Tim Penjaring Calon Kepala Daerah Golkar Bantah Tetapkan Mahar Politik

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim penjaring bersama calon kepala daerah dari Partai Golkar membantah ada mahar politik saat memberikan rekomendasi pada calon kepala daerah yang akan bertarung dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 9 Desember 2015 nanti. Dugaan adanya mahar politik itu disampaikan oleh Bendahara Umum DPP Partai Golkar hasil Munas IX Bali, Bambang Soesatyo. (Baca: Kubu Aburizal: Banyak Calon Kepala Daerah Golkar Tersandera "Mahar" Politik)

"Aduh, kalau tim 10 tidak bicara mahar, itu murni sesuai sistem yang ada," kata anggota tim penjaring dari kubu Munas Bali, Nurdin Halid, di Hotel Sultan, Jakarta, Selasa (28/7/2015).

Nurdin menegaskan, tim penjaring bersama yang diisi oleh masing-masing lima pengurus dari dua kubu di internal Golkar melakukan penjaringan dengan selektif dengan memperhitungkan kalkulasi politik. Ia pastikan, tidak ada satu rekomendasi pun keluar karena tim penjaring mendapatkan imbalan tertentu dari figur yang diusung.

"Kita, 1.000 persen tidak ada mahar. Makanya kita lama, karena kita mencari dan kedepankan kader partai," ujarnya.

Di lokasi yang sama, ketua tim penjaring bersama yang merupakan perwakilan pengurus hasil Munas IX Jakarta, Yorrys Raweyai, juga membantah pernyataan Bambang. Ia meminta Bambang memberikan bukti jika dalam proses penetapan calon kepala daerah dari Partai Golkar diwarnai praktik transaksional.

"Kalau dia (Bambang) bisa membuktikan, kenapa tidak? Ini kan baru rumor, tapi jangan terlalu mendramatiisr. Selama ini saya belum melihat itu," ucap Yorrys.

Yorrys menuturkan, tim penjaring membagi daerah yang akan menggelar pilkada serentak menjadi dua kualifikasi, yaitu daerah yang menjadi kantong Golkar dan daerah yang perolehan suara untuk Golkar terbilang rendah.

Untuk daerah yang menjadi kantong suara, maka Golkar berusaha mengajukan calonnya sendiri dengan dukungan beberapa partai lain. Tapi untuk daerah yang bukan menjadi basisnya, Golkar memilih realistis dengan hanya mendukung calon yang diusung partai lain.

Dari kualifikasi tersebut, ada sekitar 90 daerah yang dianggap bukan menjadi basis suara Golkar. Sebagai jalan tengah, kedua kubu di internal Golkar sepakat bahwa penetapan figur yang akan diusung di daerah tersebut dilakukan melalui mekanisme survei untuk mengakhiri perbedaan prinsip yang tidak terselesaikan.

"Mudah-mudahan KPU tetap mengikuti semua proses kesepakatan yang sudah kita bangun bersama," ujar Yorrys.