Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres: KNPI Jangan Hanya Pikirkan Politik

Kompas.com - 26/02/2015, 11:49 WIB

JAYAPURA, KOMPAS.com- Wakil Presiden Jusuf Kalla minta agar ketua umum dan anggota Kongres Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) untuk tidak hanya memikirkan politik seperti ingin menjadi anggota DPR atau DPRD. Menurut JK, hal itu justru berpotensi menimbulkan perpecahan antarpengurus.

"Saya berharap agar KNPI tak lagi memikirkan keinginan duduk di kursi politik, tapi hendaknya menjadi profesional," kata JK saat menjadi pembicara kunci dalam Kongres Pemuda/Kongres Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) XIV, di Jayapura, Papua, Kamis (26/2/2015), seperti dikutip Antara.

Hadir dalam acara itu antara lain Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tedjo Edy Purdjianto, Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya, Gubernur Papua Lukas Enembe, serta Ketua Umum KNPI Taufan E. Rotorasiko.

Wapres mengatakan, jika KNPI berkiblat ke salah satu ormas, partai politik, suku, agama, ras dan adat istiadat, maka justru akan memicu terjadinya konflik yang pada akhirnya bisa menimbulkan perpecahan.

Padahal, kata JK, KNPI seharusnya bisa menghimpun seluruh pemuda di Indonesia agar dapat bersatu dan memikirkan kemajuan bagi bangsa dan negara secara bersam-sama.

"Memang memikirkan politik itu penting, tapi akan lebih bagus kalau KNPI bisa menciptakan profesional dan wirausaha yang handal," katanya.

Wapres menambahkan, supaya KNPI dicintai masyarakat dan pemuda, hendaknya sudah mulai mengalihkan pikiran bagaimana memajukan bangsa dan negara dengan menciptakan profesional handal berbagai bidang usaha.

Profesional dan wirausaha muda, dinilai JK sangat penting bagi Indonesia dalam menghadapi tantangan ekonomi yang saat ini dihadapi terutama menjelang diberlakukannya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).

"Kita butuh profesional berbagai bidang seperti petani, insinyur hingga seniman muda untuk bangsa ini," kata wapres.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

Nasional
TPN Resmi Dibubarkan, Hasto Tegaskan Perjuangan Tetap Dilanjutkan

TPN Resmi Dibubarkan, Hasto Tegaskan Perjuangan Tetap Dilanjutkan

Nasional
Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
 Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Nasional
Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

Nasional
RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

Nasional
 Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

Nasional
Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jemaah Indonesia

Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jemaah Indonesia

Nasional
Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang 'Toxic', Jokowi: Benar Dong

Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang "Toxic", Jokowi: Benar Dong

Nasional
Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

Nasional
Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

Nasional
Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Rp 37 Miliar karena Kabulkan PK Eks Terpidana Megapungli di Pelabuhan Samarinda

Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Rp 37 Miliar karena Kabulkan PK Eks Terpidana Megapungli di Pelabuhan Samarinda

Nasional
Ditanya soal Ikut Dorong Pertemuan Megawati-Prabowo, Jokowi Tersenyum lalu Tertawa

Ditanya soal Ikut Dorong Pertemuan Megawati-Prabowo, Jokowi Tersenyum lalu Tertawa

Nasional
Berhaji Tanpa Visa Haji, Risikonya Dilarang Masuk Arab Saudi Selama 10 Tahun

Berhaji Tanpa Visa Haji, Risikonya Dilarang Masuk Arab Saudi Selama 10 Tahun

Nasional
Kuota Haji Terpenuhi, Kemenag Minta Masyarakat Tak Tertipu Tawaran Visa Non-haji

Kuota Haji Terpenuhi, Kemenag Minta Masyarakat Tak Tertipu Tawaran Visa Non-haji

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com