Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini 3 Pesan Bambang Widjojanto untuk Pelaksana Tugas Pimpinan KPK

Kompas.com - 22/02/2015, 13:20 WIB
Abba Gabrillin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) nonaktif Bambang Widjojanto mengatakan, presiden memiliki kemampuan untuk menentukan hal-hal yang terbaik bagi bangsa, termasuk dalam memilih para pimpinan KPK. Namun, Bambang menyebutkan, ada tiga hal yang perlu menjadi perhatian tiga pelaksana tugas pimpinan KPK.

"Siapa pun yang menjadi pelaksana tugas, pastikan untuk tidak terlibat konflik kepentingan. Karena saya pernah punya pengalaman jadi lawyer, dan kemudian diperlakukan tidak adil dan terus-menerus di-bully," ujar Bambang saat ditemui dalam gerakan "Save KPK" di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat, Minggu (22/2/2015).

Menurut Bambang, seorang pimpinan KPK seharusnya tidak memiliki rekam jejak yang berkaitan dengan konflik kepentingan. Ia mengatakan, hal itu untuk menghindari terjadinya kriminalisasi bagi pimpinan KPK di kemudian hari.

Kedua, menurut Bambang, bagian penting yang harus dilakukan pimpinan KPK adalah menyinergikan seluruh kekuatan penegak hukum. Bambang mengatakan, hal itu harus dilakukan dengan adil tanpa ada diskriminasi pada suatu lembaga tertentu.

Kemudian, menurut Bambang, berikutnya adalah program strategis yang membutuhkan sinergi antara penegak hukum. Ia mengatakan, pimpinan KPK yang baru ditunjuk Presiden Joko Widodo harus segera mempersiapkan program berkesinambungan antarlembaga.

Bambang sendiri menyatakan optimismenya bahwa institusi KPK harus terus dihidupkan melalui orang-orang yang bertugas mengatur jalannya penegakan hukum. Ia mengatakan, optimisme tersebut juga harus disertai dengan terus melakukan kontrol, penjagaan, dan mengawasi seluruh proses hukum.

"Buatlah program yang sifatnya jelas untuk bisa mendorong akuntabilitas. Selain itu, jangan lagi ada rekayasa-rekayasa, semua harus transparan," kata Bambang.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KSAL Sebut Pelatihan Prajurit Pengawak Kapal Selam Scorpene Akan Dimulai Usai Kontrak Efektif

KSAL Sebut Pelatihan Prajurit Pengawak Kapal Selam Scorpene Akan Dimulai Usai Kontrak Efektif

Nasional
Draf RUU Penyiaran: Migrasi Radio Analog ke Digital Maksimal 2028

Draf RUU Penyiaran: Migrasi Radio Analog ke Digital Maksimal 2028

Nasional
Pemerintah dan DPR Diam-Diam Lanjutkan Revisi UU MK, Jokowi: Tanya DPR

Pemerintah dan DPR Diam-Diam Lanjutkan Revisi UU MK, Jokowi: Tanya DPR

Nasional
RUU Penyiaran Larang Siaran Berlangganan Memuat Materi LGBT

RUU Penyiaran Larang Siaran Berlangganan Memuat Materi LGBT

Nasional
Jokowi Sebut Susunan Pansel Capim KPK Diumumkan Juni

Jokowi Sebut Susunan Pansel Capim KPK Diumumkan Juni

Nasional
Jokowi Pastikan Stok Beras Aman Jelang Idul Adha

Jokowi Pastikan Stok Beras Aman Jelang Idul Adha

Nasional
Ketua KPK Tak Masalah Capim dari Polri dan Kejagung Asal Berintegritas

Ketua KPK Tak Masalah Capim dari Polri dan Kejagung Asal Berintegritas

Nasional
KPU Sebut Klaim Perindahan Suara PPP di Papua Pegunungan Tak Konsisten

KPU Sebut Klaim Perindahan Suara PPP di Papua Pegunungan Tak Konsisten

Nasional
Utak-atik Masa Jabatan Hakim Konstitusi lewat Revisi UU MK Dinilai Upaya Menawan Independensi MK

Utak-atik Masa Jabatan Hakim Konstitusi lewat Revisi UU MK Dinilai Upaya Menawan Independensi MK

Nasional
Buka Masa Persidangan V DPR RI, Puan Imbau Anggota Laksanakan Tugas Konstitusional dengan Optimal

Buka Masa Persidangan V DPR RI, Puan Imbau Anggota Laksanakan Tugas Konstitusional dengan Optimal

Nasional
Eko Patrio Mengaku Kaget Disiapkan PAN Jadi Menteri

Eko Patrio Mengaku Kaget Disiapkan PAN Jadi Menteri

Nasional
Bela Nurul Ghufron, Alex Marwata Yakin Tak Ada Pelanggaran Etik

Bela Nurul Ghufron, Alex Marwata Yakin Tak Ada Pelanggaran Etik

Nasional
Interupsi PKS di Rapat Paripurna: Makan Siang-Susu Gratis Harus Untungkan Petani, Bukan Penguasa

Interupsi PKS di Rapat Paripurna: Makan Siang-Susu Gratis Harus Untungkan Petani, Bukan Penguasa

Nasional
Jokowi Puji RS Konawe yang Dibangun Pakai Uang Pinjaman

Jokowi Puji RS Konawe yang Dibangun Pakai Uang Pinjaman

Nasional
Sikap Politik PKS di Dalam atau Luar Pemerintah Ditentukan Majelis Syuro Bulan Depan

Sikap Politik PKS di Dalam atau Luar Pemerintah Ditentukan Majelis Syuro Bulan Depan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com