Korupsi Masih Marak, Tugas Reformasi Belum Selesai

JAKARTA, KOMPAS.com - Setelah genap 17 tahun, cita-cita Indonesia mewujudkan sistem reformasi dinilai belum tercapai sepenuhnya. Sebab, masih ada praktek-praktek negatif yang tersisa dari masa orde baru, yakni perilaku korupsi kolusi dan nepotisme atau KKN yang dilakukan para pejabat negara.

"Kita lihat korupsi masih juga terus berjalan, dan masih marak. Nah ini adalah tugas reformasi yang belum selesai. Kita dorong terus pemerintah bagaimana caranya memberantas ini," kata Aktivis 1998 yang kini menjadi Anggota DPR RI, Masinton Pasaribu, kepada Kompas.com, Selasa (19/8/2015).

Politisi PDI Perjuangan ini menjelaskan, pasca-reformasi, saat kepemimpinan berpindah dari tangan Soeharto ke BJ Habibie, kebebasan pers dimunculkan. Kebebasan untuk berkumpul dan berserikat juga dibuka seluas-luasnya. Prinsip dasar reformasi, yakni mewujudkan pemerintahan yang demokratis pun sudah mulai terwujud saat itu.

Lalu di era Abdurrahman Wahid dan Megawati Soekarnoputri, penegakan hukum terhadap praktek korupsi sudah mulai diperkuat. Abdurrahman Wahid membentuk UU Tindak Pidana Korupsi dan Megawati mendirikan Komisi Pemberantasan Korupsi. Sebuah langkah progresif untuk memberantas praktek KKN yang tersisa dari budaya orba.

"Sayangnya di era SBY, reformasi berjalan stagnan. Dia tidak mundur tapi tidak beranjak maju. Stuck," ucap Politisi PDI-Perjuangan ini.

Menurut Masinton, hal ini bisa dilihat dari banyaknya pejabat publik yang terjerat kasus korupsi di KPK selama sepuluh tahun pemerintahan SBY berjalan. Sebagiannya juga, merupakan kader Partai Demokrat yang dipimpin SBY. Presiden ke-6 RI ini pun dianggap tidak berbuat banyak untuk lebih memperkuat KPK saat itu.

"Akhirnya korupsi pun makin merajalela," ucap Masinton.

Masinton pun berharap, tugas reformasi yang tidak berjalan selama 10 tahun belakangan ini dapat diselesaikan oleh pemerintahan Joko Widodo. Dia mengaku belum bisa menilai banyak kinerja pemerintah karena baru berjalan sekitar enam bulan. Namun, dia melihat Jokowi bersama wakilnya Jusuf Kalla mampu mewujudkan itu.

"Tentu harapan seluruh rakyat terhadap terwujudnya cita-cita reformasi, bisa diwujudkan di pemerintahan Jokowi-JK. Apalagi dengan penerapan konsepsi nawacita yang menjadi visi misi Jokowi," ujarnya.