Menhub: TNI AL dan AP I Sudah Sepakat soal Pemblokiran Akses Bandara Juanda

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Perhubungan Ignasius Jonan menyatakan bahwa telah terjalin kesepakatan antara Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut dan pihak Angkasa Pura I terkait dengan pemblokiran akses ke Terminal II Bandara Juanda. Akses ke terminal kargo tersebut diblokir TNI AL sejak pekan lalu.

"Itu juga ada kesepakatan untuk teruskan kerja sama antara TNI AL dan AP I untuk masalah-masalah atau pengembangan, peningkatan pelayanan di Bandara Surabaya," kata Jonan di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Rabu (25/3/2015).

Namun, Jonan tidak menyebutkan isi perjanjian yang disepakati antara TNI AL dan Angkasa Pura I terkait pemblokiran tersebut. Kesepakatan ini terjalin setelah Wapres Jusuf Kalla mempertemukan Direktur Utama PT Angkasa Pura I Tommy Soetomo dan KSAL Laksamana Madya Ade Supandi. Hadir pula Jonan dalam pertemuan tersebut.

"Pemahamannya, tadi keputusan Bapak Wapres itu mengikuti kesepakatan bersama antara TNI dengan AP. Sudah selesai. Perjanjiannya nanti coba tanyakan ke AP," ujar Jonan.

Dirut AP I Tommy Soetomo mengaku hanya terjadi perbedaan pendapat antara AP I dan TNI AL sehingga terjadi insiden pemblokiran. Kini, kata dia, masing-masing pihak berjanji segera menyelesaikan kewajiban masing-masing sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya.

"Misalnya, kita punya kewajiban membangun ini itu, tapi menurut mereka baru sekian persen, menurut kami sekian persen. Teknis sekali. Perintah Pak Wapres segera selesaikan di lapangan," ucap Tommy.

Menurut KSAL Laksamana Madya Ade Supandi, TNI AL menginginkan agar AP I bisa membangun terminal kargo yang lebih aman. TNI AL juga meminta dilakukan perluasan apron bandara.

"Terminal I dan Terminal II itu kebutuhan untuk luas kargo. Kita meminta kargo ini betul-betul aman di Terminal I dan Terminal II untuk bisa aman, itu satu. Melewati underground harus dibuat kalau mereka sanggup. Kedua, jalan tidak lewat luar, sekarang kan menggunakan jalan luar supaya membangun jalan khusus untuk kargo di dalam pagar bandara," tutur Ade.

TNI AL dan pengelola Bandara Juanda, yaitu PT Angkasa Pura I (Persero), kerap kali berselisih paham. Berdasarkan penelusuran Tribunews.com, salah satu masalah yang pernah muncul ialah terkait kepemilikan tanah. Pada saat Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) masih dijabat oleh Dahlan Iskan, Dahlan memberikan lahan Bandara Juanda, Surabaya, untuk TNI AL.

Dahlan menuturkan, hal ini perlu dilakukan supaya AP I dan TNI AL tidak terus bersitegang soal lahan tersebut. Dengan demikian, AP I hanya memiliki hak guna pakai lahan tersebut.

Sekretaris PT Angkasa Pura I Farid Indra Nugraha sebelumnya mengungkapkan adanya somasi yang dilayangkan Pusat Penerbangan TNI Angkatan Laut terkait dengan permasalahan lahan dan pemanfaatannya. Dalam somasi itu, AP I dinilai sengaja mengambil keuntungan sepihak dengan memanfaatkan fasilitas jalan milik TNI AL dan Apron Laundal.