LSI: 73 Persen Responden Kecewa Sikap KIH Dukung Pelantikan Budi Gunawan

JAKARTA, KOMPAS.com - Survei Lingkaran Survei Indonesia menunjukkan, mayoritas publik kecewa dengan sikap parpol pendukung pemerintah yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat. Kekecewaan tersebut muncul karena sikap KIH yang mendorong Presiden Joko Widodo melantik Komjen Budi Gunawan sebagai Kepala Polri.

"73,17 persen publik menyatakan bahwa mereka menyayangkan sikap KIH itu," kata peneliti LSI Rully Akbar saat merilis hasil survei di Kantor LSI, Jakarta, Selasa (24/2/2015).

Menurut Rully, publik menilai KIH tidak sensitif dengan rasa keadilan publik dan hanya mementingkan kelompok mereka sendiri. Pasalnya, KIH tetap mendukung pelantikan mantan Ajudan Presiden kelima Megawati Seokarnoputri itu meski yang bersangkutan sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. (baca: Survei LSI: 70 Persen Responden Dukung Jokowi Tak Lantik Budi Gunawan)

Walaupun sidang praperadilan sudah menyatakan penetapan tersangka tersebut tidak sah, tetapi publik masih percaya dengan kredibilitas KPK yang memiliki rekam jejak memuaskan dalam pemberantasan korupsi.

"Publik percaya Budi Gunawan terlibat korupsi seperti yang disangkakan KPK," ucap Rully. (baca: LSI: Mayoritas Responden Nilai Jokowi Lamban dan Kurang Tegas Sikapi Kisruh KPK-Polri)

Survei ini dilakukan pada 20-22 Februari 2015, dengan menggunakan metode quickpoll. Jumlah responden sebanyak 1200 dengan metode mulitistage random sampiling. Margin of error plus minus 2,9 persen.

Sebelum Presiden mengumumkan keputusan soal pergantian Kapolri, para politisi yang tergabung dalam KIH tetap mendorong Jokowi melantik Budi Gunawan sebagai Kapolri. (baca: PDI-P: Kami Tetap Minta Jokowi Lantik Budi Gunawan)

Para politisi PDI-P kecewa dengan keputusan Jokowi yang mengajukan calon baru Kapolri kepada DPR, yakni Komjen Badrodin Haiti. (baca: PDI-P: Katanya Jokowi Hormati Hukum, Ternyata...)

Mereka beralasan bahwa Budi Gunawan sudah disetujui DPR untuk menjadi Kapolri sehingga harus dilantik. Terlebih lagi, penetapan tersangka Budi oleh KPK diputuskan tidak sah oleh pengadilan. (baca: Politisi PDI-P Akui Partainya Sulit Dukung Keputusan Jokowi)