Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Diingatkan Tak Kembali Bikin Kontroversi Saat Pilih Kepala BIN Baru

Kompas.com - 23/02/2015, 16:15 WIB
Abba Gabrillin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Presiden Joko Widodo diingatkan agar tidak salah memilih calon kepala Badan Intelijen Negara (BIN). Direktur Imparsial Al Araf mengatakan, pergantian kepala BIN sebaiknya tidak menjadi kontroversi baru yang melelahkan seperti dalam pencalonan kepala Polri.

"Ini harus menjadi catatan bagi Jokowi dan partai pendukungnya. Dalam pergantian kepala BIN, kalau terus ribut seperti pencalonan kepala Polri, saya tidak tahu pemerintahan ini akan stabil atau tidak," ujar Al Araf saat menjadi narasumber dalam diskusi di Kantor Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Jakarta, Senin (23/2/2015).

Araf mengatakan, salah satu tantangan bagi Presiden setelah mengalami proses stagnasi dan penolakan keras dalam pergantian Kapolri adalah pengangkatan kepala BIN. Menurut dia, dalam periode awal reformasi, institusi BIN kurang mendapat perhatian, sehingga pengawasan terhadap BIN menjadi lemah.

Salah satu akibat dari lemahnya pengawasan terhadap BIN, menurut Araf, adalah terjadinya peristiwa pembunuhan aktivis HAM Munir yang diduga dilakukan oleh oknum BIN.

Araf mengatakan, hal tersebut terjadi karena otoritas sipil gagal mendorong reformasi intelijen secara lebih komprehensif. Menurut dia, Presiden perlu berhati-hati dalam menentukan calon kepala BIN.

Ia menambahkan, Jokowi harus benar-benar memisahkan persoalan intelijen dengan persoalan kepentingan rezim politik. Jika tidak, maka masalah yang terjadi dalam pencalonan Kapolri akan kembali terulang. (baca: Jokowi Diminta Tak Kembali Blunder Pilih Budi Gunawan Jadi Wakapolri)

Dalam pertemuan di Komnas HAM, Direktur Eksekutif Setara Institute Hendardi mengatakan, masyarakat sipil memiliki kekhawatiran bahwa dalam waktu yang tidak diperkirakan, Presiden bisa saja mengangkat kepala BIN, seperti dalam pencalonan Jaksa Agung, dan kepala Polri.

"Maka kami perlu mewanti-wanti terlebih dulu. Diperlukan kepala BIN yang memadai. Jokowi tidak boleh tersandera oleh elite politik. Apalagi, BIN adalah salah satu arah pembangunan bangsa yang cukup vital," kata Hendardi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Blusukan di Kalteng, Jokowi Kaget Harga Bahan Pokok Hampir Sama dengan di Jawa

Blusukan di Kalteng, Jokowi Kaget Harga Bahan Pokok Hampir Sama dengan di Jawa

Nasional
Menko Polhukam: Pilkada Biasanya 2 Kali, di Daerah dan MK, TNI-Polri Harus Waspada

Menko Polhukam: Pilkada Biasanya 2 Kali, di Daerah dan MK, TNI-Polri Harus Waspada

Nasional
Bandar Judi Online Belum Disentuh, Kriminolog: Apa Benar Aparat Terkontaminasi?

Bandar Judi Online Belum Disentuh, Kriminolog: Apa Benar Aparat Terkontaminasi?

Nasional
Banjir Rendam 3 Desa Dekat IKN di Penajam Paser Utara

Banjir Rendam 3 Desa Dekat IKN di Penajam Paser Utara

Nasional
DPR Dorong PPATK Laporkan Anggota Dewan yang Main Judi 'Online' ke MKD

DPR Dorong PPATK Laporkan Anggota Dewan yang Main Judi "Online" ke MKD

Nasional
Jelang Puluhan PSU, Bawaslu Sebut Masih Ada Potensi Penyelenggara Tak Netral

Jelang Puluhan PSU, Bawaslu Sebut Masih Ada Potensi Penyelenggara Tak Netral

Nasional
PDI-P: Tak Ada Tawaran Ganjar Jadi Menteri Prabowo

PDI-P: Tak Ada Tawaran Ganjar Jadi Menteri Prabowo

Nasional
Dalami Laporan Dugaan Pelanggaran Etik, KY Buka Peluang Periksa Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

Dalami Laporan Dugaan Pelanggaran Etik, KY Buka Peluang Periksa Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

Nasional
Soal Pihak yang Terlibat Aliran Dana Rp 5 Triliun ke 20 Negara, PPATK Enggan Beberkan

Soal Pihak yang Terlibat Aliran Dana Rp 5 Triliun ke 20 Negara, PPATK Enggan Beberkan

Nasional
Kasus Dana PEN Muna, Eks Dirjen Kemendagri Dituntut 5 Tahun 4 Bulan Penjara

Kasus Dana PEN Muna, Eks Dirjen Kemendagri Dituntut 5 Tahun 4 Bulan Penjara

Nasional
BSSN Akui Data Lama INAFIS Bocor, Polri Akan Lakukan Mitigasi

BSSN Akui Data Lama INAFIS Bocor, Polri Akan Lakukan Mitigasi

Nasional
Anies dan Ganjar Diprediksi Menolak jika Ditawari jadi Menteri Prabowo

Anies dan Ganjar Diprediksi Menolak jika Ditawari jadi Menteri Prabowo

Nasional
Ingatkan Satgas, Kriminolog: Jangan Dulu Urusi Pemain Judi 'Online'

Ingatkan Satgas, Kriminolog: Jangan Dulu Urusi Pemain Judi "Online"

Nasional
Dilema PDI-P di Pilkada Jakarta: Gabung PKS atau Buat Koalisi Baru

Dilema PDI-P di Pilkada Jakarta: Gabung PKS atau Buat Koalisi Baru

Nasional
Jelang Pilkada, Baharkam Polri Minta Jajaran Petakan Kerawanan dan Mitigasi Konflik

Jelang Pilkada, Baharkam Polri Minta Jajaran Petakan Kerawanan dan Mitigasi Konflik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com