Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sutiyoso: Isran Noor Ketua Umum PKPI

Kompas.com - 20/06/2015, 22:55 WIB
Alsadad Rudi

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com -
Calon Kepala Badan Intelijen Negara Sutiyoso menyebut mantan Bupati Kutai Timur Isran Noor akan memimpin Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) setelah dirinya mundur sebagai Ketua Umum PKPI.

"Sudah saya lepaskan jabatannya (ketua umum PKPI)," kata Sutiyoso setelah acara buka puasa bersama di Gedung DPP Partai Nasdem, Cikini, Jakarta, Sabtu (20/6/2015).

Ketika ditanya siapa yang memimpin PKPI selanjutnya, Sutiyoso menjawab, "Pak Isran Noor."

Sutiyoso mundur sebagai ketua umum PKPI setelah ditunjuk Presiden Joko Widodo sebagai calon Kepala BIN. Ia akan menjalani uji kepatutan dan kelayakan di DPR.

Kendati demikian, Sutiyoso tidak menjelaskan kapan dan bagaimana Isran bisa jadi orang nomor satu di PKPI.

Isran sempat ingin mengikuti Konvensi Partai Demokrat agar dapat maju di pemilihan presiden 2014. Namun, ia gagal masuk. (baca: Tak Lolos Konvensi Demokrat, Isran Noor Ikut Konvensi Rakyat)

Isran mengundurkan diri secara tiba-tiba dan efektif tidak menjabat sebagai kepala daerah sejak tanggal 30 Maret 2015. Padahal, sisa jabatan sebagai Bupati Kutai Timur hingga tahun 2016.

Isran mengaku ingin menjadi pengajar. Menurut dia, perjalanan kariernya sudah sangat lama. Karena itu, kini dia ingin mengabdikan diri sebagai seorang pengajar dan menjadi rakyat biasa. (baca: Mundur dari Bupati Kutim, Isran Noor Ingin Kuliah ke Australia)

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyetujui pengunduran diri Isran Noor sebagai Bupati Kutai Timur. (baca: Mendagri Kabulkan Pengunduran Diri Isran Noor)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Banjir Rendam 3 Desa Dekat IKN di Penajam Paser Utara

Banjir Rendam 3 Desa Dekat IKN di Penajam Paser Utara

Nasional
DPR Dorong PPATK Laporkan Anggota Dewan yang Main Judi 'Online' ke MKD

DPR Dorong PPATK Laporkan Anggota Dewan yang Main Judi "Online" ke MKD

Nasional
Jelang Puluhan PSU, Bawaslu Sebut Masih Ada Potensi Penyelenggara Tak Netral

Jelang Puluhan PSU, Bawaslu Sebut Masih Ada Potensi Penyelenggara Tak Netral

Nasional
PDI-P: Tak Ada Tawaran Ganjar Jadi Menteri Prabowo

PDI-P: Tak Ada Tawaran Ganjar Jadi Menteri Prabowo

Nasional
Dalami Laporan Dugaan Pelanggaran Etik, KY Buka Peluang Periksa Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

Dalami Laporan Dugaan Pelanggaran Etik, KY Buka Peluang Periksa Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

Nasional
Soal Pihak yang Terlibat Aliran Dana Rp 5 Triliun ke 20 Negara, PPATK Enggan Beberkan

Soal Pihak yang Terlibat Aliran Dana Rp 5 Triliun ke 20 Negara, PPATK Enggan Beberkan

Nasional
Kasus Dana PEN Muna, Eks Dirjen Kemendagri Dituntut 5 Tahun 4 Bulan Penjara

Kasus Dana PEN Muna, Eks Dirjen Kemendagri Dituntut 5 Tahun 4 Bulan Penjara

Nasional
BSSN Akui Data Lama INAFIS Bocor, Polri Akan Lakukan Mitigasi

BSSN Akui Data Lama INAFIS Bocor, Polri Akan Lakukan Mitigasi

Nasional
Anies dan Ganjar Diprediksi Menolak jika Ditawari jadi Menteri Prabowo

Anies dan Ganjar Diprediksi Menolak jika Ditawari jadi Menteri Prabowo

Nasional
Ingatkan Satgas, Kriminolog: Jangan Dulu Urusi Pemain Judi 'Online'

Ingatkan Satgas, Kriminolog: Jangan Dulu Urusi Pemain Judi "Online"

Nasional
Dilema PDI-P di Pilkada Jakarta: Gabung PKS atau Buat Koalisi Baru

Dilema PDI-P di Pilkada Jakarta: Gabung PKS atau Buat Koalisi Baru

Nasional
Jelang Pilkada, Baharkam Polri Minta Jajaran Petakan Kerawanan dan Mitigasi Konflik

Jelang Pilkada, Baharkam Polri Minta Jajaran Petakan Kerawanan dan Mitigasi Konflik

Nasional
PPATK Ungkap Lebih dari 1.000 Anggota Legislatif Main Judi Online

PPATK Ungkap Lebih dari 1.000 Anggota Legislatif Main Judi Online

Nasional
Bawaslu Luncurkan Posko Kawal Hak Pilih Pilkada Serentak 2024

Bawaslu Luncurkan Posko Kawal Hak Pilih Pilkada Serentak 2024

Nasional
KY Terima Laporan KPK terhadap Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

KY Terima Laporan KPK terhadap Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com