Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bambang Widjojanto: Semua Presiden Gunakan Isu Antikorupsi dalam Kampanye

Kompas.com - 16/02/2015, 18:26 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com —
 Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto menyebut bahwa semua presiden Indonesia menggunakan isu antikorupsi saat kampanye pemilu presiden. Namun, yang terjadi malah sebaliknya, korupsi tidak pernah tuntas diselesaikan.

"Semua presiden di Indonesia menggunakan isu antikorupsi dalam ajang kampanye," ujar Bambang dalam acara Rakernas Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPSI) di Ballroom Hotel Grand Cempaka, Jakarta Pusat, Senin (16/2/2015).

Bambang memberikan contoh Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) hingga Presiden Joko Widodo saat ini. Ajang kampanye mereka penuh dengan janji-janji pemberantasan korupsi.

"Bahkan Presiden SBY melalui iklannya kan bilang, katakan tidak pada korupsi, nyatanya? Termasuk Presiden Jokowi," lanjut Bambang.

Bambang lantas memberikan contoh pada kepemimpinan Presiden Jokowi. Dalam ajang kampanye, Bambang menyebutkan bahwa pemberantasan korupsi tercantum dalam poin 4 dari Nawacita.

Sebagai gambaran, poin 4 dalam Nawacita berbunyi, "Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya".

"Jangan sampai ini seperti penyakit yang sering kali menimpa buruh juga, suka dijanji-janjikan," ujar Bambang.

"Kan ada lagunya itu, 'Terlena, ku terlena'," lanjut dia seraya menyanyikan lagi dangdut yang dipopulerkan oleh Ike Nurjanah berjudul "Terlena".

Pernyataan Bambang tersebut disambut tawa dan tepuk tangan perwakilan buruh yang hadir.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Banjir Rendam 3 Desa Dekat IKN di Penajam Paser Utara

Banjir Rendam 3 Desa Dekat IKN di Penajam Paser Utara

Nasional
DPR Dorong PPATK Laporkan Anggota Dewan yang Main Judi 'Online' ke MKD

DPR Dorong PPATK Laporkan Anggota Dewan yang Main Judi "Online" ke MKD

Nasional
Jelang Puluhan PSU, Bawaslu Sebut Masih Ada Potensi Penyelenggara Tak Netral

Jelang Puluhan PSU, Bawaslu Sebut Masih Ada Potensi Penyelenggara Tak Netral

Nasional
PDI-P: Tak Ada Tawaran Ganjar Jadi Menteri Prabowo

PDI-P: Tak Ada Tawaran Ganjar Jadi Menteri Prabowo

Nasional
Dalami Laporan Dugaan Pelanggaran Etik, KY Buka Peluang Periksa Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

Dalami Laporan Dugaan Pelanggaran Etik, KY Buka Peluang Periksa Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

Nasional
Soal Pihak yang Terlibat Aliran Dana Rp 5 Triliun ke 20 Negara, PPATK Enggan Beberkan

Soal Pihak yang Terlibat Aliran Dana Rp 5 Triliun ke 20 Negara, PPATK Enggan Beberkan

Nasional
Kasus Dana PEN Muna, Eks Dirjen Kemendagri Dituntut 5 Tahun 4 Bulan Penjara

Kasus Dana PEN Muna, Eks Dirjen Kemendagri Dituntut 5 Tahun 4 Bulan Penjara

Nasional
BSSN Akui Data Lama INAFIS Bocor, Polri Akan Lakukan Mitigasi

BSSN Akui Data Lama INAFIS Bocor, Polri Akan Lakukan Mitigasi

Nasional
Anies dan Ganjar Diprediksi Menolak jika Ditawari jadi Menteri Prabowo

Anies dan Ganjar Diprediksi Menolak jika Ditawari jadi Menteri Prabowo

Nasional
Ingatkan Satgas, Kriminolog: Jangan Dulu Urusi Pemain Judi 'Online'

Ingatkan Satgas, Kriminolog: Jangan Dulu Urusi Pemain Judi "Online"

Nasional
Dilema PDI-P di Pilkada Jakarta: Gabung PKS atau Buat Koalisi Baru

Dilema PDI-P di Pilkada Jakarta: Gabung PKS atau Buat Koalisi Baru

Nasional
Jelang Pilkada, Baharkam Polri Minta Jajaran Petakan Kerawanan dan Mitigasi Konflik

Jelang Pilkada, Baharkam Polri Minta Jajaran Petakan Kerawanan dan Mitigasi Konflik

Nasional
PPATK Ungkap Lebih dari 1.000 Anggota Legislatif Main Judi Online

PPATK Ungkap Lebih dari 1.000 Anggota Legislatif Main Judi Online

Nasional
Bawaslu Luncurkan Posko Kawal Hak Pilih Pilkada Serentak 2024

Bawaslu Luncurkan Posko Kawal Hak Pilih Pilkada Serentak 2024

Nasional
KY Terima Laporan KPK terhadap Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

KY Terima Laporan KPK terhadap Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com