Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menteri Rini: Komisaris BUMN yang Dipilih Pasti Berintegritas Tinggi

Kompas.com - 19/03/2015, 21:47 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno akhirnya angkat bicara soal pemilihan komisaris perusahaan plat merah yang ternyata ada yang terafiliasi sebagai pendukung Jokowi-Jusuf Kalla pada pemilihan presiden lalu. Rini memastikan bahwa komisaris BUMN yang dipilih memiliki integritas yang tinggi.

"Komisaris semua adalah kita lihatnya memang usulan dari semua pihak. Komisaris itu banyak pihak yang memberikan masukan. Tentunya kami lihat mempunyai integritas tinggi, mempunyai pendidikan dan pengalaman," kata Rini di istana kepresiden, Kamis (19/3/2015).

Menurut Rini, syarat integritas menjadi hal paling utama untuk dimiliki komisaris BUMN. Pasalnya, komisaris berfungsi sebagai pengawas jalannya perusahaan negara. "Oleh karena itu, individual itu harus punya integritas, punya background yang baik, punya pendidikan yang cukup dan juga pengalaman yang cukup," kata dia.

Untuk menjaga integritas itu, sebut Rini, seorang komisaris BUMN juga diharuskan mundur dari jabatan politik apa pun. Mereka, lanjut Rini, juga dilarang mengeruk keuntungan pribadi dari BUMN.

Sebelumnya, PT Jasa Marga Tbk menunjuk Refly Harun sebagai Komisaris Utama menggantikan Agoes Widjanarko yang pensiun dari Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum. Keputusan tersebut didapat dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan pada Rabu (18/3/2015).

Refly diketahui masuk dalam barisan pendukung Jokowi-Jusuf Kalla yang kemudian ditarik menjadi staf khusus Menteri Sekretaris Negara Pratikno yang membantu menyusun produk hukum yang dikeluarkan pemerintah.

Selain Refly, Diaz Hendropriyono yang juga anak mantan Kepala Badan Intelijen Negara AM Hendropriyon sudah terlebih dulu mendapat posisi sebagai Komisaris Utara Telkomsel. Diaz dikenal aktif menjadi pendukung Jokowi melalui kelompok Kawan Jokowi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com