Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Minta Kasus Beras Plastik Jangan Dibesar-besarkan

Kompas.com - 24/05/2015, 12:11 WIB
Kontributor Surakarta, M Wismabrata

Penulis


SOLO, KOMPAS.com
 — Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta masyarakat sabar dan tidak gegabah dalam menanggapi kasus beras sintetis. Jokowi juga meminta media untuk tidak membesar-besarkan masalah beras sintetis karena masih dalam tahap penelitian para ahli.

"Kamu enggak usah gede-gedein, wong di satu tempat saja kok. Ini baru dilihat di labnya IPB, di labnya BPOM. Kalau sudah kami simpulkan, baru kita bicara. Jangan semua bicara, semua bicara, tetapi membesarkan masalah saja," kata Jokowi saat mengikuti car free day di Solo, Minggu (24/5/2015).

Jokowi menegaskan akan mencari akar masalah beras sintetis tersebut. (Baca: Wapres JK: Beras Plastik Bukan Masalah Besar)

"Yang paling penting, akar masalahnya apa? Dicek bener. Apakah hanya di Bekasi atau hanya di satu warung saja? Motivasinya apa?" katanya.

Jokowi meragukan peredaran beras plastik tersebut dilatarbelakangi mencari keuntungan karena harga plastik lebih mahal daripada beras. (Baca: Ada yang Janggal di Kasus Beras Plastik, Pengusaha Duga Ada Persaingan Tak Sehat)

"Secara logika, enggak masuk kalau motifnya mencari untung karena harga plastik lebih mahal dari beras," katanya.

Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian Kementerian Pertanian Yusni Emilia Harahap, seperti dikutip harian Kompas, mengatakan, kasus beras sintetis perlu dituntaskan agar tidak meresahkan masyarakat dan pedagang. (Baca: Bahaya Jangka Pendek dan Jangka Panjang Beras Plastik)

Kasus ini juga menunjukkan bahwa keamanan dan tata niaga pangan perlu diperbaiki. Asal-usul semua beras yang beredar harus bisa ditelusuri melalui pendaftaran merek dan pelaku usaha. Lokasi pengemasan beras pun harus terdaftar sehingga terkontrol.

Ketua Persatuan Penggilingan Padi dan Beras Indonesia Wilayah DKI Jakarta Nellys Soekidi serta Sekjen Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia Ngadiran mengatakan, kasus beras sintetis menyebabkan pendapatan pedagang beras turun sekitar 30 persen. Banyak konsumen yang memilih membeli beras hanya di toko modern daripada di pasar tradisional.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Disebut Sewa Influencer untuk Jadi Buzzer, Bea Cukai Berikan Tanggapan

Disebut Sewa Influencer untuk Jadi Buzzer, Bea Cukai Berikan Tanggapan

Nasional
Profil Eko Patrio yang Disebut Calon Menteri, Karier Moncer di Politik dan Bisnis Dunia Hiburan

Profil Eko Patrio yang Disebut Calon Menteri, Karier Moncer di Politik dan Bisnis Dunia Hiburan

Nasional
PDI-P Bukan Koalisi, Gibran Dinilai Tak Tepat Konsultasi soal Kabinet ke Megawati

PDI-P Bukan Koalisi, Gibran Dinilai Tak Tepat Konsultasi soal Kabinet ke Megawati

Nasional
Jokowi Resmikan Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit

Jokowi Resmikan Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit

Nasional
Bawaslu Papua Tengah Telat Masuk Sidang dan Tak Dapat Kursi, Hakim MK: Kalau Kurang, Bisa Dipangku

Bawaslu Papua Tengah Telat Masuk Sidang dan Tak Dapat Kursi, Hakim MK: Kalau Kurang, Bisa Dipangku

Nasional
Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

Nasional
Dilema Prabowo Membawa Orang 'Toxic'

Dilema Prabowo Membawa Orang "Toxic"

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Nasional
Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

Nasional
Menakar Siapa Orang 'Toxic' yang Dimaksud Luhut, Lebih Relevan ke Kubu 01?

Menakar Siapa Orang "Toxic" yang Dimaksud Luhut, Lebih Relevan ke Kubu 01?

Nasional
Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Nasional
SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

Nasional
'Presidential Club', 'Cancel Culture', dan Pengalaman Global

"Presidential Club", "Cancel Culture", dan Pengalaman Global

Nasional
Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili dalam Kasus Gratifikasi dan TPPU

Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili dalam Kasus Gratifikasi dan TPPU

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com