Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

JK Dukung Langkah Ahok ke KPK

Kompas.com - 28/02/2015, 14:15 WIB
Suhartono

Penulis


MAKASSAR, KOMPAS.com
 — Wakil Presiden Jusuf Kalla mendukung langkah Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang membawa dugaan adanya "dana siluman" dalam APBD DKI Jakarta Tahun 2012-2015 ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
 
"Biar saja, saya dukung (langkah) Pak Ahok untuk membuktikan kebenarannya," ujar JK sebelum terbang ke Jakarta, di Pangkalan Udara TNI AU, Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu (28/2/2015) siang.
 
Menurut JK, dengan langkah ke KPK, baik Ahok maupun DPRD DKI akan mengetahui benar atau tidaknya adanya dana siluman terkait rencana pengadaan alat catu daya listrik cadangan atau uninterrruptible power supply (UPS) untuk sejumlah sekolah di Jakarta.
 
"Kalau Ahok benar, bagaimana dia bisa dijatuhkan. Sebaliknya, kalau salah (menurut hasil penyelidikan dan penyidikan KPK), ya salah," katanya saat ditanya mengenai risiko pelengseran Ahok lewat hak angket yang kini dijalankan DPRD karena melapor ke KPK.  
 
JK mengatakan, pendapat Ahok yang kini tidak memiliki partai politik itu tentu akan berseberangan dengan partai politik di DPRD.

"Tidak apa, ini bagus karena yang sekarang terjadi adalah check and balances (saling kontrol dan mengimbangi) antara pemerintah provinsi dan parlemen di DKI akan berlangsung," ungkapnya.
 
Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo, yang juga Ketua Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia, juga menyatakan dukungan yang sama.

"Dalam penyusunan anggaran sebaiknya tidak ada agenda terselubung yang bisa menimbulkan kecurigaan. Namun, pemerintah daerah itu tidak hanya gubernur, tetapi juga DPRD sehingga mereka harus bersama-sama membahasnya," kata Syahrul.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kompolnas Duga Ada Pelanggaran Penugasan Brigadir RAT untuk Kawal Pengusaha

Kompolnas Duga Ada Pelanggaran Penugasan Brigadir RAT untuk Kawal Pengusaha

Nasional
Surya Paloh Pamer Nasdem Bisa Dukung Anies, tapi Tetap Berada di Pemerintahan Jokowi

Surya Paloh Pamer Nasdem Bisa Dukung Anies, tapi Tetap Berada di Pemerintahan Jokowi

Nasional
Sempat Ditunda, Sidang Praperadilan Pimpinan Ponpes Al Zaytun Panji Gumilang Digelar Lagi Hari Ini

Sempat Ditunda, Sidang Praperadilan Pimpinan Ponpes Al Zaytun Panji Gumilang Digelar Lagi Hari Ini

Nasional
Hardiknas 2024, Puan Maharani Soroti Ketimpangan Pendidikan hingga Kesejahteraan Guru

Hardiknas 2024, Puan Maharani Soroti Ketimpangan Pendidikan hingga Kesejahteraan Guru

Nasional
Rakornis, Puspom dan Propam Duduk Bersama Cegah Konflik TNI-Polri Terulang

Rakornis, Puspom dan Propam Duduk Bersama Cegah Konflik TNI-Polri Terulang

Nasional
Hardiknas 2024, Pertamina Goes To Campus 2024 Hadir di 15 Kampus Terkemuka

Hardiknas 2024, Pertamina Goes To Campus 2024 Hadir di 15 Kampus Terkemuka

Nasional
Atasan Tak Tahu Brigadir RAT Kawal Pengusaha di Jakarta, Kompolnas: Pimpinannya Harus Diperiksa

Atasan Tak Tahu Brigadir RAT Kawal Pengusaha di Jakarta, Kompolnas: Pimpinannya Harus Diperiksa

Nasional
Harap PTUN Kabulkan Gugatan, PDI-P: MPR Bisa Tidak Lantik Prabowo-Gibran

Harap PTUN Kabulkan Gugatan, PDI-P: MPR Bisa Tidak Lantik Prabowo-Gibran

Nasional
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Absen Sidang Etik Perdana

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Absen Sidang Etik Perdana

Nasional
Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

Nasional
Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Nasional
Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Nasional
Hakim MK Berang KPU Tak Hadiri Sidang Sengketa Pileg, Tuding Tak Pernah Serius sejak Pilpres

Hakim MK Berang KPU Tak Hadiri Sidang Sengketa Pileg, Tuding Tak Pernah Serius sejak Pilpres

Nasional
PTUN Gelar Sidang Perdana PDI-P Kontra KPU Hari Ini

PTUN Gelar Sidang Perdana PDI-P Kontra KPU Hari Ini

Nasional
Profil Andi Gani, Tokoh Buruh yang Dekat dengan Jokowi Kini Jadi Staf Khusus Kapolri

Profil Andi Gani, Tokoh Buruh yang Dekat dengan Jokowi Kini Jadi Staf Khusus Kapolri

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com