Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menakar Kekuatan Politik Pemerintah Setelah PAN Berubah Haluan

Kompas.com - 03/09/2015, 08:55 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Masuknya Partai Amanat Nasional (PAN) dalam barisan parpol pendukung pemerintah diprediksi akan mengubah konstelasi politik di DPR. Sebagai fraksi kelima terbesar dalam perolehan kursi, suara PAN di Senayan cukup diperhitungkan. (Baca: KMP Yakin Tetap Solid meski Tanpa PAN)

"Dengan masuknya PAN ke KIH, jelas berubah peta politik dan turbulensi politik di Senayan. Dengan begitu, dukungan politik terhadap pemerintahan Presiden Jokowi semakin kuat," kata pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Pangi Syarwi Chaniago kepada Kompas.com, Kamis (3/9/2015).

Sebelum PAN bergabung, jumlah kursi Koalisi Indonesia Hebat (KIH) yang terdiri atas Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi PKB, Fraksi Nasdem, dan Fraksi Hanura di DPR sebanyak 207 kursi. Dengan masuknya PAN yang pada Pemilu Legislatif 2014 memperoleh 49 kursi, jumlah kursi KIH menjadi 256 dari 560 kursi anggota Dewan periode 2014-2019. (Baca: Bagi Aburizal, Sah-sah Saja PAN Pilih ke Luar dari KMP)

Analis politik Sidin Constitution itu menambahkan, pemerintah perlu memutar otak agar PAN tak hanya bergabung sementara saja. Ia memperkirakan, perombakan Kabinet Kerja jilid kedua bisa saja terjadi untuk mengokohkan keinginan PAN berkoalisi. Dalam politik, menurut dia, lobi-lobi untuk memperoleh jabatan di struktur pemerintahan sangat mungkin terjadi. (Baca: Yenny Wahid: Pemerintah Harus Manfaatkan Dukungan PAN)

"Dalam sistem presidensial tidak ada koalisi, yang ada hanya persekongkolan. Bicara apa, dapat apa dan bagaimana," ujarnya.

Resmi bergabung

Sebelumnya, Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan menyatakan, PAN secara resmi akan membantu pemerintah untuk menyelesaikan persoalan ekonomi yang terjadi. Manuver politik PAN itu, menurut Sekjen DPP PAN Eddy Soeparno, bahkan telah disetujui Amien Rais. (Baca: PAN Gabung ke Pemerintah, Zulkifli Yakin Jumlah Investor Akan Meningkat)

Akan tetapi, perubahan sikap politik PAN membuat Koalisi Merah Putih terkejut. Sebab, keputusan itu diambil sebelum ada pembahasan PAN di dalam koalisi.

"Sampai sejauh ini, kami belum pernah membicarakan tentang hal ini (dukungan PAN ke pemerintah)," kata Presiden PKS Sohibul Iman kepada Kompas.com, Rabu (2/9/2015).

Sohibul mengatakan, sikap PAN dalam memberikan dukungan kepada pemerintah hingga kini belum jelas. Belum diketahui apakah nantinya PAN akan bergabung ke dalam KIH atau hanya sekadar mendukung pemerintahan.

"Kalau dari konferensi pers kemarin di Istana, dalam hal ini saya melihat dukungannya merepresentasikan Pak Jokowi, bukan merepresentasikan KIH," ujarnya.

Meski demikian, Sohibul menghargai keputusan politik yang diambil PAN tersebut. Ia berharap, PAN dapat menjembatani hubungan antara KIH dan KMP agar lebih baik.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Cak Imin Harap Pilkada 2024 Objektif, Tak Ada “Abuse of Power”

Cak Imin Harap Pilkada 2024 Objektif, Tak Ada “Abuse of Power”

Nasional
Tanggal 7 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 7 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Gunung Raung Erupsi, Ma'ruf Amin Imbau Warga Setempat Patuhi Petunjuk Tim Penyelamat

Gunung Raung Erupsi, Ma'ruf Amin Imbau Warga Setempat Patuhi Petunjuk Tim Penyelamat

Nasional
Cak Imin: Bansos Cepat Dirasakan Masyarakat, tapi Tak Memberdayakan

Cak Imin: Bansos Cepat Dirasakan Masyarakat, tapi Tak Memberdayakan

Nasional
Cak Imin: Percayalah, PKB kalau Berkuasa Tak Akan Lakukan Kriminalisasi...

Cak Imin: Percayalah, PKB kalau Berkuasa Tak Akan Lakukan Kriminalisasi...

Nasional
Gerindra Lirik Dedi Mulyadi untuk Maju Pilkada Jabar 2024

Gerindra Lirik Dedi Mulyadi untuk Maju Pilkada Jabar 2024

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati soal Susunan Kabinet, Masinton: Cuma Gimik

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati soal Susunan Kabinet, Masinton: Cuma Gimik

Nasional
Kementerian KP Perkuat Standar Kompetensi Pengelolaan Sidat dan Arwana

Kementerian KP Perkuat Standar Kompetensi Pengelolaan Sidat dan Arwana

Nasional
Bupati Sidoarjo Berulang Kali Terjerat Korupsi, Cak Imin Peringatkan Calon Kepala Daerah Tak Main-main

Bupati Sidoarjo Berulang Kali Terjerat Korupsi, Cak Imin Peringatkan Calon Kepala Daerah Tak Main-main

Nasional
Wapres Ajak Masyarakat Tetap Dukung Timnas U-23 demi Lolos Olimpiade

Wapres Ajak Masyarakat Tetap Dukung Timnas U-23 demi Lolos Olimpiade

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati terkait Susunan Kabinet

Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati terkait Susunan Kabinet

Nasional
Soal Dukungan PKB untuk Khofifah, Cak Imin: Kalau Daftar, Kita Sambut

Soal Dukungan PKB untuk Khofifah, Cak Imin: Kalau Daftar, Kita Sambut

Nasional
Jubir Sebut Luhut Hanya Beri Saran ke Prabowo soal Jangan Bawa Orang 'Toxic'

Jubir Sebut Luhut Hanya Beri Saran ke Prabowo soal Jangan Bawa Orang "Toxic"

Nasional
Muslimat NU Kirim Bantuan Kemanusiaan Rp 2 Miliar ke Palestina

Muslimat NU Kirim Bantuan Kemanusiaan Rp 2 Miliar ke Palestina

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang 'Toxic', Projo: Nasihat Bagus

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang "Toxic", Projo: Nasihat Bagus

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com