Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menteri Susi Sebut Oknum yang Tawarinya Rp 5 T untuk Mundur adalah Pengusaha "Illegal Fishing"

Kompas.com - 13/05/2015, 21:51 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti angkat bicara soal adanya iming-iming uang sebesar Rp 5 triliun agar dirinya mundur dari kursi menteri. Menurut Susi, orang yang menawarinya itu adalah pengusaha illegal fishing.

"Illegal fishing. Memangnya perusahaannya enggak punya pribadi," ujar Susi di Istana Kepresidenan, Rabu (13/5/2015).

Susi yang selama ini dikenal keras menindak para pelaku illegal fishing ini pun tak tergiur dengan tekanan itu. Menurut dia, banyak orang yang mau mengeluarkan uang sebesar Rp 5 triliun untuk menggeser dirinya. Meski mendapat tekanan dari para pelaku illegal fishing, Susi memilih tak mengadukannya ke Presiden Joko Widodo.

Dia hanya menumpahkan unek-uneknya itu melalui akun Twitter miliknya, @susipudjiastuti. "No (tidak lapor ke Presiden). I said in my Twitter," ucap pemilik maskapai penerbangan Susi Air itu.

Kicauan Susi

Seiring dengan bergulirnya isu reshuffle, berembus kabar bahwa Susi ditawari uang senilai Rp 5 triliun agar mau mengundurkan diri. Melalui akun Twitter @susipudjiastuti, Susi pun mengungkap informasi tersebut.

“IF walk away its a part of honour I will do with all honour. But not bcause of I sell my freedom of mind and my PRIDE, I cant life without,” tulis Susi.

Kicauan Susi sekitar dua jam yang lalu itu telah di-retweet oleh lebih dari 200 netizen. Puluhan netizen pun menjadikan tweet Susi sebagai favorit. Terkait hal ini, Susi menyatakan bahwa nilai Rp 5 triliun tidak berarti dibanding dengan amanah yang diembannya untuk menjadikan Indonesia Hebat.

“Tapi Nurani & Kebebasan saya tidak mungkin saya jual, Indonesia terlalu Hebat untk ribuan Trilyun. Kehormatan yg membawa saya ke jabatan ini," kicau Susi.

Kicauan Susi yang satu ini pun sudah di-retweet lebih dari 100 netizen, dan puluhan netizen pun menyukainya. Pada bagian lain, Susi pun mengatakan, tawaran Rp 5 triliun terlalu tinggi bagi menteri yang hanya lulusan sekolah menengah pertama (SMP).

“Saya dapat kabar 5T untk saya walk away. Nilai yg sangat banyak. Saya bangga tarif untk seorang lulusan SMP begitu mahal,” tulis Susi. (baca juga: Iming-iming Rp 5 Triliun agar Menteri Susi Mundur Tak Disampaikan Langsung)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Putusan Sela Kasus Hakim Agung Gazalba Dinilai Bentuk Pelemahan KPK

Putusan Sela Kasus Hakim Agung Gazalba Dinilai Bentuk Pelemahan KPK

Nasional
KPK Sita 13 Lahan Milik Terpidana Korupsi Pengadaan Helikopter AW-101

KPK Sita 13 Lahan Milik Terpidana Korupsi Pengadaan Helikopter AW-101

Nasional
Baleg Bantah Kebut Revisi UU Kementerian Negara hingga UU TNI untuk Kepentingan Pemerintahan Prabowo

Baleg Bantah Kebut Revisi UU Kementerian Negara hingga UU TNI untuk Kepentingan Pemerintahan Prabowo

Nasional
Gerindra Siapkan Keponakan Prabowo Maju Pilkada Jakarta

Gerindra Siapkan Keponakan Prabowo Maju Pilkada Jakarta

Nasional
Demokrat Beri 3 Catatan ke Pemerintah Terkait Program Tapera

Demokrat Beri 3 Catatan ke Pemerintah Terkait Program Tapera

Nasional
PKB Keluarkan Rekomendasi Nama Bakal Calon Gubernur pada Akhir Juli

PKB Keluarkan Rekomendasi Nama Bakal Calon Gubernur pada Akhir Juli

Nasional
PDI-P Hadapi Masa Sulit Dianggap Momen Puan dan Prananda Asah Diri buat Regenerasi

PDI-P Hadapi Masa Sulit Dianggap Momen Puan dan Prananda Asah Diri buat Regenerasi

Nasional
Risma Minta Lansia Penerima Bantuan Renovasi Rumah Tak Ditagih Biaya Listrik

Risma Minta Lansia Penerima Bantuan Renovasi Rumah Tak Ditagih Biaya Listrik

Nasional
Tak Bisa Selamanya Bergantung ke Megawati, PDI-P Mesti Mulai Proses Regenerasi

Tak Bisa Selamanya Bergantung ke Megawati, PDI-P Mesti Mulai Proses Regenerasi

Nasional
Fraksi PDI-P Bakal Komunikasi dengan Fraksi Lain untuk Tolak Revisi UU MK

Fraksi PDI-P Bakal Komunikasi dengan Fraksi Lain untuk Tolak Revisi UU MK

Nasional
Jaksa KPK Hadirkan Sahroni dan Indira Chunda Thita dalam Sidang SYL Pekan Depan

Jaksa KPK Hadirkan Sahroni dan Indira Chunda Thita dalam Sidang SYL Pekan Depan

Nasional
Ketua MPR Setuju Kementerian PUPR Dipisah di Kabinet Prabowo

Ketua MPR Setuju Kementerian PUPR Dipisah di Kabinet Prabowo

Nasional
Baznas Tegas Tolak Donasi Terkoneksi Israel, Dukung Boikot Global

Baznas Tegas Tolak Donasi Terkoneksi Israel, Dukung Boikot Global

Nasional
Kejagung Tegaskan Tak Ada Peningkatan Pengamanan Pasca Kasus Penguntitan Jampidsus

Kejagung Tegaskan Tak Ada Peningkatan Pengamanan Pasca Kasus Penguntitan Jampidsus

Nasional
Ahli Sebut Jaksa Agung Bukan 'Single Persecution' dalam Kasus Korupsi

Ahli Sebut Jaksa Agung Bukan "Single Persecution" dalam Kasus Korupsi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com