Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Usulan Pembubaran IPDN, Menteri Yuddy Anggap Ahok Sedang Jengkel

Kompas.com - 11/09/2015, 14:36 WIB

BANDUNG, KOMPAS.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Yuddy Chrisnandi mengatakan, usulan pembubaran Institut Pemerintahan Daerah Negeri (IPDN) yang dilontarkan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) merupakan pendapat pribadi Ahok.

"(Usulan pembubaran) IPDN kan itu pernyataan Pak Ahok. Mungkin pada saat ditanya dia lagi kesal atau ada sesuatu hal atau sedang jengkel, yang salah seorang alumni IPDN. Itu merupakan pendapat pribadi Pak Gubernur DKI Jakarta yang mungkin pada saat itu dia sedang jengkel," kata Yuddy Chrisnandi di Bandung, Jumat (11/9/2015), seperti dikutip Antara.

Ia mengatakan, usulan pembubaran IPDN tersebut seharusnya tidak menjadi sikap permusuhan antara Ahok dengan alumni dan civitas akademik lembaga penghasil pamong praja tersebut. (baca: Pimpinan Komisi II: Butuh Rp 1 Triliun untuk Perbaikan IPDN)

"Itu jangan dilihat sebagai sebuah sikap permusuhan atau desakan pembubaran IPDN," kata dia.

Pihaknya tidak menanggapi serius pernyataan Ahok tersebut karena pemerintah tidak akan membubarkan IPDN. (baca: Ketua Alumni IPDN: Tidak Semua Pekerjaan Pemerintahan Bisa Diswastakan)

"Tetapi pemerintah tidak menanggapi pernyataan Pak Ahok itu karena kita menganggap penyataan beliau itu pernyataan yang tidak serius atau mungkin sedang bercanda," kata dia.

Selain itu, pihaknya juga mengimbau agar alumni IPDN agar tidak bereaksi berlebihan menyikapi pernyataan Ahok tentang pembubaran institusi tersebut. Ia mengatakan, jika sampai saat ini tidak dilakukan perekrutan calon mahasiswa IPDN, hal tersebut bukan berarti pemerintah akan membubarkannya. (baca: Buntut Usulan Ahok soal Pembubaran IPDN)

"Ini dilakukan karena sedang melakukan evaluasi kebutuhan aparatur di daerah. Selama ini rekrutemennya berdasarkan anggaran bukan kebutuhan," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

Nasional
Kualitas Menteri Syahrul...

Kualitas Menteri Syahrul...

Nasional
Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Nasional
Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com