Pembangunan Infrastruktur yang Manusiawi

Oleh: Mg Retno Setyawati

JAKARTA, KOMPAS - Di tengah kondisi ekonomi saat ini, program pembangunan dan pengembangan infrastruktur yang menjadi fokus pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla dinilai sudah tepat. Namun, pemerintah diminta tetap menjamin kelangsungan hidup sosial-ekologi dan meminimalisasi kekerasan.

Pembangunan infrastruktur akan membuka seluruh kawasan Indonesia dan memperlancar mobilitas sumber daya pembangunan. Harapan publik akan Indonesia sebagai negara yang produktif, maju, dan modern muncul. Proyek pembangunan berskala besar dipersiapkan di sejumlah wilayah untuk mengurai hambatan yang selama ini menyumbat mobilitas sumber daya.

Publik mengapresiasi proyek-proyek infrastruktur yang sedang dikerjakan pemerintah saat ini. Meski terkesan lamban, pemerintah dinilai serius untuk merealisasikan proyek-proyek itu. Apresiasi ini terekam dalam jajak pendapat Kompas yang menyoroti pembangunan infrastruktur yang tengah digenjot oleh pemerintahan Jokowi-Kalla. Dua pertiga responden jajak pendapat (70,5 persen) yakin, pemerintah serius membangun infrastruktur nasional.

Optimisme publik sejalan dengan semangat program pemerintah yang tertuang dalam Nawa Cita atau sembilan program prioritas. Pada poin keenam Nawa Cita, pemerintah berupaya membangun infrastruktur untuk menjadikan Indonesia sebagai negara produktif. Realisasinya, saat ini pemerintah tengah menggenjot pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah Indonesia demi meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi.

Dampak pembangunan

Di balik manisnya janji proyek pembangunan infrastruktur, tersembunyi dampak sosial-ekologis yang berlangsung terstruktur, sistemik, dan masif. Dampak itu biasanya terkait dengan ancaman terhadap kelangsungan hidup masyarakat dan lingkungan hidup yang berada di sepanjang bentangan alam yang menjadi lokasi pembangunan.

Ganti rugi lahan yang dipakai untuk kepentingan pembangunan infrastruktur selama ini acap kali dipakai pemerintah sebagai mekanisme mengurangi beban hidup masyarakat yang terkena dampak proyek. Namun, ganti rugi yang diterima kadang kala tidak sebanding dengan kerugian yang diderita warga.

Dalam beberapa proyek infrastruktur yang dipantau Litbang Kompas di Jawa Barat ditemukan bahwa masalah pembebasan lahan menjadi salah satu persoalan utama pembangunan infrastruktur karena terkait ganti rugi. Selain berlarut-larut, masalah ganti rugi ini juga telah mendatangkan tindakan kekerasan fisik dan psikis terhadap warga yang kritis terhadap proyek-proyek tersebut. Pemerintah selaku pemilik proyek dan pembuat regulasi belum bisa menghentikan praktik-praktik yang menekan warga.

Empat dari sepuluh responden jajak menilai penanganan pemerintah belum memadai dalam menyelesaikan ganti rugi lahan, seperti yang terjadi pada kasus pembebasan lahan Waduk Jatigede di Sumedang, Jawa Barat, dan proyek tol Brebes-Cipali.