Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dirotasi, Loyalis Agung Sampaikan Surat Protes ke Pimpinan dan Sekjen DPR

Kompas.com - 13/04/2015, 17:57 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Loyalis Agung Laksono tidak terima dirotasi oleh kubu Aburizal Bakrie di DPR RI. Mereka langsung mengirimkan surat protes yang ditujukan kepada pimpinan DPR, Sekretariat Jenderal DPR dan seluruh sekretariat komisi dan Alat Kelengkapan Dewan.

"Kami mempertanyakan keabsahan surat yang mengatasnamakan Fraksi Partai Golkar dan ditandatangani oleh saudara Ade Komarudin dan saudara Bambang Soesatyo," kata loyalis Agung, Fayakhun Andriadi, saat dihubungi, Senin (13/4/2015).

Berdasarkan mediasi pada 1 April 2015, yang disaksikan pimpinan DPR Fadli Zon dan Sekjen DPR Winantuningtyastiti, kata dia, sudah disepakati agar kedua pihak saling menahan diri. Tidak ada yang boleh melakukan rotasi sampai ada putusan tetap Pengadilan Tata Usaha Negara.

"Ternyata Ade Komarudin dan Bambang Soesatyo melanggar keputusan tersebut," ujar Andriadi. (baca: 27 Loyalis Agung Laksono Dirotasi di DPR)

Andriadi mengaku tidak akan menjalankan perintah rotasi tersebut karena surat yang ditandatangani Ade dan Bambang ilegal. Sebab, kata dia, sesuai keputusan Kementerian Hukum dan HAM, kubu Agung adalah kepengurusan yang sah.

Kubu Agung sudah menunjuk Agus Gumiwang Kartasasmita sebagai Ketua Fraksi dan Andriadi sebagai Sekretaris Fraksi yang baru.

"Tindakan Ade dan Bambang tersebut berkesan 'menyingkirkan' musuh-musuh politiknya dengan menempatkan ke AKD yang jelas-jelas tidak sesuai dengan kompetensinya, seperti ingin menunjukkan bahwa mereka berkuasa, bisa berbuat apa saja," ucapnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Presiden Jokowi Serahkan Bantuan Pangan bagi Masyarakat di Kolaka Utara

Presiden Jokowi Serahkan Bantuan Pangan bagi Masyarakat di Kolaka Utara

Nasional
Ditanya Bakal Ikut Seleksi Capim KPK, Nawawi: Dijawab Enggak Ya?

Ditanya Bakal Ikut Seleksi Capim KPK, Nawawi: Dijawab Enggak Ya?

Nasional
Soal Revisi UU MK, Pengamat: Rapat Diam-diam adalah Siasat DPR Mengecoh Publik

Soal Revisi UU MK, Pengamat: Rapat Diam-diam adalah Siasat DPR Mengecoh Publik

Nasional
Pertamina Gandeng JCCP untuk Hadapi Tantangan Transisi Energi

Pertamina Gandeng JCCP untuk Hadapi Tantangan Transisi Energi

Nasional
Imbas Kecelakaan di Subang, Muhadjir: Jangan Menyewa Bus Kecuali Betul-betul Bisa Dipercaya

Imbas Kecelakaan di Subang, Muhadjir: Jangan Menyewa Bus Kecuali Betul-betul Bisa Dipercaya

Nasional
Antisipasi Rumor, Fahira Idris Minta Penyelenggara dan Legislator Klarifikasi Penerapan KRIS secara Komprehensif

Antisipasi Rumor, Fahira Idris Minta Penyelenggara dan Legislator Klarifikasi Penerapan KRIS secara Komprehensif

Nasional
Kenaikan Beras Tak Setinggi Negara Lain, Jokowi: Patut Disyukuri Lho...

Kenaikan Beras Tak Setinggi Negara Lain, Jokowi: Patut Disyukuri Lho...

Nasional
3 Kriteria Jemaah Haji yang Bisa Dibadalhajikan: Wafat, Sakit dan Gangguan Jiwa

3 Kriteria Jemaah Haji yang Bisa Dibadalhajikan: Wafat, Sakit dan Gangguan Jiwa

Nasional
Nurul Ghufron Beri Sinyal Kembali Ikut Seleksi Capim KPK 2024-2029

Nurul Ghufron Beri Sinyal Kembali Ikut Seleksi Capim KPK 2024-2029

Nasional
Kecelakaan Bus 'Studi Tour', Muhadjir: Saya Kaget, Setelah Berakhir Mudik Malah Ada Kejadian

Kecelakaan Bus "Studi Tour", Muhadjir: Saya Kaget, Setelah Berakhir Mudik Malah Ada Kejadian

Nasional
Minta Polri Adaptif, Menko Polhukam: Kejahatan Dunia Maya Berkembang Pesat

Minta Polri Adaptif, Menko Polhukam: Kejahatan Dunia Maya Berkembang Pesat

Nasional
KSAL Berharap TKDN Kapal Selam Scorpene Lebih dari 50 Persen

KSAL Berharap TKDN Kapal Selam Scorpene Lebih dari 50 Persen

Nasional
Segera Kunjungi Lokasi Banjir Sumbar, Menko PMK: Kita Carikan Solusi Permanen Agar Tak Berulang

Segera Kunjungi Lokasi Banjir Sumbar, Menko PMK: Kita Carikan Solusi Permanen Agar Tak Berulang

Nasional
Baleg Ajukan Revisi UU Kementerian Negara sebagai RUU Kumulatif Terbuka

Baleg Ajukan Revisi UU Kementerian Negara sebagai RUU Kumulatif Terbuka

Nasional
Buka Opsi Sebar Satkalsel, KSAL: Tunggu Kapal Selamnya Banyak Dulu

Buka Opsi Sebar Satkalsel, KSAL: Tunggu Kapal Selamnya Banyak Dulu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com