Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Politisi Demokrat: Dahlan Tak Pernah Usul Bubarkan Petral, hanya Berwacana

Kompas.com - 23/05/2015, 19:15 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Politisi Partai Demokrat, Rachland Nashidik, mengatakan, saat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjadi presiden, SBY telah memerintahkan Menteri Badan Usaha Milik Negara saat itu, Dahlan Iskan, untuk membenah Pertamina. "Dahlan mendapat perintah dari SBY untuk melakukan pembenahan Pertamina, juga memintanya melihat kemungkinan agar Pertamina dapat mengimpor langsung tanpa perantara," kata Rachland di Jakarta, Sabtu (23/5/2015).

Menurut Rachland, wacana pembubaran Petral dimunculkan Dahlan ketika menjalankan perintah SBY tersebut. Namun, Dahlan tak kunjung merealisasikannya hingga masa jabatannya berakhir. Bahkan, kata Rachland, Dahlan tidak melakukan studi untuk menilai Petral dalam kompleks tata kelola minyak dan gas bumi pada saat itu.

"Dalam rangka pembentukan kebijakan, ia (Dahlan) juga tidak pernah menyampaikan proposal resmi kepada Presiden untuk membubarkan Petral," kata Rachland.

Karena itu, kata Rachlan, SBY dalam klarifikasinya di media sosial mengaku tidak tahu adanya usulan pembubaran Petral dari Dahlan. Bahkan, Dahlan saat itu justru mendukung langkah Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan yang memilih membenahi Petral daripada membubarkannya. "Mereka menyampaikan argumen yang sama, yakni Petral kini seratus persen dimiliki Pertamina dan langkah yang lebih mendesak adalah mereformasi Pertamina daripada membubarkan Petral," kata dia.

Menurut Rachland, Sudirman pernah menyatakan bahwa Petral merupakan suatu industri strategis bagi Indonesia. Namun, sikap Sudirman berubah setelah Tim Reformasi Tata Kelola Minyak dan Gas Bumi melawan pernyataan tersebut. Rachlan menuding Sudirman melakukan cuci tangan atas Petral yang juga tak dibubarkan pada era presiden sebelumnya.

"Bila Sudirman bermaksud cuci tangan dan melemparkan kesalahan, ia harus bukan hanya menuding SBY. Namun sekurang-kurangnya juga menyalahkan Megawati," kata dia.

Dalam sebuah acara diskusi beberapa waktu lalu, Sudirman menyatakan bahwa pada masa pemerintahan Presiden SBY, pembenahan mafia Migas kerap berhenti di meja kerja Presiden. "Beliau (Jokowi) bertanya banyak hal termasuk soal mafia. Saya jawab, Pak sebetulnya dahulu banyak inisiatif baik dari Pertamina. Namun selesai di sini. Di mana? Di Kantor Presiden karena Presiden (SBY) tidak mendukung," kata Sudirman.

Pernyataan Sudirman itu lalu direspons SBY di akun Facebook-nya. Dia menegaskan, saat dirinya menjabat, tidak pernah ada pengajuan agar Petral dibubarkan. "Tidak ada yang mengusulkan ke saya agar Petral dibubarkan. Saya ulangi, tidak ada. Kalau ada, pasti sudah saya tanggapi secara serius," tulis SBY.

SBY kemudian menyebut bahwa dirinya serius dalam memberantas mafia migas. "Pasti saya respons. Tidak mungkin berhenti di meja saya," tulis SBY.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Luhut Ingatkan soal Orang 'Toxic', Ketua Prabowo Mania: Bisa Saja yang Baru Masuk dan Merasa Paling Berjasa

Luhut Ingatkan soal Orang "Toxic", Ketua Prabowo Mania: Bisa Saja yang Baru Masuk dan Merasa Paling Berjasa

Nasional
Mahfud Kembali ke Kampus Seusai Pilpres, Ingin Luruskan Praktik Hukum yang Rusak

Mahfud Kembali ke Kampus Seusai Pilpres, Ingin Luruskan Praktik Hukum yang Rusak

Nasional
[POPULER NASIONAL] Eks Anak Buah SYL Beri Uang Tip untuk Paspampres | Ayah Gus Muhdlor Disebut dalam Sidang Korupsi

[POPULER NASIONAL] Eks Anak Buah SYL Beri Uang Tip untuk Paspampres | Ayah Gus Muhdlor Disebut dalam Sidang Korupsi

Nasional
Ganjar: Saya Anggota Partai, Tak Akan Berhenti Berpolitik

Ganjar: Saya Anggota Partai, Tak Akan Berhenti Berpolitik

Nasional
Tanggal 9 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 9 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Ganjar Kembali Tegaskan Tak Akan Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Ganjar Kembali Tegaskan Tak Akan Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kultur Senioritas Sekolah Kedinasan Patut Disetop Buat Putus Rantai Kekerasan

Kultur Senioritas Sekolah Kedinasan Patut Disetop Buat Putus Rantai Kekerasan

Nasional
Kekerasan Berdalih Disiplin dan Pembinaan Fisik di Sekolah Kedinasan Dianggap Tak Relevan

Kekerasan Berdalih Disiplin dan Pembinaan Fisik di Sekolah Kedinasan Dianggap Tak Relevan

Nasional
Kekerasan di STIP Wujud Transformasi Setengah Hati Sekolah Kedinasan

Kekerasan di STIP Wujud Transformasi Setengah Hati Sekolah Kedinasan

Nasional
Ganjar Bubarkan TPN

Ganjar Bubarkan TPN

Nasional
BNPB: 13 Orang Meninggal akibat Banjir dan Longsor di Sulsel, 2 dalam Pencarian

BNPB: 13 Orang Meninggal akibat Banjir dan Longsor di Sulsel, 2 dalam Pencarian

Nasional
TNI AU Siagakan Helikopter Caracal Bantu Korban Banjir dan Longsor di Luwu

TNI AU Siagakan Helikopter Caracal Bantu Korban Banjir dan Longsor di Luwu

Nasional
Prabowo Diharapkan Beri Solusi Kuliah Mahal dan Harga Beras daripada Dorong 'Presidential Club'

Prabowo Diharapkan Beri Solusi Kuliah Mahal dan Harga Beras daripada Dorong "Presidential Club"

Nasional
Ide 'Presidential Club' Dianggap Sulit Satukan Semua Presiden

Ide "Presidential Club" Dianggap Sulit Satukan Semua Presiden

Nasional
Halal Bihalal, Ganjar-Mahfud dan Elite TPN Kumpul di Posko Teuku Umar

Halal Bihalal, Ganjar-Mahfud dan Elite TPN Kumpul di Posko Teuku Umar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com