Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

BNPB: Kekeringan Mulai Melanda Beberapa Daerah

Kompas.com - 30/06/2015, 06:29 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com
- Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyatakan bahwa sejumlah wilayah di Indonesia mengalami kondisi kekeringan dengan rata-rata curah hujan kurang dari 100 milimeter per bulan.

"Bahkan di Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Nusa Tenggara Barat (NTB) curah hujan kurang dari 50 mm," kata Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB, Sutopo Purwo Nugroho di Jakarta, Senin (29/6/2015).

Ia menambahkan, wilayah Jawa, Bali, NTB, NTT, Papua bagian Selatan, Maluku bagian Selatan dan sebagian Sulawesi Selatan kondisinya kering.

"Beberapa daerah telah mengalami kekeringan seperti Purbalingga, Gunungkidul, Wonogiri, Tuban, Bojonegoro, Boyolali, Lombok Utara dan NTT," katanya.

Sebagian besar wilayah di Sumatera, tambah dia, juga kondisinya kering hingga sedang.

"Menurut BMKG, musim kemarau akan mencapai puncak pada September mendatang," katanya.

Ia menambahkan, kondisi cuaca yang makin kering dapat meningkatkan potensi kebakaran hutan dan lahan khususnya di wilayah Sumatera.

Pada Minggu (28/6), satelit Modis memantau 207 titik api di Sumatera, dimana 71 titik api berada di Riau.

"Berdasarkan pola titik api tahun 2006 hingga 2014 di Sumatera dan Kalimantan, jumlah titik api akan terus meningkat hingga Oktober mendatang," katanya.

Puncak titik api, tambah dia, akan terjadi pada September.

"Semua unsur baik pemerintah, pemda, dunia usaha dan masyarakat agar selalu mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan," katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

Nasional
Kualitas Menteri Syahrul...

Kualitas Menteri Syahrul...

Nasional
Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Nasional
Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com