KPK: Penetapan Tersangka Budi Gunawan Sah meski Hanya Ada Empat Pimpinan

JAKARTA, KOMPAS.com — Kuasa hukum Komisi Pemberantasan Korupsi, Catharina Muliana Girsang, menegaskan, penetapan tersangka terhadap Komisaris Jenderal Budi Gunawan tetap sah meskipun saat itu KPK hanya dipimpin oleh empat pimpinan.

Hal tersebut disampaikan Catharina dalam menanggapi keterangan ahli yang dihadirkan pihak Budi Gunawan dalam sidang praperadilan, yakni mantan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, Romly Atmasasmita.

Romly yang mengaku ikut menyusun Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK menyebut, penetapan tersangka harus diambil dengan lima pimpinan.

"Tidak begitu. Tetap sah walau hanya empat orang (pimpinan)," kata Catharina di sela-sela sidang praperadilan yang tengah diskors di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (11/2/2015) siang.

Catharina menjelaskan, saat penetapan tersangka Budi Gunawan pada 13 Januari 2015, KPK memang hanya dipimpin empat orang, yakni Abraham Samad, Bambang Widjojanto, Adnan Pandu Praja, dan Zulkarnain. Saat itu, Busyro Muqqodas sudah berhenti sebagai pimpinan KPK setelah masa jabatannya habis pada Desember 2014.

Namun, Catharina menegaskan bahwa KPK sebelumnya sudah membentuk panitia seleksi pimpinan KPK untuk menggantikan posisi Busyro. Hasilnya, Robby Arya Brata dan Busyro lolos seleksi, dan nama mereka diserahkan ke Komisi III DPR untuk menjalani uji kepatutan dan kelayakan.

Namun, DPR hingga kini belum menentukan salah satu calon yang menggantikan jabatan Busyro. DPR menunda uji kepatutan dan kelayakan karena ingin melakukan seleksi ketika masa jabatan semua pimpinan KPK berakhir pada tahun ini. (Baca: Demokrat: Hanya 4 Pimpinan, KPK Tak Bisa Ambil Langkah Penindakan)

"Ini artinya prosesnya berhenti di DPR. Tentu KPK tidak bisa menunggu proses itu," ujar Catharina.

Dalam kondisi seperti ini, kata Catharina, KPK tetap bisa bertindak meski hal tersebut tidak diatur dalam Undang-Undang. Sebab, ada peraturan komisi yang mengatur hal itu.

"Jadi, pada kenyataannya, peraturan mengatakan bahwa mungkin saja (penetapan tersangka dengan empat orang), diatur dalam peraturan komisi sendiri. Ada kondisi ketika undang-undang tidak mungkin mengaturnya ke sana," ucap dia.