Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Try Sutrisno: Indonesia Bukan Negara Presidensial

Kompas.com - 18/05/2015, 04:16 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com- Mantan Wakil Presiden Try Sutrisno mengingatkan sistem pemerintahan di Indonesia seharusnya bukanlah parlementer maupun presidensial, namun sistem Majelis Permusyawaratan Rakyat.

"Di Indonesia tidak ada sistem presidensial, tidak ada parlementer, karena waktu negara ini akan membentuk suatu sistem pemerintahan negara, waktu itu Bung Karno mengingatkan jangan mengambil yang ada di luar, Presidensial seperti di AS, atau parlementer seperti Eropa, Inggris," katanya saat memberikan ceramah pada acara supermentor di Jakarta, Minggu (17/5/2015) malam.

Dalam acara tersebut, selain Try Sutrisno, juga turut memberikan ceramah mantan Presiden BJ Habibie, mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan mantan Perdana Menteri Timor Leste Xanana Gusmao.

Ia menambahkan, para bapak pendiri bangsa menegaskan sistem pemerintahan khas Indonesia. "Kalau konsisten, sistem dikaji, menjadi sistem MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat)," katanya.

Ditambahkan, tidak perlu meniru total sistem pemerintahan di luar negeri.

Try Sutrisno menyanyangkan setelah reformasi, terjadi perubahan-perubahan yang dinilainya kurang sesuai dengan pandangan tersebut.

Kritik DPD

Ia salah satunya mengkiritisi terkait Dewan Perwakilan Daerah. Menurut dia, Indonesia bukanlah sistem pemerintahan federal seperti di Amerika Serikat, sehingga tidak mengenal senator.

"Saya ingatkan, kita tidak mengenal senator DPD, itu negara bagian di Amerika, kita tidak ada, kita negara kesatuan. Karena itu yang kita kenal utusan daerah," katanya.

Try memberikan usulan mengganti kata Dewan Perwakilan Daerah dengan utusan daerah. "Gampang ganti dewan, dengan utusan daerah," katanya. Selain itu ia juga mengkritisi tiadanya utusan golongan dalam komposisi keanggotaan di MPR.

Sementara itu, mantan Presiden BJ Habibie dalam kesempatan tersebut mengatakan, keberadaan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) merupakan keniscayaan sejarah sebagai koreksi terhadap sistem sebelumnya.

Menurut dia, posisi DPD berbeda dengan utusan daerah karena dipilih langsung oleh rakyat di daerah. Dengan demikian DPD diharapkan benar-benar memeperjuangkan rakyat di daerah.

"Sehingga nanti di DPD memikirkan daerahnya bersuara, itu untuk mengimbangi, bukan untuk ikut-ikut Amerika, no, ngapain kita ikut-ikut," katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Orang 'Toxic' Jangan Masuk Pemerintahan Prabowo, Jubir Luhut: Untuk Pihak yang Hambat Program Kabinet

Soal Orang "Toxic" Jangan Masuk Pemerintahan Prabowo, Jubir Luhut: Untuk Pihak yang Hambat Program Kabinet

Nasional
Cak Imin Harap Pilkada 2024 Objektif, Tak Ada “Abuse of Power”

Cak Imin Harap Pilkada 2024 Objektif, Tak Ada “Abuse of Power”

Nasional
Tanggal 7 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 7 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Gunung Raung Erupsi, Ma'ruf Amin Imbau Warga Setempat Patuhi Petunjuk Tim Penyelamat

Gunung Raung Erupsi, Ma'ruf Amin Imbau Warga Setempat Patuhi Petunjuk Tim Penyelamat

Nasional
Cak Imin: Bansos Cepat Dirasakan Masyarakat, tapi Tak Memberdayakan

Cak Imin: Bansos Cepat Dirasakan Masyarakat, tapi Tak Memberdayakan

Nasional
Cak Imin: Percayalah, PKB kalau Berkuasa Tak Akan Lakukan Kriminalisasi...

Cak Imin: Percayalah, PKB kalau Berkuasa Tak Akan Lakukan Kriminalisasi...

Nasional
Gerindra Lirik Dedi Mulyadi untuk Maju Pilkada Jabar 2024

Gerindra Lirik Dedi Mulyadi untuk Maju Pilkada Jabar 2024

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati soal Susunan Kabinet, Masinton: Cuma Gimik

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati soal Susunan Kabinet, Masinton: Cuma Gimik

Nasional
Kementerian KP Perkuat Standar Kompetensi Pengelolaan Sidat dan Arwana

Kementerian KP Perkuat Standar Kompetensi Pengelolaan Sidat dan Arwana

Nasional
Bupati Sidoarjo Berulang Kali Terjerat Korupsi, Cak Imin Peringatkan Calon Kepala Daerah Tak Main-main

Bupati Sidoarjo Berulang Kali Terjerat Korupsi, Cak Imin Peringatkan Calon Kepala Daerah Tak Main-main

Nasional
Wapres Ajak Masyarakat Tetap Dukung Timnas U-23 demi Lolos Olimpiade

Wapres Ajak Masyarakat Tetap Dukung Timnas U-23 demi Lolos Olimpiade

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati terkait Susunan Kabinet

Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati terkait Susunan Kabinet

Nasional
Soal Dukungan PKB untuk Khofifah, Cak Imin: Kalau Daftar, Kita Sambut

Soal Dukungan PKB untuk Khofifah, Cak Imin: Kalau Daftar, Kita Sambut

Nasional
Jubir Sebut Luhut Hanya Beri Saran ke Prabowo soal Jangan Bawa Orang 'Toxic'

Jubir Sebut Luhut Hanya Beri Saran ke Prabowo soal Jangan Bawa Orang "Toxic"

Nasional
Muslimat NU Kirim Bantuan Kemanusiaan Rp 2 Miliar ke Palestina

Muslimat NU Kirim Bantuan Kemanusiaan Rp 2 Miliar ke Palestina

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com