Komisi IV DPR Ingin Bentuk Pansus Beras Plastik

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi IV DPR berencana membentuk panitia khusus untuk menyelidiki beredarnya beras plastik di sejumlah daerah. Kepastian dibentuknya pansus ini akan diambil setelah Komisi IV melakukan rapat dengan pihak terkait, yakni Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Badan Urusan Logistik (Bulog), Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), serta Direktur Jenderal Karantina pada Selasa (26/5/2015).

"Besok kita lihat urgensi dari pansus ini," kata Wakil Ketua Komisi IV Herman Khaeron di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (25/5/2015).

Sementara itu, Anggota Komisi IV Andi Akmal menilai, pansus beras plastik ini perlu dibentuk untuk mengungkap kasus beras plastik yang meresahkan masyarakat.

Nantinya, kata dia, pansus ini akan mengusut impor atau permainan perdagangan yang mengakibatkan masuknya beras plastik ke Indonesia.

"Ada info yang kita terima, pemerintah belum impor. Ini harus dibuka. Selain pansus, nantinya bisa bikin panja (panitia kerja)," ucapnya.

Dia menambahkan, Komisi IV selama ini juga tidak pernah menyetujui adanya impor beras. Sebab, stok beras nasional selama ini masih aman. Oleh karena itu, dicurigai ada permainan importir dalam munculnya beras plastik ini.

"Isu ini bahaya dan mengancam ketahanan pangan dan ketahanan nasional. Bila permainan ada Ini bisa pidana," kata Andi.

Menteri Pertanian Amran Sulaiman sebelumnya mengatakan, beras plastik tidak mungkin menguntungkan dibandingkan beras asli karena harganya lebih mahal. (baca: Mentan: Beras Plastik Tidak Mungkin Menguntungkan)

"Secara bisnis ini tidak memungkinkan, plastik Rp 12.000 per satu kilogram, sedangkan beras Rp 7.300 per satu kilogram," kata Amran.

Presiden Joko Widodo meminta masyarakat sabar dan tidak gegabah dalam menanggapi kasus beras sintetis. Jokowi juga meminta media untuk tidak membesar-besarkan masalah beras sintetis karena masih dalam tahap penelitian para ahli. (baca: Jokowi Minta Kasus Beras Plastik Jangan Dibesar-besarkan)