Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bawaslu: Dana Desa Rentan Disalahgunakan Pencari Kekuasaan

Kompas.com - 24/09/2015, 05:42 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com – Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Nelson Simanjuntak mengatakan, sejak awal potensi penyalahgunaan dana desa sudah terlihat. Birokrasi seringkali menjadi salah satu kekuatan yang bisa mengancam proses demokrasi dan mudah disalahgunakan oleh petahana maupun orang-orang yang berkuasa dalam suatu daerah.

Menurut Nelson, dana desa merupakan sebuah hal baru. Pemerintah melalui dana desa ingin melakukan percepatan pembangunan di tingkat desa dengan memberikan sejumlah dana ke desa yang kemudian akan digunakan oleh desa-desa tersebut dalam bentuk kegiatan atau program.

"Nah, kegiatan-kegaitan dana desa berpotensi disalahgunakan oleh para pencari kekuasaan ini," ujar Nelson di Kantor Bawaslu, Rabu (23/9/2015).

Nelson menambahkan, jika ada kepala desa yang menyalahgunakan dana tentunya harus ditindaklanjuti secara bijak, termasuk menempuh jalur hukum jika perlu. Ia juga mengusulkan agar kepolisian menggunakan Pasal 149 KUHP. Namun jalan tersebut adalah upaya terakhir dan jangan dijadikan alasan untuk berusaha menggiring banyak orang ke penjara.

"Padahal inginnya pemilu ini jadi pesta yang menggembirakan tapi jadi malapetaka. Pemilu jangan jadi alat untuk memilukan (membuat pilu) orang," kata Nelson.

Anggota Bawaslu lainnya Daniel Zuchron juga berharap, pasangan-pasangan calon tidak “menggoda” kepala desa untuk terlibat dalam politisasi program-program daerah. Bawaslu sebagai pengawas pemilu, menurut Daniel, akan terus mengawasi lewat pengawas pemilu di tingkat desa dan kelurahan agar tak terjadi politisasi program-program.

Selain itu, pengawasan juga dilakukan oleh sejumlah kementerian seperti Kementrian Desa, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan yang ketiganya juga memiliki sistem monitoring masing-masing untuk memastikan dana desa berjalan optimal.

"Kita berharap kebesaran hati dari para kepala desa itu memastikan dia betul-betul menjaga diri dan fokus pada pelayanan-pelayanan pemerintahan. Tidak masuk ke ranah politik pemilihan," ujar Daniel.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Usung Anies-Sohibul di Pilkada Jakarta, PKS Dianggap Incar Efek 'Ekor Jas'

Usung Anies-Sohibul di Pilkada Jakarta, PKS Dianggap Incar Efek "Ekor Jas"

Nasional
Jokowi Sebut Indonesia Akan Terdampak Gelombang Panas Empat Bulan ke Depan

Jokowi Sebut Indonesia Akan Terdampak Gelombang Panas Empat Bulan ke Depan

Nasional
Duetkan Anies-Sohibul di Pilkada Jakarta, PKS Kurang Diuntungkan Secara Elektoral

Duetkan Anies-Sohibul di Pilkada Jakarta, PKS Kurang Diuntungkan Secara Elektoral

Nasional
3 Desa Dekat IKN Banjir, BNPB: Tak Berdampak Langsung ke Pembangunan

3 Desa Dekat IKN Banjir, BNPB: Tak Berdampak Langsung ke Pembangunan

Nasional
Wakasad Kunjungi Pabrik “Drone” Bayraktar di Turkiye

Wakasad Kunjungi Pabrik “Drone” Bayraktar di Turkiye

Nasional
Usung Anies di Pilkada Jakarta 2024, PKS Dianggap Menjaga Daya Tawar Politik

Usung Anies di Pilkada Jakarta 2024, PKS Dianggap Menjaga Daya Tawar Politik

Nasional
Blusukan di Kalteng, Jokowi Kaget Harga Bahan Pokok Hampir Sama dengan di Jawa

Blusukan di Kalteng, Jokowi Kaget Harga Bahan Pokok Hampir Sama dengan di Jawa

Nasional
Menko Polhukam: Pilkada Biasanya 2 Kali, di Daerah dan MK, TNI-Polri Harus Waspada

Menko Polhukam: Pilkada Biasanya 2 Kali, di Daerah dan MK, TNI-Polri Harus Waspada

Nasional
Bandar Judi Online Belum Disentuh, Kriminolog: Apa Benar Aparat Terkontaminasi?

Bandar Judi Online Belum Disentuh, Kriminolog: Apa Benar Aparat Terkontaminasi?

Nasional
Banjir Rendam 3 Desa Dekat IKN di Penajam Paser Utara

Banjir Rendam 3 Desa Dekat IKN di Penajam Paser Utara

Nasional
DPR Dorong PPATK Laporkan Anggota Dewan yang Main Judi 'Online' ke MKD

DPR Dorong PPATK Laporkan Anggota Dewan yang Main Judi "Online" ke MKD

Nasional
Jelang Puluhan PSU, Bawaslu Sebut Masih Ada Potensi Penyelenggara Tak Netral

Jelang Puluhan PSU, Bawaslu Sebut Masih Ada Potensi Penyelenggara Tak Netral

Nasional
PDI-P: Tak Ada Tawaran Ganjar Jadi Menteri Prabowo

PDI-P: Tak Ada Tawaran Ganjar Jadi Menteri Prabowo

Nasional
Dalami Laporan Dugaan Pelanggaran Etik, KY Buka Peluang Periksa Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

Dalami Laporan Dugaan Pelanggaran Etik, KY Buka Peluang Periksa Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

Nasional
Soal Pihak yang Terlibat Aliran Dana Rp 5 Triliun ke 20 Negara, PPATK Enggan Beberkan

Soal Pihak yang Terlibat Aliran Dana Rp 5 Triliun ke 20 Negara, PPATK Enggan Beberkan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com