Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Beda Tingkat Kepuasan Masyarakat pada Pemerintahan Jokowi dengan SBY

Kompas.com - 09/07/2015, 20:37 WIB
Dani Prabowo

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Tingkat kepuasan masyarakat atas kinerja Presiden Joko Widodo masih rendah. Hal itu terlihat dari hasil survei yang dipaparkan Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Kamis (9/7/2015) sore.

Secara keseluruhan, tingkat kepuasan masyarakat atas kinerja Jokowi hanya 40,7 persen. Sementara itu, 55,7 persen masyarakat menyatakan tidak puas, dan 3,6 persen menyatakan tidak tahu.

"Ada dua hal yang membuat masyarakat tidak puas. Pertama, ekspektasi publik terlalu tinggi atau sangat tinggi. Kedua, Jokowi pada masa awal langsung menaikkan harga BBM, dan itu berdampak langsung di masyarakat," kata Direktur Eksekutif SMRC Djayadi Hanan saat memaparkan hasil survei di Jakarta, Kamis.

SMRC, kata dia, membandingkan kinerja Jokowi dengan dua periode masa awal pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Pada Juni 2005, tingkat kepuasan masyarakat atas kinerja SBY mencapai 70 persen. Hanya 26 persen masyarakat menyatakan tidak puas, dan 4 persen masyarakat menyatakan tidak tahu.

"Sementara itu, pada Agustus 2010, kepuasan masyarakat atas kinerja SBY mencapai 66 persen. Hanya 32 persen yang menyatakan tidak puas," ujarnya.

Ia menjelaskan, tingginya kepuasan masyarakat atas kinerja SBY disebabkan oleh kondisi bahwa Ketua Umum Partai Demokrat itu tidak menaikkan harga BBM bersubsidi pada masa awal pemerintahannya. Selain itu, meski sempat terjadi kekisruhan pada tahun 2010 terkait Bank Century, SBY masih dapat mengendalikan situasi saat itu.

"Waktu itu, pertumbuhan ekonomi di atas enam persen. Jadi, meski ada kisruh politik, ekonomi stabil. Masyarakat kan kayak kita, kalau lapar apa-apa jadi marah, kalau kenyang ada masalah sedikit (tetap) oke," ujarnya.

Survei ini dilaksanakan pada 25 Mei-2 Juni 2015 terhadap 1.220 responden di 34 provinsi. Adapun metode yang digunakan multistage random sampling dengan tingkat margin of error 2,9 persen.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ma'ruf Amin: 34 Kementerian Sudah Cukup, tetapi Bisa Lebih kalau Perlu

Ma'ruf Amin: 34 Kementerian Sudah Cukup, tetapi Bisa Lebih kalau Perlu

Nasional
Ada Gugatan Perdata dan Pidana, KPK Mengaku Harus Benar-benar Kaji Perkara Eddy Hiariej

Ada Gugatan Perdata dan Pidana, KPK Mengaku Harus Benar-benar Kaji Perkara Eddy Hiariej

Nasional
Jokowi Resmikan Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin di Karawang

Jokowi Resmikan Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin di Karawang

Nasional
Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Nasional
Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Nasional
Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Nasional
Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Nasional
Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Nasional
Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Nasional
Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com