Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Meski Sempat Memanas, Pemerintah Tetap Terima Dubes Australia di Istana

Kompas.com - 19/03/2015, 14:52 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menerima kedatangan Duta Besar Australia Paul John Grigson di Istana Merdeka, Kamis (19/3/2015) siang. Meski hubungan Indonesia dengan Australia sempat menegang akibat penerapan hukuman mati di tanah air, Presiden tetap menerima kedatangan mereka.

Di dalam pembicaraan dengan Duta Besar Australia, Jokowi menekankan bahwa perlunya hubungan antar negara jangan sampai terganggu persoalan hukum.

"Tadi disampaikan bahwa Indonesia dan Australia adalah tetangga dan sahabat yang sangat baik. Tadi saya sampaikan jangan sampai terganggu oleh masalah-masalah," kata Jokowi.

Saat ditanyakan masalah yang dimaksudnya itu, Jokowi pun hanya tersenyum. "Saya kira sudah tahu semuanya," ucap dia. (Baca: Menkominfo Mengaku Belum Tahu Telkomsel Disadap Australia)

Duta Besar Australia bersama empat duta besar lain yakni Duta Besar Iran Valiollah Mohammadi Nasrabadi, Duta Besar Hungaria Judit Nemeth-Pach, Duta Besar Panama Victor Luis Ng Chan, dan Duta Besar Filipina Maria Lumen Banzon Isleta hari ini menyerahkan Surat Kepercayaan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh.

Seperti diketahui, hubungan Australia dan Indonesia menegang menyusul hukuman mati terhadap duo Bali Nine, Andrew Chan dan Myuran Sukumaran. Perdana Menteri Australia Tony Abbott bahkan berkali-kali mengungkit soal perlunya pemerintah Indonesia megubah keputusannya soal hukuman mati. (Baca: Menteri Retno Kecewa dengan Pernyataan-pernyataan Menlu Australia Julie Bishop)

Menteri Luar Negeri Julia Bishop bahkan sudah menawarkan pertukaran tahanan kepada Indonesia. Namun, Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi menolaknya karena tidak ada landasan hukum yang bisa mengatur itu. Ketegangan hubungan tak hanya terjadi dengan Australia.

Pemerintah Brasil bahkan sudah lebih dulu menolak penyerahan surat kepercayaan dari Duta Besar RI di Brasil, Toto Riyanto. Pemerintah Indonesia pun protes dan memanggil Toto pulang ke tanah air. (Baca: Warganya Dihukum Mati, Presiden Brasil Tolak Dubes Indonesia)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Termohon Salah Baca Jawaban Perkara, Hakim MK: Kemarin Kalah Badminton Ada Pengaruhnya

Termohon Salah Baca Jawaban Perkara, Hakim MK: Kemarin Kalah Badminton Ada Pengaruhnya

Nasional
Suhu Udara Panas, BMKG: Indonesia Tak Terdampak 'Heatwave'

Suhu Udara Panas, BMKG: Indonesia Tak Terdampak "Heatwave"

Nasional
Jumlah Dokter Spesialis Indonesia Kecil Dibanding Negara ASEAN, Jokowi: Masuk 3 Besar Tapi dari Bawah

Jumlah Dokter Spesialis Indonesia Kecil Dibanding Negara ASEAN, Jokowi: Masuk 3 Besar Tapi dari Bawah

Nasional
Jokowi Sebut Minimnya Dokter Spesialis Kerap Jadi Keluhan Warga

Jokowi Sebut Minimnya Dokter Spesialis Kerap Jadi Keluhan Warga

Nasional
Bappenas Integrasikan Rencana Pemerintah dengan Program Kerja Prabowo

Bappenas Integrasikan Rencana Pemerintah dengan Program Kerja Prabowo

Nasional
BMKG Sebut Udara Terasa Lebih Gerah karena Peralihan Musim

BMKG Sebut Udara Terasa Lebih Gerah karena Peralihan Musim

Nasional
Disebut Sewa Influencer untuk Jadi Buzzer, Bea Cukai Berikan Tanggapan

Disebut Sewa Influencer untuk Jadi Buzzer, Bea Cukai Berikan Tanggapan

Nasional
Profil Eko Patrio yang Disebut Calon Menteri, Karier Moncer di Politik dan Bisnis Dunia Hiburan

Profil Eko Patrio yang Disebut Calon Menteri, Karier Moncer di Politik dan Bisnis Dunia Hiburan

Nasional
PDI-P Bukan Koalisi, Gibran Dinilai Tak Tepat Konsultasi soal Kabinet ke Megawati

PDI-P Bukan Koalisi, Gibran Dinilai Tak Tepat Konsultasi soal Kabinet ke Megawati

Nasional
Jokowi Resmikan Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit

Jokowi Resmikan Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit

Nasional
Bawaslu Papua Tengah Telat Masuk Sidang dan Tak Dapat Kursi, Hakim MK: Kalau Kurang, Bisa Dipangku

Bawaslu Papua Tengah Telat Masuk Sidang dan Tak Dapat Kursi, Hakim MK: Kalau Kurang, Bisa Dipangku

Nasional
Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

Nasional
Dilema Prabowo Membawa Orang 'Toxic'

Dilema Prabowo Membawa Orang "Toxic"

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Nasional
Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com