Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Tidak Ingin Lihat Ada Warga Miskin di Sekitar Hutan Perhutani

Kompas.com - 11/03/2015, 17:46 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Presiden Joko Widodo menggelar rapat terbatas untuk membahas peningkatan produkivitas lahan-lahan Perum Perhutani di wilayah Jawa. Jokowi ingin optimalisasi lahan Perhutani dilaksanakan paling telat mulai 2016.

Dalam ratas tersebut Presiden menyaksikan presentasi dari Perum Perhutani dan kalangan akademisi dari Universitas Gadjah Mada yang didampingi Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Intinya, Presiden ingin agar produktivitas Perhutani meningkat dalam menghasilkan pada dan jagung, serta membawa manfaat pada masyarakat sekitar.

"Proyeksi harus disesuaikan dan ada pemberian pupuk benih," kata Menteri Koordinatos Bidang Perekonomian Sofyan Djalil, di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (11/3/2015).

Di lokasi yang sama, Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya mengungkapkan, Perhutani akan menyediakan 100.000 hektare lahan untuk tanaman padi, dan 167.000 hektare lahan untuk tanaman jagung. Penyediaan lahan itu diproyeksikan untuk satu tahun dan dimulai pada 2016.

"Kami akan melakukan penyesuaian-penyesuaian peraturan," kata Siti.

Ia melanjutkan, penyediaan lahan-lahan itu akan disebar di sekitar Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Banten. Penggarapan lahan-lahan itu dipastikan akan melibatkan masyarakat di sekitar sejalan dengan upaya memperbaiki taraf ekonomi masyarakat setempat.

"Pesan Bapak Presiden, beliau mengatakan saya dari kecil sampai tua lihat desa-desa di dekat hutan Perhutani miskin, saya enggak mau lihat begitu lagi," ungkap Siti.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Setelah Surya Paloh, Pimpinan MPR Akan Sambangi Amien Rais dan Cak Imin

Setelah Surya Paloh, Pimpinan MPR Akan Sambangi Amien Rais dan Cak Imin

Nasional
Temui Surya Paloh, Pimpinan MPR Sebut Demokrasi Indonesia Tersesat di Pola Transaksional

Temui Surya Paloh, Pimpinan MPR Sebut Demokrasi Indonesia Tersesat di Pola Transaksional

Nasional
Pihak Pegi Klaim Jadi Korban Salah Tangkap, Komisi III Tak Bisa Intervensi Kasus Vina Cirebon

Pihak Pegi Klaim Jadi Korban Salah Tangkap, Komisi III Tak Bisa Intervensi Kasus Vina Cirebon

Nasional
UU Kesejahteraan Ibu dan Anak Disahkan, Suami Bisa Cuti 5 Hari Dampingi Persalinan

UU Kesejahteraan Ibu dan Anak Disahkan, Suami Bisa Cuti 5 Hari Dampingi Persalinan

Nasional
RUU KIA Disahkan, Ibu Bekerja Berhak Cuti Melahirkan Sampai 6 Bulan

RUU KIA Disahkan, Ibu Bekerja Berhak Cuti Melahirkan Sampai 6 Bulan

Nasional
Jokowi Resmikan Dimulainya Pembangunan Universitas Gunadarma di IKN

Jokowi Resmikan Dimulainya Pembangunan Universitas Gunadarma di IKN

Nasional
Bobby Siap Adu Gagasan dengan Ahok di Pilkada Sumut

Bobby Siap Adu Gagasan dengan Ahok di Pilkada Sumut

Nasional
PSI Resmi Usung Khofifah-Emil di Pilkada Jatim 2024

PSI Resmi Usung Khofifah-Emil di Pilkada Jatim 2024

Nasional
Bobby Sebut Grup Keluarga Jokowi Belum Bahas Kaesang Maju Pilkada

Bobby Sebut Grup Keluarga Jokowi Belum Bahas Kaesang Maju Pilkada

Nasional
Pihak Pegi Ngadu ke DPR, Minta Kapolri Dipanggil soal Kasus Vina Cirebon

Pihak Pegi Ngadu ke DPR, Minta Kapolri Dipanggil soal Kasus Vina Cirebon

Nasional
DPR Sahkan RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak Jadi UU

DPR Sahkan RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak Jadi UU

Nasional
Soal Maju Pilkada Jakarta, Kaesang: Tunggu Kejutannya di Bulan Agustus

Soal Maju Pilkada Jakarta, Kaesang: Tunggu Kejutannya di Bulan Agustus

Nasional
Pimpin Rakernas XVII Apeksi, Walkot Surabaya Satukan Sistem Aplikasi Kota Seluruh Indonesia

Pimpin Rakernas XVII Apeksi, Walkot Surabaya Satukan Sistem Aplikasi Kota Seluruh Indonesia

BrandzView
Bobby Akan Tetap Minta Rekomendasi ke PDI-P untuk Maju Pilkada Sumut

Bobby Akan Tetap Minta Rekomendasi ke PDI-P untuk Maju Pilkada Sumut

Nasional
RUU MK Belum Disahkan, Puan: Buat Apa Terburu-buru kalau Nanti Tak Bermanfaat

RUU MK Belum Disahkan, Puan: Buat Apa Terburu-buru kalau Nanti Tak Bermanfaat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com