Fahri Hamzah: Kesepakatan Damai Tak Bisa Hentikan Proses Hukum di Tolikara

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menilai, kesepakatan damai yang ditandatangani antara tokoh Islam dan Kristen di Tolikara tidak bisa menghentikan proses hukum terkait insiden yang terjadi. Menurut dia, proses hukum tetap harus dilanjutkan karena negara ini adalah negara hukum.

“Penegakan hukum itu penting, harus dikerjakan, karena itu tanda dari hadirnya negara,” kata Fahri, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/8/2015).

Menurut Fahri, kesepakatan damai ataupun sikap saling memaafkan memang perlu dikedepankan dalam setiap penyelesaian konflik. Akan tetapi, hal itu bukan berarti menghentikan proses di ranah hukum.

“Perkara diampuni atau ada rekonsiliasi dengan cara kultural di sana, itu perkara lain. Yang terpenting, hukumnya diselesaikan dulu dan penyelesaiannya bisa diterima oleh kultur masyarakat di Tolikara,” ujarnya.

Hal yang juga penting ditekankan dalam kasus di Tolikara, lanjut Fahri, adalah sikap pemerintah. Menurut dia, pemerintah harus satu suara atas peristiwa tersebut dan melakukan penyelesaian dari dua sisi, yakni sisi hukum dan sisi budaya atau adat.

“Hukum tetap berjalan, tetapi di sana di Tolikara juga harus menganggap bahwa memang sudah selesai sehingga tidak jadi bom waktu. Saya dengar sekarang di sana bingung karena pejabat yang datang terlalu banyak, dan suaranya beda-beda,” kata dia.

Tokoh masyarakat yang mewakili umat Islam dan umat Kristen di Kabupaten Tolikara, Papua, sepakat untuk menyelesaikan secara adat insiden yang menyebabkan sejumlah kios dan mushala terbakar pada perayaan Idul Fitri beberapa waktu lalu.

Umat Islam dan Kristen di Tolikara sepakat untuk saling memaafkan dan menganggap proses hukum tak perlu lagi dilanjutkan. Kesepakatan itu ditandatangani bersama oleh Ustaz Ali Mukhtar (Imam Masjid Tolikara), Ustaz Ali Usman, Pdt Nayus Wonda, Pdt Marthen Jingga, dan Pdt Imanuel B Genongga pada Rabu, 29 Juli 2015.

Kesepakatan penandatanganan itu juga disaksikan oleh Ketua NU Provinsi Papua Tonny VM Wanggai, Presiden Gereja Injili di Indonesia Pdt Dorman Wandikbo, dan Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Papua Pdt Lipiyus Biniluk.