Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Fadli Zon Hargai Sikap PAN, tetapi Anggap Pemerintah Berpikir Keliru

Kompas.com - 02/09/2015, 20:24 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon, menghargai sikap politik Partai Amanat Nasional, yang berpindah haluan dan bergabung dengan pemerintah. Namun, ia menganggap pemerintah telah salah menilai bahwa permasalahan ekonomi yang terjadi di Indonesia saat ini timbul akibat perbedaan sikap dua koalisi partai.

"Kita menghargai sikap (PAN) ini, itu hak politik dari parpol. Tapi gagasan dari parpol adalah gagasan yang tidak pernah menyimpang dari kepentingan nasional atau bangsa. Selalu disampaikan bahwa kita mendukung Pancasila, UUD 45, dan kepentingan nasional," kata Fadli Zon saat dihubungi wartawan, Rabu (2/9/2015).

Wakil DPR itu mengingatkan bahwa Koalisi Merah Putih, yang pernah menampung PAN di masa Pemilu Presiden 2014, dibentuk sebagai benteng keselamatan Indonesia. Hal itu sesuai dengan pernyataan Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais.

Fadli berpendapat bahwa pemerintah telah keliru menilai bahwa pertarungan politik menjadi penyebab permasalahan bangsa.

"Kalau dilihat bahwa cara berpikir pemerintah dengan berusaha menarik parpol jadi lebih banyak pendukung, seolah-olah sekarang masalah karena parpol. Keadaan saat ini tidak ada hubungannya dengan koalisi. Jangan dipikir kondisi ini karena perpecahan politik," kata Fadli.

Menurut Fadli, situasi Indonesia saat ini tidak berhubungan dengan dua kutub politik di parlemen, tetapi akibat pemerintah yang tidak berhasil melakukan konsolidasi internal. Ia menegaskan bahwa parpol yang saat ini mengambil posisi di luar pemerintah siap bersatu demi kepentingan nasional.

Siang ini, Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan mendatangi Istana Kepresidenan dan bertemu dengan Presiden Joko Widodo. Dalam kesempatan itu, Zulkifli menyatakan bahwa partainya bergabung dengan pemerintah.

Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) itu mengatakan bahwa partainya tidak hanya memberikan dukungan, tetapi juga benar-benar ingin berkontribusi bersama pemerintah menyelesaikan persoalan lesunya perekonomian Indonesia saat ini.

"Saatnya PAN menilai seluruh stakeholder negeri ini bersatu bersama-sama untuk mengutamakan kepentingan bangsa negara, kepentingan rakyat Indonesia, kepentingan NKRI di atas kepentingan kelompok ataupun partai," ucap Zulkifli di Istana Merdeka, Jakarta.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Diperiksa Dewas KPK 6 Jam, Nurul Ghufron Akui Telepon Pihak Kementan Terkait Mutasi Pegawai

Diperiksa Dewas KPK 6 Jam, Nurul Ghufron Akui Telepon Pihak Kementan Terkait Mutasi Pegawai

Nasional
Seorang Pria Diamankan Paspampres Saat Tiba-tiba Hampiri Jokowi di Konawe

Seorang Pria Diamankan Paspampres Saat Tiba-tiba Hampiri Jokowi di Konawe

Nasional
Pro dan Kontra Komposisi Pansel Capim KPK yang Didominasi Unsur Pemerintah

Pro dan Kontra Komposisi Pansel Capim KPK yang Didominasi Unsur Pemerintah

Nasional
Jokowi Restui Langkah Menkes Sederhanakan Kelas BPJS Kesehatan

Jokowi Restui Langkah Menkes Sederhanakan Kelas BPJS Kesehatan

Nasional
Revisi UU Kementerian Negara Dibahas di DPR, Jumlah Kementerian Diusulkan 'Sesuai Kebutuhan Presiden'

Revisi UU Kementerian Negara Dibahas di DPR, Jumlah Kementerian Diusulkan "Sesuai Kebutuhan Presiden"

Nasional
Soal Revisi UU MK, Pakar Sinyalir Punya Tujuan Politik

Soal Revisi UU MK, Pakar Sinyalir Punya Tujuan Politik

Nasional
Kasus TPPU SYL, KPK Panggil 3 Pemilik Biro Perjalanan

Kasus TPPU SYL, KPK Panggil 3 Pemilik Biro Perjalanan

Nasional
Dewas KPK Periksa Eks Sekjen Kementan Jadi Saksi dalam Sidang Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Periksa Eks Sekjen Kementan Jadi Saksi dalam Sidang Etik Nurul Ghufron

Nasional
Praperadilan Panji Gumilang Ditolak, Status Tersangka TPPU Sah

Praperadilan Panji Gumilang Ditolak, Status Tersangka TPPU Sah

Nasional
Golkar Sebut Ridwan Kamil Lebih Condong Maju pada Pilkada Jabar

Golkar Sebut Ridwan Kamil Lebih Condong Maju pada Pilkada Jabar

Nasional
Jokowi Harap RI Masuk OECD: Beri Manfaat agar Lompat Jadi Negara Maju

Jokowi Harap RI Masuk OECD: Beri Manfaat agar Lompat Jadi Negara Maju

Nasional
Pimpinan DPR Sebut Jurnalistik Investigasi Harus Diatur dalam RUU Penyiaran, Ini Alasannya

Pimpinan DPR Sebut Jurnalistik Investigasi Harus Diatur dalam RUU Penyiaran, Ini Alasannya

Nasional
4 Poin Krusial dalam Revisi UU MK, Evaluasi Hakim hingga Komposisi Anggota MKMK

4 Poin Krusial dalam Revisi UU MK, Evaluasi Hakim hingga Komposisi Anggota MKMK

Nasional
Kasus TPPU Hasbi Hasan, KPK Kembali Periksa Kepala Biro Umum Mahkamah Agung

Kasus TPPU Hasbi Hasan, KPK Kembali Periksa Kepala Biro Umum Mahkamah Agung

Nasional
Anggarannya Besar, Program Makan Siang Gratis Prabowo Bakal Dimonitor KPK

Anggarannya Besar, Program Makan Siang Gratis Prabowo Bakal Dimonitor KPK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com