Pimpinan DPR: Fraksi yang Menolak Dana Aspirasi Ingkari Paripurna

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan mengatakan, semua fraksi di DPR awalnya menyetujui Program Pengembangan Daerah Pemilihan (UP2DP) atau yang sering disebut dengan dana aspirasi. Taufik heran, sebab kini muncul fraksi yang menolak usulan dana sebesar Rp 20 miliar per anggota DPR setiap tahunnya tersebut.

"Kalau sekarang ada fraksi menolak, aneh. Dia memungkiri rapat paripurna. Saya hanya titip pesan, tolong berpolitik elegan di DPR, kalau tidak setuju sampaikan dari awal. Artinya di DPR jangan berpolitik makan tulang kawan," kata Taufik di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (16/6/2015).

Ketua Tim UP2DP ini menjelaskan, usulan dana aspirasi berawal dari rapat konsultasi antara pimpinan DPR dengan pimpinan fraksi. Ada lebih dari tiga kali rapat konsultasi antara pimpinan DPR dengan pimpinan fraksi, dan itu sudah diumumkan pada rapat paripurna 17 Februari 2015.

"Kemudian, rapat paripurna kedua memutuskan struktur dari tim UP2DP ini, saya ditunjuk secara aklamasi," kata Taufik.

Sampai dengan tahap itu, menurut Taufik, semua fraksi setuju. Tak satupun fraksi menolak seperti saat ini.

"Dari kawan-kawan fraksi itu menyatakan kasihan teman-teman di Komisi I, III, dan XI yang tidak langsung bersinggungan dengan konstituen, sedangkan di Komisi IV, V, dan VIII misalnya sangat dekat dengan masalah konstituen. Sehingga dimunculkan aspek keadilan dan pemerataan dan itu semua fraksi setuju," ujar Wakil Ketua Umum PAN ini.

Tentang angka yang beredar saat ini, yaitu sebesar Rp 20 miliar per anggota, Taufik menerangkan bahwa memang dibuat sebagai batasan maksimal. Dengan begitu, setiap anggota DPR punya kesempatan mengusulkan program dengan alokasi yang sama. "Secara rata-rata itu usulan sangat normatif untuk kemerataan," kata dia.

Taufik mencurigai bahwa penolakan dari fraksi muncul setelah usulan dana aspirasi ini menimbulkan pro-kontra di masyarakat. Padahal, kata dia, masyarakat yang kontra masih bisa diyakinkan dengan adanya sosialisasi.

Fraksi-fraksi, menurut Taufik, tidak perlu mengubah sikap dan ikut menolak dana aspirasi ini. Jika memang ada anggota yang secara pribadi tak setuju, kata Taufik, maka dia tidak perlu menggunakan haknya. "Yang penting tidak usah menghalangi hak anggota lainnya," ucap Taufik.