Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kubu Agung: Islah Golkar Itu Berdasarkan Keputusan Menkumham

Kompas.com - 22/05/2015, 20:05 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Jalur islah yang diminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mengatasi konflik Partai Golkar tampaknya sulit ditempuh. Dua kubu memiliki versi masing-masing akan islah yang perlu dilakukan.

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar versi Munas Jakarta, Samsul Hidayat mengungkapkan bahwa islah bisa dicapai selama berdasarkan hasil keputusan Mahkamah Partai atau SK Menkumham.

"Bagi kami sudah jelas, islah itu adalah hasil keputusan Mahkamah Partai dan SK Menkumham. Mengenai pilkada, semua kader kami minta tidak terprovokasi oleh kelompok-kelompok kecil untuk kepentingan sesaat," ujar Samsul dalam pernyataan tertulis yang diterima, Jumat (22/5/2015).

Samsul menyatakan optimismenya bahwa Partai Golkar versi Munas Jakarta lah yang nantinya berhak mengikuti pilkada serentak. Menurut dia, kubu Aburizal Bakri saat ini panik sehingga segala upaya dilakukan, termasuk mengajukan revisi UU Pilkada.

Kelompok pendukung Agung Laksono ini masih berpegangan bahwa SK Menkumham tetap berlaku sampai adanya keputusan hukum yang tetap. Saat ini, Menkumham mengajukan banding atas putusan PTUN yang membatalkan SK miliknya.

Sementara itu, kepengurusan Partai Golkar hasil Munas Bali menganggap islah harus kembali pada hasil Munas Riau 2009 atau Munas Bali. Kedua Munas itu menempatkan Aburizal Bakrie sebagai Ketua Umum.

Sekretaris Jenderal Partai Golkar versi Munas Bali, Idrus Marham menilai, Munas Ancol tidak bisa dijadikan acuan karena sudah dibatalkan oleh PTUN.

"Jadi islah ada acuannya yaitu kepengurusannya harus satu. Maka acuannya adalah Munas Riau atau Munas Bali, Munas Ancol tidak mungkin karena sudah dibatalkan (oleh pengadilan)," ucap Idrus di kantor KPU, Jumat (22/5/2015).

Saat ini, masih ada dua partai politik yang masih didera konflik internal, yakni Partai Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan. Kedua kubu di dua partai itu saling mengklaim memiliki kepengurusan yang sah sementara waktu pendaftaran peserta pilkada sudah sebentar lagi, pada 26-28 Juli 2015.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Halal Bihalal Akabri 1971-1975, Prabowo Kenang Digembleng Senior

Halal Bihalal Akabri 1971-1975, Prabowo Kenang Digembleng Senior

Nasional
Anggap “Presidential Club” Positif, Cak Imin:  Waktunya Lupakan Perbedaan dan Konflik

Anggap “Presidential Club” Positif, Cak Imin: Waktunya Lupakan Perbedaan dan Konflik

Nasional
Anggap Positif “Presidential Club” yang Ingin Dibentuk Prabowo, Cak Imin: Pemerintah Bisa Lebih Produktif

Anggap Positif “Presidential Club” yang Ingin Dibentuk Prabowo, Cak Imin: Pemerintah Bisa Lebih Produktif

Nasional
Jokowi Gowes Sepeda Kayu di CFD Jakarta, Warga Kaget dan Minta 'Selfie'

Jokowi Gowes Sepeda Kayu di CFD Jakarta, Warga Kaget dan Minta "Selfie"

Nasional
Ketidakharmonisan Hubungan Presiden Terdahulu jadi Tantangan Prabowo Wujudkan 'Presidential Club'

Ketidakharmonisan Hubungan Presiden Terdahulu jadi Tantangan Prabowo Wujudkan "Presidential Club"

Nasional
Bela Jokowi, Projo: PDI-P Baperan Ketika Kalah, Cerminan Ketidakdewasaan Berpolitik

Bela Jokowi, Projo: PDI-P Baperan Ketika Kalah, Cerminan Ketidakdewasaan Berpolitik

Nasional
Cek Lokasi Lahan Relokasi Pengungsi Gunung Ruang, AHY: Mau Pastikan Statusnya 'Clean and Clear'

Cek Lokasi Lahan Relokasi Pengungsi Gunung Ruang, AHY: Mau Pastikan Statusnya "Clean and Clear"

Nasional
Di Forum Literasi Demokrasi, Kemenkominfo Ajak Generasi Muda untuk Kolaborasi demi Majukan Tanah Papua

Di Forum Literasi Demokrasi, Kemenkominfo Ajak Generasi Muda untuk Kolaborasi demi Majukan Tanah Papua

Nasional
Pengamat Anggap Sulit Persatukan Megawati dengan SBY dan Jokowi meski Ada 'Presidential Club'

Pengamat Anggap Sulit Persatukan Megawati dengan SBY dan Jokowi meski Ada "Presidential Club"

Nasional
Budi Pekerti, Pintu Masuk Pembenahan Etika Berbangsa

Budi Pekerti, Pintu Masuk Pembenahan Etika Berbangsa

Nasional
“Presidential Club”, Upaya Prabowo Damaikan Megawati dengan SBY dan Jokowi

“Presidential Club”, Upaya Prabowo Damaikan Megawati dengan SBY dan Jokowi

Nasional
Soal Orang 'Toxic' Jangan Masuk Pemerintahan Prabowo, Jubir Luhut: Untuk Pihak yang Hambat Program Kabinet

Soal Orang "Toxic" Jangan Masuk Pemerintahan Prabowo, Jubir Luhut: Untuk Pihak yang Hambat Program Kabinet

Nasional
Cak Imin Harap Pilkada 2024 Objektif, Tak Ada “Abuse of Power”

Cak Imin Harap Pilkada 2024 Objektif, Tak Ada “Abuse of Power”

Nasional
Tanggal 7 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 7 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Gunung Raung Erupsi, Ma'ruf Amin Imbau Warga Setempat Patuhi Petunjuk Tim Penyelamat

Gunung Raung Erupsi, Ma'ruf Amin Imbau Warga Setempat Patuhi Petunjuk Tim Penyelamat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com