Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Protes Abbott, Anggota DPR Inisiasi Pengumpulan Koin untuk Australia

Kompas.com - 23/02/2015, 16:25 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Anggota DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Lukman Edy, menginisiasi pembuatan kotak pengumpulan koin untuk Australia. Hal itu dilakukan sebagai bentuk protes pernyataan Perdana Menteri Australia Tony Abbott yang mengungkit bantuan Australia saat bencana Tsunami pada 2004 silam.

"Ini teguran simbolis, semoga anggota DPR dan masyarakat bisa ikut berpartisipasi mengumpulkan koin untuk Australia," kata Lukman, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (23/2/2015).

Wakil Ketua Komisi II DPR itu mengaku mengecam pernyataan Abbott yang mengungkit bantuan Australia untuk Aceh dan mengaitkannya dengan rencana eksekusi mati dua terpidana "Bali Nine" yang merupakan warga Australia, Andrew Chan dan Myuran Sukumaran.

Menurut Lukman, Abbott harus meminta maaf pada Indonesia, khususnya masyarakat Aceh karena ucapannya sangat menyakiti korban bencana Tsunami.

"Kita menunggu perubahan sikap Abbott, harapan kita tidak menghubungkan Bali Nine dengan hubungan bangsa, dan antar-negara," ujarnya.

Masyarakat di berbagai daerah juga sudah melakukan hal serupa. Mereka beraksi atas sikap pemerintah Australia. (Baca: Koin untuk Australia Dilakukan hingga Tony Abbott Minta Maaf)

Abbott sebelumnya mendesak Indonesia untuk mengingat kontribusi besar Canberra dalam bantuan setelah tsunami dan membayar kemurahan hati itu dengan membatalkan eksekusi Andrew dan Myuran. (Baca: PM Australia: Balaslah Bantuan Tsunami dengan Batalkan Eksekusi Mati)

Wakil Presiden Jusuf Kalla menegaskan bahwa Indonesia akan mengembalikan bantuan yang sudah diberikan jika Australia menagih balas budi dari bantuan tersebut. (baca: JK: Kalau Australia Tak Anggap Bantuan Kemanusiaan, Kita Kembalikan Saja)

Presiden Joko Widodo tidak mau mempersoalkan lagi pernyataan Abbott. Menurut Jokowi, pemerintah Indonesia sudah mendapat klarifikasi dari negara kangguru itu. (baca: Jokowi: Jangan Panas-panasi Indonesia dengan Australia)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

Nasional
Tanggapi Ide 'Presidential Club' Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Tanggapi Ide "Presidential Club" Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Nasional
6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

Nasional
Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Nasional
PAN Ungkap Alasan Belum Rekomendasikan Duet Khofifah dan Emil Dardak pada Pilkada Jatim

PAN Ungkap Alasan Belum Rekomendasikan Duet Khofifah dan Emil Dardak pada Pilkada Jatim

Nasional
Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

Nasional
Tingkatkan Pengamanan Objek Vital Nasional, Pertamina Sepakati Kerja Sama dengan Polri

Tingkatkan Pengamanan Objek Vital Nasional, Pertamina Sepakati Kerja Sama dengan Polri

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Tak Jadi Ajang 'Sapi Perah'

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Tak Jadi Ajang "Sapi Perah"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com