, Blitar, dan Timor Tengah Utara, tidak terlalu dipermasalahkan karena jarak waktu ke pilkada berikutnya hanya kurang dari 1,5 tahun. Penundaan akan menimbulkan problem jika jarak penundaan ke pilkada berikutnya lima tahun.

"Mungkin akan diperdebatkan apakah putusan ini dapat langsung diterapkan untuk 2015 ini. Ini bisa diperdebatkan," ujar Nelson melalui pesan teks, Selasa (29/8/2015).

Nelson berpendapat bahwa putusan tersebut tidak bisa dilaksanakan tahun ini untuk mengikutsertakan calon tunggal di tiga daerah yang pilkadanya sudah dinyatakan ditunda. Hal itu karena undang-undang atau peraturan hukum tidak berlaku surut.

Ia mengatakan bahwa putusan MK itu bisa berlaku bagi daerah yang akhirnya hanya memiliki calon tunggal karena ada pasangan calon yang gugur karena calon lain tidak mendapatkan surat pemberhentian dari jabatannya sebagai petahana, PNS, TNI/Polri, ataupun anggota legislatif paling lambat 60 hari setelah ditetapkan. Bagi pasangan calon yang salah satu berhalangan tetap, misalnya sakit atau wafat, mekanisme yang berlaku sudah diatur dalam UU. Partai pengusung dapat menunjuk calon lain.

"Namun, jika tidak terbentuk pasangan calon dalam waktu yang sudah ditetapkan, maka putusan MK ini bisa diberlakukan. Tentu dalam menjalankan putusan MK ini, KPU harus membuat aturan baru tentang tata cara pelaksanaannya," kata Nelson.

Dalam sidang hari ini, MK mengabulkan sebagian gugatan pemohon, yakni Effendi Gazali dan Yayan Sakti Suryandaru. Mereka mengajukan uji materi Pasal 49 ayat (8) dan ayat (9), Pasal 50 ayat (8) dan ayat (9), Pasal 51 ayat (2), Pasal 52 ayat (2), Pasal 54 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. (Baca: Effendi Gazali Optimistis MK Hilangkan Diskriminasi soal Calon Tunggal Pilkada)

Pada intinya, para pemohon merasa hak konstitusional pemilih dirugikan apabila pemilihan kepala daerah serentak di suatu daerah mengalami penundaan hingga 2017. Pasalnya, UU Pilkada mengatur bahwa syarat minimal pelaksanaan pilkada harus diikuti oleh dua pasangan calon kepala daerah. (Baca: MK Putuskan Calon Tunggal Tetap Mengikuti Pilkada Serentak)