Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mendagri Jamin Penjabat Gubernur Tak Terkait Parpol

Kompas.com - 22/04/2015, 20:50 WIB
Abba Gabrillin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menjamin Penjabat Gubernur yang dilantik sebagai pelaksana tugas kepala daerah tingkat provinsi, tidak terkait partai politik. Sebelumnya ia mengatakan, Kementerian Dalam Negeri akan menugaskan pejabat eselon I untuk menjadi pelaksana tugas gubernur pada provinsi yang kepala daerahnya habis masa jabatan menjelang pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Hal itu dikatakan Tjahjo seusai melantik Penjabat Gubernur Kalimantan Utara, Triyono Budi Sasongko, di Gedung Kemendagri, Jakarta, Rabu (22/4/2015).

"Pejabat eselon I kami ini PNS semua, tidak berpartai. Justru saya mengambil keputusan bagi jabatan gubernur yang akan selesai atau maju untuk pilkada, posisinya tidak boleh digantikan oleh bekas sekretaris daerahnya. Semua netral PNS, tidak ada orang partai," ujar Tjahjo.

Sebelum ditunjuk sebagai Penjabat Gubernur, Triyono menjabat sebagai Sekretaris Utama Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Pusat. Ia pernah menjabat sebagai Bupati Purbalingga, yang diusung oleh PDI-P. Namun, Tjahjo membantah jika penunjukan Triyono ada kaitannya dengan partai politik. Menurut dia, Kemendagri memang mengambil kebijakan untuk menempatkan semua pejabat eselon I sebagai pelaksana tugas gubernur yang telah habis masa jabatannya.'

Selain itu, Tjahjo beralasan bahwa penunjukan Triyono karena didukung latar belakang jabatannya sebagai Sekretaris Utama BNPP.

"Karena ini wilayah perbatasan, ya Pak Triyono. Kalau ini bukan wilayah perbatasan, ya bukan dia, bisa Sekjen, Irjen, atau bisa yang lain. Lagi pula semua pejabat eselon I kami akan kami bagi habis," kata Tjahjo.

Lebih lanjut, Tjahjo mengatakan, semua Penjabat Gubernur harus menjamin dua poin pakta integritas. Pertama, melaksanakan tugas menyukseskan pilkada serentak, dan yang kedua, melaksanakan tugas dan fungsi utama berupa pemerataan pembangunan daerah, melakukan koordinasi dengan DPRD, dan forum pimpinan daerah lainnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Kunker ke Kalimantan Tengah untuk Cek Bantuan Pompa Air

Jokowi Kunker ke Kalimantan Tengah untuk Cek Bantuan Pompa Air

Nasional
Saat Kominfo Mengaku Tak Takut terhadap Peretas PDN yang Minta Rp 131 Miliar, Klaim Pegawainya Kerja 24 Jam

Saat Kominfo Mengaku Tak Takut terhadap Peretas PDN yang Minta Rp 131 Miliar, Klaim Pegawainya Kerja 24 Jam

Nasional
Gerindra: Prabowo Tak Berhalangan untuk Menemui Lawan Politik

Gerindra: Prabowo Tak Berhalangan untuk Menemui Lawan Politik

Nasional
Komisi I DPR Panggil Menkominfo dan BSSN Besok, Tuntut Penjelasan soal PDN Diserang

Komisi I DPR Panggil Menkominfo dan BSSN Besok, Tuntut Penjelasan soal PDN Diserang

Nasional
Satgas Pemberantasan Judi Online Tak Langsung Sasar Bandar, Prioritaskan Pencegahan

Satgas Pemberantasan Judi Online Tak Langsung Sasar Bandar, Prioritaskan Pencegahan

Nasional
Pendaftaran Capim dan Dewas KPK 2024-2929 Mulai Dibuka

Pendaftaran Capim dan Dewas KPK 2024-2929 Mulai Dibuka

Nasional
PKK sampai Karang Taruna Dilibatkan Buat Perangi Judi 'Online'

PKK sampai Karang Taruna Dilibatkan Buat Perangi Judi "Online"

Nasional
4 Bandar Besar Judi 'Online' di Dalam Negeri Sudah Terdeteksi

4 Bandar Besar Judi "Online" di Dalam Negeri Sudah Terdeteksi

Nasional
[POPULER NASIONAL] Pertemuan Presiden PKS dan Ketum Nasdem Sebelum Usung Sohibul | 3 Anak Yusril Jadi Petinggi PBB

[POPULER NASIONAL] Pertemuan Presiden PKS dan Ketum Nasdem Sebelum Usung Sohibul | 3 Anak Yusril Jadi Petinggi PBB

Nasional
Tanggal 29 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Belajar dari Peretasan PDN, Pemerintah Ingin Bangun Transformasi Digital yang Aman dan Kuat

Belajar dari Peretasan PDN, Pemerintah Ingin Bangun Transformasi Digital yang Aman dan Kuat

Nasional
Perubahan Konstruksi Tol MBZ dari Beton ke Baja Disebut Disetujui Menteri PUPR

Perubahan Konstruksi Tol MBZ dari Beton ke Baja Disebut Disetujui Menteri PUPR

Nasional
Ketua RT di Kasus 'Vina Cirebon' Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Dugaan Keterangan Palsu

Ketua RT di Kasus "Vina Cirebon" Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Dugaan Keterangan Palsu

Nasional
Kongkalikong Pengadaan Truk, Eks Sestama Basarnas Jadi Tersangka

Kongkalikong Pengadaan Truk, Eks Sestama Basarnas Jadi Tersangka

Nasional
PKS Klaim Ridwan Kamil Ajak Berkoalisi di Pilkada Jabar

PKS Klaim Ridwan Kamil Ajak Berkoalisi di Pilkada Jabar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com