Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Singapura Minta Indonesia Berbagi Nama Perusahaan yang Terlibat Kebakaran Hutan

Kompas.com - 18/09/2015, 22:20 WIB
Kontributor Singapura, Ericssen

Penulis

SINGAPURA, KOMPAS.com - Menteri Luar Negeri Singapura Kasiviswanathan Shanmugam menelepon Menlu Retno Marsudi, Jumat (18/9/2015). Shanmugam mengutarakan keprihatinan yang mendalam terhadap kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan di Indonesia, yang juga dirasakan warga Singapura.

Pemerintah Singapura sendiri menyambut baik langkah-langkah yang telah diambil Pemerintah Indonesia untuk mengatasi masalah tahunan ini. Kebijakan seperti mendeklarasikan keadaan darurat di Provinsi Riau dan investigasi terhadap perusahaan yang dicurigai sengaja melakukan pembakaran dinilai sebagai sesuatu yang baik.

Menlu Shanmugam menyuarakan perlunya penegakan hukum yang tegas terhadap perusahaan itu. Pemerintah Singapura juga meminta Pemerintah Indonesia untuk memberikan nama perusahaan yang terlibat pelanggaran hukum itu, sehingga tindakan tegas juga dapat diambil oleh Pemerintah Singapura, jika itu memang diperlukan.

"Menteri Retno mengatakan bahwa nama-nama perusahaan yang bersalah akan disampaikan melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Air Singapura," ucap Shanmugam, dilansir dari Channel News Asia.

Menlu Shanmugam juga mengutarakan bahwa kabut asap ini memiliki dampak jangka pendek dan jangka panjang untuk kesehatan warga Singapura dan warga negara lainnya di kawasan Asia Tenggara. Dia juga menambahkan bahwa asap ini juga berdampak negatif terhadap ekonomi di negara kawasan ini termasuk Indonesia.

Selain itu, menteri berumur 56 ini menyerukan kerja sama yang lebih luas antara negara-negara ASEAN untuk mengatasi masalah kabut ini. Dia juga menekankan bahwa seluruh negara ASEAN berkewajiban untuk memenuhi Kesepakatan Bersama ASEAN perihal Kabut Asap yang telah ditandatangani 10 negara anggota. Salah satunya adalah mengaktifkan sistem ASEAN Haze Monitoring System (AHMS).

Menlu Shanmugam mengakhiri pembicaraan dengan menitikberatkan akan pentingnya upaya untuk mencari solusi jangka panjang mengingat kabut asap ini adalah masalah tahunan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

Nasional
Tanggapi Ide 'Presidential Club' Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Tanggapi Ide "Presidential Club" Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Nasional
6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

Nasional
Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Nasional
PAN Ungkap Alasan Belum Rekomendasikan Duet Khofifah dan Emil Dardak pada Pilkada Jatim

PAN Ungkap Alasan Belum Rekomendasikan Duet Khofifah dan Emil Dardak pada Pilkada Jatim

Nasional
Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

Nasional
Tingkatkan Pengamanan Objek Vital Nasional, Pertamina Sepakati Kerja Sama dengan Polri

Tingkatkan Pengamanan Objek Vital Nasional, Pertamina Sepakati Kerja Sama dengan Polri

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Tak Jadi Ajang 'Sapi Perah'

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Tak Jadi Ajang "Sapi Perah"

Nasional
Ganjar Deklarasi Jadi Oposisi, Budiman Sudjatmiko: Kalau Individu Bukan Oposisi, tapi Kritikus

Ganjar Deklarasi Jadi Oposisi, Budiman Sudjatmiko: Kalau Individu Bukan Oposisi, tapi Kritikus

Nasional
Telat Sidang, Hakim MK Kelakar Habis 'Maksiat': Makan, Istirahat, Shalat

Telat Sidang, Hakim MK Kelakar Habis "Maksiat": Makan, Istirahat, Shalat

Nasional
Ditanya Kans Anies-Ahok Duet pada Pilkada DKI, Ganjar: Daftar Dulu Saja

Ditanya Kans Anies-Ahok Duet pada Pilkada DKI, Ganjar: Daftar Dulu Saja

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com