Diminta Bentuk BPJS Syariah, Pemerintah Akan Diskusi dengan Para Ulama

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Presiden Jusuf Kalla menyampaikan bahwa pemerintah akan berdiskusi dengan para ulama mengenai usulan Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk membentuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang syariah. MUI menilai BPJS Kesehatan sekarang ini tidak sesuai dengan syariah.

"Kita pelajari saja masalahnya dan kita bisa diskusikan dengan para ulama. Tentu kan di sini banyak perbedaan pendapat," kata Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Rabu (29/7/2015).

Menurut MUI, penyelenggaraan BPJS Kesehatan dianggap tidak sesuai dengan prinsip syariah karena mengandung unsur gharar, (ketidakjelasan), maisir (memiliki unsur pertaruhan), dan riba. Fatwa ini diputuskan dalam Ijtima Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia Tahun 2015 di Tegal, Jawa Tengah. MUI pun menyarankan pemerintah untuk membentuk BPJS yang syariah.

Salah satu poin yang menjadi sorotan MUI adalah hubungan hukum atau akad antar-para pihak. Ada denda yang harus dibayarkan pekerja jika terlambat menyetorkan iuran BPJS Kesehatan. Dalam hal terjadi keterlambatan pembayaran iuran untuk pekerja penerima upah, dikenakan denda administratif sebesar 2 persen per bulan dari total iuran yang tertunggak paling banyak untuk waktu tiga bulan. 

Denda tersebut dibayarkan bersamaan dengan total iuran yang tertunggak oleh pemberi kerja. Sementara itu, keterlambatan pembayaran iuran untuk peserta bukan penerima upah dan bukan pekerja dikenakan denda keterlambatan sebesar 2 persen per bulan dari total iuran yang tertunggak paling banyak untuk waktu enam bulan yang dibayarkan bersamaan dengan total iuran yang tertunggak.

Menurut Kalla, adanya sanksi administrasi atas keterlambatan bayar semacam itu merupakan hal yang wajar. Bank syariah pun, dinilai Kalla, menerapkan sistem sanksi yang sama. Demikian juga penerapan sanksi ketika warga negara telat membayarkan pajak kepada negara.

"Kadang-kadang juga dalam bank syariah juga begitu. Kalau telat, sesuatu juga ada sanksinya, ya tergantung nanti kita perbaiki sanksinya, bukan denda, apalah itu, administrasi," ujar dia.

Meskipun begitu, Kalla berjanji pemerintah akan mengkaji lebih jauh penilaian MUI mengenai sistem BPJS Kesehatan ini.

Ijtima Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia Tahun 2015 tentang Panduan Jaminan Kesehatan Nasional dan BPJS Kesehatan membuat sejumlah rekomendasi yang ditujukan kepada pemerintah.

"Agar pemerintah membuat standar minimum atau taraf hidup layak dalam kerangka jaminan kesehatan yang berlaku bagi setiap penduduk negeri sebagai wujud pelayanan publik sebagai modal dasar bagi terciptanya suasana kondusif di masyarakat tanpa melihat latar belakangnya," demikian rekomendasi MUI.

Rekomendasi selanjutnya ialah agar pemerintah membentuk aturan, sistem, dan memformat modus operandi BPJS Kesehatan agar sesuai dengan prinsip syariah.