Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Nasdem: Audit BPK Terhadap KPU Tak Pengaruhi Hasil Pemilu dan Pilkada Serentak

Kompas.com - 19/06/2015, 18:21 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com -
Sekretaris Jenderal Partai Nasional Demokrat Patrice Rio Capella mengatakan, hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap penggunaan anggaran oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak memengaruhi hasil Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden 2014. Audit BPK tak berarti bahwa kinerja KPU buruk dalam penyelenggaraan pemilu. Dua hal ini, menurut dia, adalah proses yang berbeda. (Baca: KPU Tindaklanjuti Audit BPK soal Indikasi Kerugian Negara Rp 334.000)

"Apa pun hasil hasil audit BPK terhadap KPU, itu bukan berarti hasil kerja KPU jadi cacat sebab prosesnya berbeda, tidak mendeligitimasi hasil Pileg dan Pilpres. Tidak akan memengaruhi hasil Pileg dan Pilpres," kata Patrice, di Jakarta, Jumat (19/6/2015).

Ia juga menegaskan, hasil audit BPK yang menyebutkan ada penyimpangan keuangan negara Rp 334,21 miliar juga tidak akan mengganggu pelaksanaan pilkada serentak. (Baca: KPU Klaim Laporan BPK Tak Pengaruhi Pelaksanaan Pilkada Serentak)

"Kita harapkan audit BPK tidak menjadikan Pilkada mundur dan tidak menghalangi pelaksanaan Pilkada," ujar anggota Komisi III DPR RI itu.

Dia menambahkan, sebagai lembaga penyelenggara pilkada, KPU tak bisa digantikan sama sekali karena audit BPK itu hanya menyangkut komisioner KPU. "Enggak mungkin KPU diganti sebagai pelaksana pilkada. Orangnya yang diganti, bukan lembaganya," kata dia.

BPK telah melakukan audit untuk tujuan tertentu terhadap KPU dan temuannya menunjukkan ada penyimpangan keuangan negara sebesar Rp334,21 miliar selama 2013 dan 2014.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Anggota DPR Usul 'Money Politics' Dilegalkan, KPK: Pejabat Nanti Cari 'Balik Modal'

Anggota DPR Usul "Money Politics" Dilegalkan, KPK: Pejabat Nanti Cari "Balik Modal"

Nasional
Profil Grace Natalie, Politikus PSI yang Jadi Stafsus Jokowi

Profil Grace Natalie, Politikus PSI yang Jadi Stafsus Jokowi

Nasional
Perkuat Komitmen NZE, PHE Teken Kerja Sama Carbon Capture dengan ExxonMobil

Perkuat Komitmen NZE, PHE Teken Kerja Sama Carbon Capture dengan ExxonMobil

Nasional
Pimpinan Komisi II DPR Kecewa Sirekap KPU Cuma Bikin Bingung Rakyat

Pimpinan Komisi II DPR Kecewa Sirekap KPU Cuma Bikin Bingung Rakyat

Nasional
Ridwan Kamil Maju di Pilkada DKI Jakarta Atau Jabar? Ini Jawaban Ketum Golkar

Ridwan Kamil Maju di Pilkada DKI Jakarta Atau Jabar? Ini Jawaban Ketum Golkar

Nasional
Sandra Dewi Terus Menunduk Sembari Jalan Masuk ke Mobil Usai Diperiksa Kejagung

Sandra Dewi Terus Menunduk Sembari Jalan Masuk ke Mobil Usai Diperiksa Kejagung

Nasional
Soal Duet Dico-Raffi di Pilkada Jateng, Airlangga: Kalau Survei Bagus, Bakalan Terus

Soal Duet Dico-Raffi di Pilkada Jateng, Airlangga: Kalau Survei Bagus, Bakalan Terus

Nasional
Kasus Gubernur Abdul Gani, KPK Geledah Kantor Dinas ESDM dan PTSP Maluku Utara

Kasus Gubernur Abdul Gani, KPK Geledah Kantor Dinas ESDM dan PTSP Maluku Utara

Nasional
Jadi Pembicara di Forum Ekonomi Qatar, Prabowo Bahas Pembangunan Negara dan Puji Jokowi

Jadi Pembicara di Forum Ekonomi Qatar, Prabowo Bahas Pembangunan Negara dan Puji Jokowi

Nasional
Demokrat: UU Kementerian Negara Belum Revisi Sejak 2008, Padahal Politik Dinamis

Demokrat: UU Kementerian Negara Belum Revisi Sejak 2008, Padahal Politik Dinamis

Nasional
Menyusul Penerapan KRIS, BPJS Tegaskan Belum Ada Penghapusan Kelas dan Iuran Masih Sama

Menyusul Penerapan KRIS, BPJS Tegaskan Belum Ada Penghapusan Kelas dan Iuran Masih Sama

Nasional
Pemerintah Tunda Kewajiban Sertifikasi Halal UMKM hingga 2026

Pemerintah Tunda Kewajiban Sertifikasi Halal UMKM hingga 2026

Nasional
KPK Benarkan JK Bakal Jadi Saksi Meringankan Kasus Eks Dirut PT Pertamina

KPK Benarkan JK Bakal Jadi Saksi Meringankan Kasus Eks Dirut PT Pertamina

Nasional
Buntut Kecelakaan di Subang, Kemenhub dan Polri Cek Massal Kelayakan Bus Pariwisata di 6 Provinsi

Buntut Kecelakaan di Subang, Kemenhub dan Polri Cek Massal Kelayakan Bus Pariwisata di 6 Provinsi

Nasional
'Revisi UU MK Bukan soal Penegakkan Konstitusi, Ini soal Kepentingan Politik Jangka Pendek'

"Revisi UU MK Bukan soal Penegakkan Konstitusi, Ini soal Kepentingan Politik Jangka Pendek"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com