Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

BIN dan Kemendagri Siapkan 1.000 Intelijen di Seluruh Indonesia

Kompas.com - 13/07/2015, 12:31 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Badan Intelijen Negara (BIN) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) membangun jaringan untuk menambah pasukan intelijen sebanyak 1.000 orang untuk memperkuat daerah, khususnya tingkat kabupaten dan kota. Demikian kata Kepala BIN Sutiyoso di Jakarta, Senin (13/7/2015).

"Saat ini, perwakilan BIN di daerah sangat minim. Artinya, satu BIN itu meng-cover dua sampai tiga kabupaten-kota. Itu tidak masuk akal. Oleh karena itu, saya mencanangkan program 1.000 personel itu dan kita akan membangun jaringan bersama Kemendagri," kata Sutiyoso seusai bertemu Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo di Jakarta.

Sutiyoso menjelaskan, untuk memperkuat pasukan intelijen di daerah, diperlukan sinergi dengan Kemendagri sebagai poros pemerintahan antara pusat dan daerah.

Daerah yang akan mendapatkan tambahan personel intelijen tersebut merupakan daerah yang bekerja sama atau berkoordinasi dengan Kemendagri terkait kebutuhan intelijen di daerah.

"Seribu personel itu akan kita ambil dari daerah yang akan kerja sama dengan Kemendagri nanti supaya diplot di daerah masing-masing. Nanti setiap kabupaten-kota paling tidak ada satu sehingga tidak satu untuk dua atau bahkan tiga kabupaten-kota," ujarnya.

Untuk saat ini, BIN dan Kemendagri melakukan upaya deteksi dini terhadap daerah-daerah yang dinilai rawan konflik sehingga memerlukan personel intelijen ekstra.

"Kita juga mendeteksi dini dari daerah, ada Kemendagri, bupati dan wali kota, jadi harus membangun sinergi antara kita, BIN, dan Kemendagri," katanya.

Keberadaan 1.000 personel intelijen tersebut diusahakan sudah ada sebelum pelaksanaan pemungutan suara pemilihan kepala daerah secara serentak.

Hal itu disebabkan adanya potensi rawan konflik yang disebabkan oleh tahapan-tahapan pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota di daerah.

"Ya, ini harus bisa direalisasikan segera," ujarnya.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Mau Bentuk 'Presidential Club', Pengamat: Kalau Diformalkan, Berapa Lagi Uang Negara Dipakai?

Prabowo Mau Bentuk "Presidential Club", Pengamat: Kalau Diformalkan, Berapa Lagi Uang Negara Dipakai?

Nasional
Hadiri MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10 di Meksiko, Puan: Kepemimpinan Perempuan adalah Kunci Kemajuan Negara

Hadiri MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10 di Meksiko, Puan: Kepemimpinan Perempuan adalah Kunci Kemajuan Negara

Nasional
Polri Usulkan Penambahan Atase Kepolisian di Beberapa Negara

Polri Usulkan Penambahan Atase Kepolisian di Beberapa Negara

Nasional
Kopasgat Kerahkan 24 Sniper dan Rudal Chiron Amankan World Water Forum di Bali

Kopasgat Kerahkan 24 Sniper dan Rudal Chiron Amankan World Water Forum di Bali

Nasional
Sentil Prabowo yang Mau Tambah Kementerian, JK: Itu Kabinet Politis, Bukan Kabinet Kerja

Sentil Prabowo yang Mau Tambah Kementerian, JK: Itu Kabinet Politis, Bukan Kabinet Kerja

Nasional
Jelang Hari Jadi Ke-731, Pemkot Surabaya Gelar Berbagai Atraksi Spektakuler

Jelang Hari Jadi Ke-731, Pemkot Surabaya Gelar Berbagai Atraksi Spektakuler

BrandzView
Resmi Ditahan, Gus Muhdlor Punya Harta Rp 4,7 Miliar

Resmi Ditahan, Gus Muhdlor Punya Harta Rp 4,7 Miliar

Nasional
KPK Sebut Gus Muhdlor Terima Uang Korupsi Lewat Sopirnya

KPK Sebut Gus Muhdlor Terima Uang Korupsi Lewat Sopirnya

Nasional
Polri Tangkap 142 Tersangka hingga Blokir 2.862 Situs Judi Online

Polri Tangkap 142 Tersangka hingga Blokir 2.862 Situs Judi Online

Nasional
Cuaca di Arab Sangat Panas, Ma'ruf Amin: Jangan Sampai Jemaah Haji Meninggal Kepanasan

Cuaca di Arab Sangat Panas, Ma'ruf Amin: Jangan Sampai Jemaah Haji Meninggal Kepanasan

Nasional
Prabowo Diminta Hindari Kepentingan Bagi-bagi Kursi, Jika Tambah Jumlah Kementerian

Prabowo Diminta Hindari Kepentingan Bagi-bagi Kursi, Jika Tambah Jumlah Kementerian

Nasional
Ada Wacana Duet dengan Ahok di Pilkada DKI, Anies: Memutuskan Saja Belum

Ada Wacana Duet dengan Ahok di Pilkada DKI, Anies: Memutuskan Saja Belum

Nasional
Anies Ingin Memastikan Pilkada Berjalan Jujur dan Bebas Intervensi Sebelum Tentukan Langkah

Anies Ingin Memastikan Pilkada Berjalan Jujur dan Bebas Intervensi Sebelum Tentukan Langkah

Nasional
Kegiatan Ibadah Mahasiswa di Tangsel Dibubarkan Warga, Menko Polhukam Minta Saling Menghormati

Kegiatan Ibadah Mahasiswa di Tangsel Dibubarkan Warga, Menko Polhukam Minta Saling Menghormati

Nasional
JK: Pelanggar UU Lebih Tidak Boleh Masuk Pemerintahan Ketimbang Orang 'Toxic'

JK: Pelanggar UU Lebih Tidak Boleh Masuk Pemerintahan Ketimbang Orang "Toxic"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com