Demokrat Minta Kabinet Jokowi-JK Tak Sibuk Salahkan Pemerintahan SBY

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua DPP Partai Demokrat Herman Khaeron meminta agar pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla tidak terus-menerus menyalahkan jalannya roda pemerintahan pada masa lalu. Menurut dia, selama ini, mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sudah cukup tegas dalam upaya pemberantasan mafia migas.

"Seyogianya pemerintahan saat ini tidak harus terus menyalahkan pemimpin dan pemerintahan sebelumnya. Popularitas dan kepuasan rakyat bisa dibangun dengan prestasi dan kerja nyata tanpa harus menjelekkan pihak lain," kata Herman dalam keterangannya, Selasa (19/5/2015).

Herman beranggapan, pernyataan Menteri ESDM Sudirman Said yang menyatakan bahwa pembubaran Petral dan pemberantasan mafia migas tertahan di meja SBY telah mendiskreditkan kredibilitas Presiden keenam RI yang juga Ketua Umum Partai Demokrat itu. Oleh sebab itu, ia meminta agar Sudirman segera mengklarifikasi pernyataannya tersebut.

Lebih jauh, ia menilai, selama menjabat sebagai Presiden, SBY sudah cukup serius dalam memberantas mafia migas. Hal itu terlihat dari dibentuknya Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum, yang menurut dia bertugas untuk memberantas segala bentuk penyimpangan yang terjadi.

"Untuk itu, Presiden Jokowi harus tanggap dan mengevaluasi Menteri ESDM karena sudah melakukan tindakan di luar kepatutan sebagai pejabat negara," kata dia.