Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Politisi Demokrat: Wajar SBY Minta Jokowi Tak Cari Kesalahan Orang

Kompas.com - 29/08/2015, 18:55 WIB
Ihsanuddin

Penulis

CIANJUR, KOMPAS.com - Politisi Partai Demokrat Marwan Cik Asan meminta agar saran Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono terhadap pemerintahan Presiden Jokowi harus disikapi dengan positif. Menurut dia, apa yang disampaikan SBY terkait dengan kondisi ekonomi saat ini, adalah demi kebaikan bangsa Indonesia.

"Wajar bilamana Pak SBY meminta kepada pemerintahan Jokowi untuk berkerja dan tidak mencari kesalahan orang," kata Marwan di sela-sela rapat pleno DPP Partai Demokrat di Cipanas, Cianjur, Jawa Barat, Sabtu (29/8/2015).

Marwan mengatakan, melambatnya pertumbuhan ekonomi saat ini begitu krusial dan terasa. Pada triwulan satu pemerintahan Jokowi-JK, pertumbuhan hanya mencapai 4,7 persen. Lalu di triwulan kedua, pertumbuhan menurun ke angka 4,67 persen.

"Bahkan BI dalam realese terbarunya menyatakan sampai akhir 2015 ekonomi hanya tumbuh 4.89 persen dari target APBN-P 2015 yaitu 5.7 persen," ucap Wakil Ketua Komisi XI DPR ini.

Marwan pun membandingkan pertumbuhan ekonomi saat ini dengan pertumbuhan ekonomi di era SBY yang menurut dia tumbuh secara memuaskan. "Pertumbuhan ini menjadi penting karena akan berpengaruh langsung pada kemiskinan dan pengganguran. Dan bukan tidak mungkin pertumbuhan ini akan lebih rendah dari prediksi BI jika pemerintah tidak bertindak cepat dan tepat," katanya.

Dia meyakini Jokowi masih mempunyai waktu untuk mengambil tindakan dan kebijakan yang efektif. Disisi lain, selaku kader, dia siap menjalankan intruksi yang disampaikan mantan Presiden ke-6 tersebut.

"Sesuai arahan ketua umum pada rapat pleno DPP PD tadi malam maka segenap jajaran partai demokrat pusat dan daerah wajib hukumnya memberikan dukungan dan masukan konstruktif bagi pemerintah," katanya.

Di sisi lain, dia juga meminta pemerintah Jokowi menjalankan sejumlah saran SBY seperti peningkatan konsumsi rumah tangga, mendorong investasi, mendorong ekspor dan mempercepat pembelajaan APBN secara efektif.

Saat memberikan pengarahan dalam rapat pleno pengurus pusat Partai Demokrat, di Cipanas, Cianjur, Jawa Barat, Jumat (28/7/2015) malam, SBY meminta pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla berhenti menyalahkan berbagai pihak dalam menghadapi pelemahan ekonomi yang sedang terjadi saat ini.

"Stop blaming others (berhenti salahkan pihak lain)," kata SBY.

SBY pun membandingkan kondisi saat ini dengan masa awal kepemimpinannya dulu. Saat itu,kata dia, pemerintahannya juga menghadapi tantangan ekonomi yang sangat sulit. "Tapi kami tidak suka menyalahkan yang lain," ucapnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ma'ruf Amin: 34 Kementerian Sudah Cukup, tetapi Bisa Lebih kalau Perlu

Ma'ruf Amin: 34 Kementerian Sudah Cukup, tetapi Bisa Lebih kalau Perlu

Nasional
Ada Gugatan Perdata dan Pidana, KPK Mengaku Harus Benar-benar Kaji Perkara Eddy Hiariej

Ada Gugatan Perdata dan Pidana, KPK Mengaku Harus Benar-benar Kaji Perkara Eddy Hiariej

Nasional
Jokowi Resmikan Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin di Karawang

Jokowi Resmikan Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin di Karawang

Nasional
Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Nasional
Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Nasional
Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Nasional
Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Nasional
Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Nasional
Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Nasional
Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com