"Oke, memang sebelum sebuah policy diluncurkan Jokowi harus berkomunikasi dengan parpol, tapi parpol pendukung jangan mendikte. Wewenang pengambilan kebijakan itu tetap pada presiden," kata Arie saat dihubungi Kompas.com, Minggu (12/4/2015).
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menyinggung komunikasi Presiden Joko Widodo dengan partai pengusungnya saat Kongres PDI Perjuangan di Bali. Menurut Mega, masih banyak pekerjaan rumah yang harus dibereskan dalam komunikasi antara pemerintah dan parpol pendukung.
Arie mengatakan, dalam sejumlah kasus memang terlihat komunikasi antara Presiden Jokowi dengan parpol pendukung kurang baik. Hal itu seperti ketika terjadi kisruh antara Komisi Pemberantasan Korupsi dengan Polri, serta saat pergantian kapolri.
Menurut dia, kedua kisruh itu sebenarnya tak perlu terjadi sehingga Jokowi dapat menyelesaikan pekerjaan rumah lain yang jauh lebih penting, terutama yang menyangkut kesejahteraan masyarakat.
"Jokowi itu dipilih rakyat, bukan hanya partai. Dan tidak semua masyarakat terasosiasi dengan parpol. Jadi setiap kebijakan yang dibuat Jokowi seharusnya lebih mementingkan masyarakat," katanya.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.